MAKASSAR—Persoalan sampah di Kota Makassar kian mengkhawatirkan. Dari total produksi sekitar 800 ton per hari, sebanyak 240 ton di antaranya berpotensi tidak terangkut.
Angka ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan kondisi tersebut tidak bisa lagi dianggap biasa. Ia menyebut, ratusan ton sampah yang tertinggal setiap hari berisiko memicu penumpukan di berbagai titik kota.
“Ini angka yang besar, artinya masih ada ratusan ton sampah yang tertinggal di wilayah kita setiap hari. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Munafri dalam Rapat Koordinasi pengelolaan sampah di Balai Kota Makassar, Senin (6/4/2026).
Saat ini, kapasitas pengangkutan sampah baru menjangkau sekitar 67 persen. Artinya, sistem yang ada belum mampu mengimbangi volume produksi sampah harian yang terus meningkat.
Kondisi ini, menurut Munafri, menjadi bukti bahwa persoalan sampah di Makassar bukan sekadar teknis lapangan, melainkan masalah sistem yang harus segera dibenahi secara menyeluruh.
Salah satu sorotan utama adalah ketidaksinkronan antara waktu pembuangan sampah oleh masyarakat dengan jadwal pengangkutan armada.
Selama ini, jadwal pengangkutan sebenarnya telah tersedia. Namun, tidak diimbangi dengan pengaturan waktu buang sampah, sehingga sering terjadi jeda waktu yang memicu penumpukan.
“Jangan sampai sampah dibuang pagi, tapi diangkut siang atau sore. Ada jeda waktu yang membuat sampah menumpuk dan terlihat tidak terkelola,” ujarnya.
Munafri pun meminta seluruh camat dan lurah untuk segera merancang ulang sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan terintegrasi, termasuk menyusun pola waktu yang selaras antara warga dan armada pengangkut.
Ia menegaskan, pembenahan harus dimulai dari tingkat wilayah, dengan tanggung jawab penuh di tangan pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Tak hanya itu, praktik pembuangan sampah sembarangan di trotoar dan sudut jalan juga menjadi perhatian serius. Munafri meminta pelaku usaha, khususnya sektor komersial seperti rumah makan, untuk mengelola sampah di dalam area masing-masing dan mengikuti jadwal pengangkutan.
“Harus ada koneksi antara waktu buang dan waktu angkut. Kalau ini tidak sinkron, pasti akan ada timbunan sampah di mana-mana,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga mulai menyoroti ketimpangan dalam sistem retribusi sampah, khususnya di sektor komersial. Munafri menilai, masih ada pelaku usaha yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar, namun kontribusi iurannya belum sebanding.
“Jangan sampai sampahnya banyak, tapi bebannya ditanggung pemerintah. Harus ada perhitungan yang jelas dan transparan,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah akan melakukan pendataan ulang kawasan komersial serta mendorong sistem pembayaran retribusi berbasis digital guna meningkatkan transparansi.
Selain pembenahan sistem, Munafri juga menekankan pentingnya validitas data, baik untuk penerima subsidi iuran sampah maupun petugas kebersihan di lapangan.
Ia bahkan mengingatkan potensi adanya data tidak valid atau “siluman” yang dapat memicu kebocoran anggaran jika tidak segera diverifikasi.
“Kalau ini kita jalankan bersama dan konsisten, tingkat kebersihan kota pasti akan meningkat signifikan,” tutupnya.
Dengan volume sampah yang terus meningkat setiap hari, pembenahan sistem menjadi langkah mendesak. Tanpa perubahan cepat dan terukur, Makassar berisiko menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks. (Ag4ys)
