JENEPONTO—Koordinator Acara Car Free Day dan Jalan Santai HUT RI ke-79, Mustaufiq menanggapi soal membludaknya peserta dan sekaligus kegiatan ini dapat menghidupkan pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Jeneponto.
“Car Free Day dan Jalan Santai adalah bentuk kebersamaan pemerintah Kabupaten dengan insan pers, kemudian pers dengan masyarakat, pers dengan para instansi,” jelasnya, Minggu (11/8/2024).
“Kehadiran teman-teman semua ini memberikan motivasi tersendiri,” kata Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Jeneponto, Mustaufiq, yang didaulat sebagai Koordinator Acara Car Free Day dan Jalan Santai.
Lanjut Mustaufiq, kedepannya masih ada rangkaian kegiatan kaitannya dengan semarak peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-79 di Kabupaten Jeneponto.
“Kedepan ini masih ada beberapa agenda kegiatan, salah satunya adalah puncak acara. Di puncak acara ini seluruh elemen kita undang bersama untuk hadir, baik itu tokoh masyarakat, para pegiat sosial, jurnalis, LSM, seluruh elemen dan tokoh masyarakat kita undang termasuk mantan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto,” terangnya.
Kembali soal peserta Car Free Day dan Jalan Santai yang pesertanya membludak, Mustaufiq mengungkapkan, pesertanya over kapasitas dan melebihi kupon yang disediakan panitia.
“Kupon yang kita sediakan kurang lebih 3000. Akan tetapi, sepertinya tadi over kapasitas dari yang kita targetkan dari 3000 menjadi kurang lebih 5000 an tadi peserta,” ungkap Mustaufiq.
“Inilah bukti antusiasme masyarakat dan sosialisasi kita ke masyarakat cepat sampai atas bantuan dari teman-teman jurnalis,” tegasnya.
Soal keinginan masyarakat Jeneponto agar kegiatan terus berlanjut, Mustaufiq menegaskan, Car Free Day ini akan tetap berlanjut karena menjadi agenda rutin Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
“Car Free Day akan terus berlanjut, karena ini sudah menjadi agenda rutin daerah untuk bagaimana bisa menggerakkan perekonomian baik secara mikro maupun makro,” kata Mustaufiq mantan Kepala Bidang di Dinas Koperasi dan UKM Jeneponto.
“Di Car Free Day banyak penjajah pelaku usaha kecil menengah yang terlibat dan menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku usaha,” pungkasnya. (*)
