BONE—Hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan arah belanja daerah agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Pesan itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, saat mengisi Retret Pemerintah Kabupaten Bone di Batalyon Armed 21 Kawali, Jumat (24/4/2026).
Di hadapan sekitar 75 peserta yang terdiri dari kepala OPD, camat, dan kepala bagian lingkup Pemkab Bone, Jufri menyoroti pentingnya membangun komunikasi sehat antara dua lembaga pemerintahan tersebut. Menurutnya, penyusunan anggaran tidak cukup hanya berbasis administrasi, tetapi juga membutuhkan keselarasan visi antara pihak eksekutif dan legislatif.
Retret yang berlangsung hingga 26 April 2026 itu menjadi ruang konsolidasi birokrasi untuk memperkuat kapasitas aparatur daerah, sekaligus menyamakan arah kebijakan pembangunan. Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk mempererat koordinasi lintas perangkat daerah agar pelayanan publik berjalan lebih efektif.
Dalam materinya bertajuk Merawat Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan Belanja Daerah, Jufri menjelaskan peran strategis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dalam menentukan kebijakan belanja daerah.
Ia menilai posisi Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan menjadi penghubung penting dalam menjaga komunikasi kelembagaan agar tetap sehat. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, kata dia, menjadi fondasi agar program prioritas pemerintah tidak terhambat di tengah proses politik anggaran.
Jufri juga membagikan pengalaman panjangnya di birokrasi, termasuk pentingnya integritas aparatur sipil negara dalam menjaga jalannya pemerintahan. Menurutnya, ASN harus memiliki keberanian menyampaikan pandangan profesional kepada pimpinan ketika menemukan hal yang dinilai tidak tepat.
“Bagaimana kita berani menyampaikan jika ada yang keliru kepada pimpinan, selama kita memiliki alasan yang kuat,” ujarnya.
Ia menegaskan, peran Sekda tidak hanya administratif, tetapi juga menjadi penjaga ritme pemerintahan. Kemampuan memahami perencanaan, adaptasi terhadap perubahan, hingga tata kelola kepegawaian disebut menjadi modal penting dalam menjaga keharmonisan birokrasi dan mengawal visi kepala daerah.
Jufri turut mengapresiasi pelaksanaan retret yang digagas Pemkab Bone. Menurutnya, kegiatan semacam ini dapat menjadi contoh penguatan kapasitas birokrasi daerah melalui ruang belajar kolektif, sekaligus memperkuat sinergi internal pemerintahan dalam menghadapi tantangan tata kelola yang semakin dinamis. (Ag4ys)
