MAKASSAR—Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel, Drs. Andi Muhammad Arsjad, M.S, membuka kegiatan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Pelaksanaan APBD dan Dana Dekonsentrasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tahun 2024 di Hotel Santika.
Kadis Ketapang Sulsel mengatakan, Pertemuan evaluasi ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui sampai sejauhmana pelaksanaan setiap kegiatan.
“Yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui sampai sejauhmana pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan ketahanan pangan (APBD/APBN) yang telah kita laksanakan, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik atau apakah masih terdapat permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya,” ujar Arsjad.
Menurut Arsjad, kehadiran seluruh peserta merupakan komitmen dan tanggung jawab untuk secara aktif mendorong dan memajukan program peningkatan ketahanan pangan di daerah masing-masing.
“Saat ini, kita telah memasuki Triwulan III tahun 2024, pelaksanaan kegiatan pembangunan ketahanan pangan, baik yang dibiayai melalui APBD maupun APBN (dekonsentrasi) sampai dengan 31 Juli 2024, realisasi keuangan APBD mencapai 28,68 % sedangkan APBN mencapai 45,44%,” kata Arsjad.
Lanjutnya, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan be lum optimal, sehingga perlu dilakukan ekselerasi terutama program/kegiatan bantuan langsung ke masyarakat (Intervensi Daerah Rentan Rawan Pangan, Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Untuk Siswa / GENIUS).
“Pada Juli 2024, inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,74 persen yang menurun 0,29 % dari inflasi bulan Juni 2024. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Parepare 2,22 persen dengan IHK sebesar 106,29 dan terendah terjadi di Kabupaten Wajo sebesar 1,46 persen dengan IHK sebesar 105,72. Hal ini perlu menjadi perhatian Kabupaten Kota berupaya agar inflasi dapat terkendali dengan baik,” sambungnya.
Lebih jauh Kadis Ketapang Sulsel, mengaku, Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah 83,36, di mana Indeks Ketahanan Pangan Tertinggi untuk level Kabupaten adalah kabupaten Luwu Timur (87,82) dan terendah adalah Kabupaten Selayar (71,87).
“Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 adalah 86,7 di mana Skor PPHtertinggi adalah kabupaten Takalar (93,50) dan terendahadalah Kabupaten Bone (72,20). Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar capaian ini perlu ditingkatkan,” sebutnya.
Muhammad Arsjad mengaku, Total Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah adalah 534,10 Ton yang seharusnya jumlah idealnya adalah 2.247,79 Ton.
“Berdasarkan data terakhir yang kami rampung, masih ada 6 Kabupaten yang belum memiliki Cadangan pangan yaitu Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara,” tukasnya.
Lebih jauh, Kadis Ketapang Sulsel, menegaskan, UU No. 18/2012 tentang pangan dan Pepres No. 125/2022 tentang Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah mengamanatkan kepada kita semua untuk menyiapkan Cadangan pangan tersebut.
“Tahun 2024 ini, Pemprov Sulsel melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan penataan regulasi dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Cadangan Pangan Sulsel yang nantinya akan menjadi pedoman bersama dalam penyediaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah,” urainya.
Dia menambahkan, untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan 2024 maupun kegiatan tahun yang akan datang, perlu mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maupun Inspektorat Provinsi. (*/4dv)
