MEDIASULSEL.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa Sulsel melakukan aksi demonstrasi terkait Peraturan PP Nomor 60 tahun 2016. Aksi ini berlangsung di depan Kantor DPRD Sulsel, di Jalan Urip Sumoharjo No 59, Kamis, (12/1/2017).
Mereka menolak dan mengecam kebijakan Jokowi terkait PP 60 Tahun 2016 yang didalamnya mengatur tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PP tersebut, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara demonstran.
Dalam Orasinya Irsan karsa selaku koordinator aksi mengungkapkan, bahwa regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dinilai tidak berpihak terhadap rakyat dan melakukan penghinaan terhadap rakyat karena telah mengeksploitasi secara sistematis melalui aturan-aturan tersebut.
Menurutnya, dengan dikeluarnya peraturan tersebut, menggambarkan bahwa ketidaksiapan Pemerintah dalam penerapan PP Nomor 60 tahun 2016, yang dikeluarkan awal tahun tanpa sosialisasi terlebih dahulu serta pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab mengenai kenaikan tarif pajak tersebut.
Dalam aksi tersebut mereka menuntut:
- Kepada Presiden Jokowi-Jk untuk menghapus PP Nomor 60 Tahun 2016 dan mengembalikan PP Nomor 50 Tahun 2010.
- Presiden Jokowi-JK harus membuat kebijakan yang Pro Rakyat
- Menolak kenaikan BBM non Subsidi dan menolak kenaikan tarif listrik 900 VA
- Stop eksploitasi rakyat Indonesia. (Dni)
