MEDIASULSEL.com,- Berangkat dari dugaan adanya tindak pidana korupsi pada pekerjaan swakelola pengadaan meubeler serta pembangunan SD Inpres 25, Kabupaten Barru, Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Sulsel, melaporkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah SD Inpres 25, ke Kejati Sulsel, Jumat (3/3) pagi.
Laporan yang diterima langsung oleh Kasie Penkum Kejati Sulsel, Salahudfin itu, menurut Sekretaris Markas Daerah LPMI Sulsel, Djaya Jumain, sebagai tindak lanjut temuan team Investigasi LMPI Sulsel, yang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Lebih lanjut Djaya menjelaskan, bahwa berdasarkan temuan team investigasi LMPI Sulsel, pekerjaan Swakelola pembangunan SD dan Pengadaan meubeler SD Inpres 25 Bontopennu, Kabupaten Barru itu menelan anggaran mencapai, Rp. 984.252.000,- itu, diduga tidak sesuai denga RAB, dan Kepala Sekolah tidak melibatkan pengurus yang lain, sedangkan pekerjaan pengadaan Meja dan Kursi, diduga tidak sesusai spesifikasi.
“Beberapa poin penting yang menjadi bahan laporan diantaranya pekerjaan tidak sesuai rencana anggaran belanja yang telah di rencanakan sebelumnya dan pada pekerjaan tersebut kepala sekolah tidak melibatkan pengurus lainnya serta pengadaan barang atau mobiler berupa meja dan kursi yang tidak sesuai spesifikasi pada RAB,” tegas Djaya
Pada kesempatan tersebut, Djaya juga berharap Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, dapat menepati janjinya untuk menindaklanjuti laporan yang masuk di kejaksaan terkait kasus korupsi dengan memproses terlapor sesuai aturan hukum yang berlaku, agar kedepan tidak adalagi proyek swakelola yang bermasalah.(*/464ys)
