OPINI—Bahan pokok hingga hari ini mengalami kenaikan yang sangat drastis. Seperti harga beras, Jumat (13/10/2023) masih terpantau naik, bahkan mencetak rekor baru. Harga beras saat ini juga telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sejak Maret 2023 lalu.
Panel Harga Badan Pangan (data diakses pukul 11.57 WIB) menunjukkan, harga beras premium hari ini melonjak Rp80 ke Rp15.040 per kg.
Sementara harga beras medium naik Rp60 ke Rp13.240 per kg. Ada sinyal penurunan harga beras medium di mana sebelumnya sempat melambung ke atas Rp13.300 per kg. (CNBC Indonesia, 13-10-2023).
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal memastikan bahwa Bulog siap menerima tambahan kuota penugasan impor beras 1,5 juta ton dari pemerintah.
Hal ini dilakukan guna memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna dan menstabilkan harga beras di pasaran. Bulog akan melaksanakan penugasan importasi beras ini dari negara mana saja yang memungkinkan dan memenuhi semua standar persyaratan. (Tirto.id, 11-10-2023).
Iqbal menyebut, fokus saat ini mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat. Untuk itu, Bulog akan melaksanakan penugasan impor secara maksimal demi kepentingan rakyat banyak, terlebih di tengah situasi saat ini yang menjelang musim tanam. (Tirto.id, 11-10-2023).
Pernyataan tersebut tentu mengundang pertanyaan besar, apakah harus melakukan impor beras di tanah yang subur seperti negeri ini? Lantas, apa yang menyebabkan harga beras terus naik setiap waktu?
Tingginya Harga Beras
Tingginya harga beras sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir semua, yakni 98,5% orang Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Oleh karenanya, ketika ada kenaikan harga beras, rakyat terpukul. Apalagi di negeri ini sangat berpotensi dalam bidang pertanian.
Rencana tambahan impor beras ini mendapatkan penentangan dari para ahli Guru Besar IPB yang juga Ketua Umum Asosiasi Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas menilai keputusan pemerintah untuk menambah impor beras pada akhir tahun 2023 tidak diperlukan.
Produksi beras 2023 turun 3,5% atau 1 juta ton yang sudah dicukupi oleh impor pada awal tahun sebanyak 1,7 juta ton sehingga seharusnya impor tidak diperlukan.
Terlebih pemerintah sebagai pengurus rakyat wajib memberi jaminan ketersediaan beras dengan stok yang mencukupi dan harga yang terjangkau. Pemerintah bahkan tidak boleh sekadar memastikan stok, tetapi memastikan beras tersebut mampu dijangkau oleh masyarakat.
Jangan sampai stok cukup, tetapi ditimbun oleh pengusaha nakal sehingga menyebabkan harganya mahal. Seperti yang pernah terjadi pada tahun 2021 beras seberat 3.657 kg ditimbun di Depok (Detik, 02-18-2022).
Hal ini menampakkan kerusakan system hari ini, di mana perbuatan benar dan salah distandarkan pada kepentingan sekelompok orang. Tidak lagi mempertimbangkan, apakah perbuatan tersebut dibolehkan dalam agama.
Aturan kapitalisme lahir dari landasan sekulerisme, maka wajar orang-orang yang memiliki modal banyak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, apalagi dalam hal pokok seperti pangan.
Selain itu, jaminan ketersediaan pangan itu tidak sepenuhnya diwujudkan oleh penguasa hari ini. Adapun bantuan sembako terkadang salah sasaran, tidak setiap waktu, dan hanya masyarakat tertentu yang mendapatkannya.
Sehingga wajar jika negara berlepas tangan dengan urusan masyarakat dan menyerahkan urusan pemenuhan hajat masyarakat pada mekanisme pasar atau swasta sebagai pemain di pasar. Padahal hal tersebut tanggung jawab penguasa.
Negara hanya berperan sebagai regulator semata, seperti satpam yang tugasnya hanya membuka dan menutup portal impor. Apalagi keputusan impor itu ternyata bukan untuk kepentingan rakyat ataupun petani, tetapi para pengusaha yang ingin mencari profit melalui impor tersebut.
Inilah yang terjadi ketika kita menerapkan sistem kapitalisme. Sudah saatnya kita beralih pada solusi yang fundamental, solusi yang hakiki berasal dari sang Pencipta semesta alam.
Solusi Pangan Dalam Islam
Dalam sistem Islam seorang pemimpin (Khalifah) berkewajiban menjamin kebutuhan pangan setiap rakyat. Negara harus memastikan tidak ada orang yang kelaparan karena tidak mampu membeli beras.
Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda,
“Sesungguhnya imam/Khalifah itu junnah (perisai), orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika memerintahkan yang selainnya maka ia harus bertanggung jawab atasnya.” (HR Muslim).
Oleh karenanya, Khilafah akan melakukan hal-hal berikut untuk mewujudkan jaminan pangan bagi rakyatnya.
1). Mewujudkan swasembada penuh untuk komoditas pangan yang terkategori kebutuhan pokok seperti beras.
2). Membangun dan meningkatkan produksi dalam negeri dengan strategi intensifikasi, ekstensifikasi, penerapan teknologi mutakhir, edukasi petani, pemberian subsidi dan bantuan alat produksi, dan lainnya. sehingga bisa mencapai kedaulatan pangan, yakni tidak butuh impor lagi. Karena masyarakat telah diberdayakan dan dibekali dengan ilmu.
3). Membangun jaringan distribusi yang baik dan adil untuk memastikan tidak ada hambatan distribusi dari sawah hingga sampai ke tangan konsumen.
4). Mengawasi adanya potensi praktik penimbunan agar bisa tercegah dan memberikan sanksi yang membuat jera bagi pelaku penimbunan. Sehingga, para pelaku tidak berani lagi melakukannya kembali.
5) Mengedukasi masyarakat dan membentuk kebiasaan untuk melakukan diversifikasi pangan sehingga tidak tergantung pada satu jenis bahan pangan tertentu. Mendukung masyarakat untuk terus mengembangkan kreativitas para petani sehingga hasil pertanian lebih beragam.
6) Memberikan pemahaman terhadap akidah Islam kepada seluruh masyarakat, sehingga terciptalah ketaatan dan keimanan dalam diri individu dan aktivitas masyarakat senantiasa terhubung dengan Allah Swt.
Dengan mekanisme tersebut, permasalahan tingginya harga beras akan terselesaikan dengan baik tanpa harus impor. Namun, solusi ini hanya terealisasi dalam sistem Khilafah bukan dengan sistem yang lain. Wallahualam bissawab. (*)
Penulis
Dwi Setiawati, S.Pd
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
