JENEPONTO—Ratusan mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Rakyat Turatea (SANDRA) menggelar demo di depan Kantor Bupati Jeneponto.
Dalam aksinya, aliansi Sandra ini melakukan penyegelan kantor PKH yang berlokasi di Jl. Abdul Jalil Sikki, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Senin (29/9/2025).
Para demonstaran juga mendesak pemerintah Kabupaten Jeneponto yakni Bupati Jeneponto, Paris Yasir, untuk menerbitkan rekomendasi pencopotan terhadap Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) dan seluruh pendamping desa/kelurahan PKH tersebut.
Pendemo menilai Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah pusat tersebut sedang tidak baik-baik saja. Pasalnya, aktivis ini menduga kuat adanya pemotongan atau menyunat bantuan PKH yang diterima oleh penerima manfaat.
Salah satu bukti yang terkuak ke publik yaitu semisal yang terjadi di Lingkungan Kunjung Mange Timur, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu beberapa waktu lalu.
Sipat tak terpuji tersebut diatas makin menguat usai viral diberbagai media sosial. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya menerima Rp1.800.000 ribu rupiah akan tetapi diduga dipotong Rp800.000 ribu oleh oknum ketua kelompok penerima manfaat (KPM) yang ditunjuk oleh pendamping PKH.
Kelakuan ketua KPM ini menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat dan bahkan memicu adanya gerakan Mahasiswa dan Pemuda di Kabupaten Jeneponto untuk turun di jalan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes dan keprihatinan yang dipimpin langsung oleh Dhedi Arsandi sebagai Jenderal lapangan.
Adapun sejumlah tuntutan demonstaran demonstran ini kepada Bupati Jeneponto diantaranya:
- Evaluasi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto.
- Mendesak Bupati Jeneponto melakukan evaluasi dan mengeluarkan rekomendasi pemberhentian terhadap Korkab PKH dan seluruh Pendamping Desa/Kelurahan kepada Kementerian Sosial
- Mengeluarkan surat sakti kepada seluruh pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk melakukan sosialisi tentang tujuan program PKH kepada KPM.
- Transparansi data penerima Bansos.
Selain itu, aliansi yang mengatasnamakan dirinya Sandra ini juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemanggilan dan meminta dipenjarakan Korkab serta pendamping desa/kelurahan.
“Kami mendesak untuk dilakukan pemeriksaan terhadap laporan berjenjang pendamping PKH yang dilaporkan ke Dinas Sosial yang sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun sesuai regulasi,” tegas Jenderal Lapangan, Dhedi Arsandi.
Dhedi Arsandi menegaskan, agar apa yang menjadi tuntutannya hari ini harus didengar. “Kami minta kepada Bupati Jeneponto untuk menghadirkan semua Korkab PKH, Pendamping desa/kelurahan, pihak BRI dan Kadis Sosial untuk audiensi,” kata Dhedi Arsandi.
Selanjutnya, pendemo diterima dan Bupati Jeneponto, Paris Yasir melakukan pertemuan membahas soal kisruh bantuan PKH yang diduga ditilep ketua KPM. Hadir pula, Sekda Jeneponto, Kadis Sosial, perwakilan BRI, ketua Korkab PKH, serta pendamping desa/kelurahan se-Kabupaten Jeneponto. (*)
