OPINI—Tak terasa kita telah berjumpa pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke 80 tahun, namun hari spesial ini justru disambut dengan tren pengibaran bendera One Piece oleh sebagian masyarakat.
Bendera One Piece sendiri merupakan bendera bajak laut dari serial anime One Piece, bendera ini mempresentasikan perlawanan tokoh bajak laut terhadap penguasa yang zalim. Sehingga para penggemar One Piece berupaya menyuarakan ketidaksukaannya terhadap berbagai kezaliman yang terjadi di Indonesia dengan mengibarkan bendera One Piece sebagaimana sikap dari bajak laut.
Walaupun yang dikibarkan hanyalah bendera anime dan sebagai simbol kritik tapi menjadi kontroversial di tengah-tengah masyarakat karena dipermasalahkan oleh pemerintah.
Apakah Bendera One Piece Adalah Ancaman?
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco mengatakan tren ini adalah bentuk upaya memecah belah bangsa.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan ada provokasi dari sebagian kelompok untuk menurunkan muruah bendera perjuangan.(Tempo,5/8/2025)
Namun orang nomor 1 Indonesia yaitu Prabowo Subianto sama sekali tidak mempermasalahkan tren pengibaran bendera One Piece.(CNA, 6/8/2025)
Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiyansyah Hazmah menilai pemerintah terlalu reaktif dan berlebihan dalam menanggapi tren tersebut. Menurutnya tidak ada dasar hukum yang secara tegas melarang pengibaran bendera One Piece, selama mengikuti aturan penggunaan bendera negara sebagaimana yang diatur dalam UU No 24 Tahun 2009.(Kompas.com, 4/8/2025)
Walaupun telah ada pernyataan dari presiden dan pakar hukum terkait pembolehan pengibaran bendera One Piece, tapi tetap saja masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece kerap mendapatkan intimidasi oleh aparat negara. Baik itu berupa ancaman atau kekerasan fisik sebagaimana yang terjadi di Bantaeng, seorang penjual sayur yang dipukul oleh aparat negara karena mengibarkan bendera One Piece.
Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian pernyataan dan tindakan pemerintah serta adanya pembungkaman penguasa terhadap ekspresi kritik. Padahal tren ini hanyalah simbolik kecintaan rakyat terhadap negeri ini yang dikuasai dengan semena-mena oleh pemerintah.
Ini terbukti dari sikap pemerintah yang kerap mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, seperti masifnya sektor pajak, korupsi di berbagai lembaga negara, aturan hukum yang tumpul terhadap penguasa dan tajam terhadap rakyat, dan yang baru-baru ini meresahkan rakyat adalah pemblokiran ATM secara sepihak oleh negara yang menimbulkan kerugian besar bagi rakyat. Oleh karena itu rakyat merasa harus menunjukkan kekesalannya dengan mengibarkan bendera One Piece menjelang hari kemerdekaan.
Siapa yang Menjadi Tersalah?
Kita mungkin berpikir ketidakadilan yang terjadi di Indonesia disebabkan para penguasanya yang tidak becus. Tapi ketika kita melihat lebih jauh segala bentuk kerusakan yang terjad lahir dari sistem yang diterapkannya yaitu kapitalisme-sekularisme yang menjadikan keuntungan sebagai tolak ukur perbuatan dan kedaulatan tertinggi murni dari tangan manusia.
Sehingga lahir daripadanya pemimpin yang senafas dengan sistem ini yaitu yang memimpin demi keuntungan serta mengutak-atik kebijakan sesuai kepentingannya. Maka tak dapat dipungkiri kerusakan terjadi karena penerapan sistem ini.
Demikianlah wajah sistem hari ini yang meniscayakan kezaliman dilakukan oleh penguasa dan membungkam siapa saja yang bisa meruntuhkan kekuasaannya, walaupun hanya dalam bentuk pengibaran bendera One Piece.
Tren pengibaran bendera One Piece seharusnya menjadi hal positif karena rakyat mulai sadar akan kezaliman yang terjadi. Tapi jika tren ini hanya menjadi simbol keresahan semata tanpa disertai aksi nyata untuk melakukan perubahan terhadap realitas rusak menjadi realitas yang baik, maka tren ini lambat laun akan memudar dengan sendirinya tanpa efek yang berarti.
Bagaimana Seharusnya Sikap Kita?
Rakyat seharus mengindra bahwa perlunya melakukan perubahan terhadap sistem yang rusak hari ini dan menyadari bahwa hanya dengan penerapan sistem Islamlah (Khilafah) satu-satunya sistem terbaik bagi manusia yang mampu berlaku adil kepadanya dan memenuhi hajatnya.
Dalam khilafah kedaulatan tertinggi ada pada Allah dan asas kehidupan yang dibentuk untuk meraih ridho-Nya semata, sehingga sulit dijumpai kepentingan manusia di dalam pemerintahannya.
Selain itu rakyat diperbolehkan mengkritik penguasa ketika mereka menetapkan kebijakan tidak sesuai dengan aturan Allah. Rakyat dalam Khilafah memiliki standar yang jelas untuk mengontrol penguasa agar tidak bertindak semena-mena, tidak seperti hari ini rakyat hanya merasakan kerusakan tetapi juga tidak mengetahui standar yang benar.
Sejarah membuktikan bahwa khilafah mampu memberi kesejahteraan bagi umat manusia, hingga menjadi mercusuar peradaban dunia kurang lebih 13 abad lamanya. Ini bisa terjadi karena pemimpin hanya berperan sebagai perantara penerapan aturan Allah terhadap makhluk-Nya.
Dengan begitu pemimpin di dalam kekhilafahan berupaya semaksimal mungkin agar ia tidak berbuat zalim kepada rakyatnya individu per individu, karena mereka paham kelak di akhirat nanti mereka akan dihisab terhadap segala perbuatan yang mereka lakukan selama memimpin.
Sebagaimana pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau pernah mengangkut sendiri sekarung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu yang anaknya kelaparan, Umar takut keteledorannya mengurusi rakyat bisa mendatangkan murka Allah di akhirat kelak.
Realitas rusak hari ini tidak mungkin selesai selama yang diterapkan adalah kapitalisme-sekularisme yang merupakan sumber lahirnya kerusakan, maka perlunya perjuangan rakyat tidak hanya menolak kezaliman terjadi, tetapi juga turut mewujudkan sistem pengganti yang mampu mencegah kezaliman terjadi yaitu dengan berjuang menegakkan Khilafah Islamiyah. (*)
Wallahu A’lam Bishawab
Penulis: Nadia Kurnia Insyra, S.Pd
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
