PANGKEP—Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pemkab Pangkep) menjalin kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang pemanfaatan dan jasa layanan perbankan syariah di Aula Rumah Jabatan Bupati Pangkep, Selasa (12/5/2026).
Kerja sama tersebut menjadi langkah awal penguatan kolaborasi di berbagai sektor, termasuk pengembangan layanan kesehatan berbasis digital di puskesmas.
Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL), mengatakan nota kesepahaman itu akan menjadi payung hukum bagi berbagai bentuk kerja sama strategis antara Pemkab Pangkep dan BSI ke depan.
Salah satu program yang tengah dipersiapkan yakni pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) untuk puskesmas di Kabupaten Pangkep, khususnya bagi puskesmas yang kini telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Ke depan saya berpikir untuk SIMRS tapi untuk puskesmas, karena memang ada harapan bagaimana kebutuhan puskesmas seperti pengadaan obat dan pelayanan bisa sinkron dengan sistem Kemenkes,” ujar MYL.
Menurutnya, sinkronisasi sistem tersebut penting untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan terintegrasi, terutama dalam pengelolaan layanan dan administrasi puskesmas.
Selain sektor kesehatan, MYL juga mengapresiasi kontribusi BSI dalam mendukung masyarakat melalui program bantuan UMKM, pembangunan masjid, hingga kegiatan sosial lainnya.
Ia bahkan berharap BSI lebih aktif memperkenalkan produk investasi emas kepada masyarakat karena dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan literasi dan investasi syariah.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah BSI Region X Makassar, Sukma Dwie Priardi, menegaskan BSI siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam pengembangan layanan keuangan syariah dan penguatan sektor kesehatan.
Menurutnya, BSI selama ini telah menjalankan sejumlah program sosial dan keagamaan di Kabupaten Pangkep, termasuk pembangunan masjid dan gerakan berhaji.
“Kami memang punya fokus di health sector. Kami berkolaborasi dengan ekosistem kesehatan di pemerintah daerah, yaitu RSUD dan puskesmas,” jelas Sukma.
Ia menambahkan, dukungan BSI mencakup workshop pengelolaan BLUD, aplikasi keuangan untuk mendukung audit laporan sesuai standar BPK, hingga penguatan sistem informasi rumah sakit dan puskesmas. (Ag4ys)
