FLORES TIMUR—Warga Desa Waiburak, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai Pemerintah Kabupaten Flores Timur sengaja melakukan pembiaran untuk membenturkan masyarakat dengan pihak TNI.
Warga menuding ada upaya membenturkan warga dengan TNI, ditandai dengan penerbitan sertifikat tanah TNI yang terbit pada tahun 2019 yang diatas lahan tersebut sudah terdapat sertifikat hak milik yang telah terbit pada tahun 2015.
“Ini bentuk kesewenang-wenangan BPN. Proses pengukuran dilakukan secara sepihak, hanya BPN dan TNI, warga pemilik tanah tidak dilibatkan. BPN langgar prosedur, pemerintah membiarkan terjadinya perampasan tanah rakyat di Pulau Adonara – Flores Timur,” ujar Abdurahim D.Balen gp ansor Flores Timur, Senin (16/8/2021) lalu.
Protes juga dilayangkan warga menyusul pembangunan kembali rumah warga yang hancur dan hilang total pasca Banjir Bandang 04 April 2021 di Desa Waiburak, Flores Timur NTT dan terhalang oleh pihak TNI yang memasang pagar diatas lahan warga tersebut. (*)
