MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar mulai mempercepat pematangan program Taman Pendidikan Anak Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) Mulia, namun menegaskan layanan ini tidak akan dibuka hanya sebagai tempat penitipan anak biasa. Fokus utamanya adalah menghadirkan ruang pengasuhan yang juga memberi pendidikan dan stimulasi tumbuh kembang bagi anak pegawai.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat lanjutan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, di Ruang Rapat Sekda Balai Kota Makassar, Jumat (22/5), bersama sejumlah OPD terkait dan unsur pendamping program.
Dalam rapat tersebut, pembahasan mengerucut pada skema operasional Tamasya Mulia yang direncanakan menempati salah satu ruangan di Gedung Balai Kota Makassar. Sejumlah perangkat daerah diminta menyamakan persepsi mulai dari model layanan, kebutuhan sumber daya manusia hingga pola pembiayaan jangka panjang.
Andi Zulkifly menegaskan program ini menjadi salah satu prioritas Wali Kota Makassar. Namun, ia mengingatkan pelaksanaannya tidak boleh terburu-buru tanpa fondasi yang matang.
“Visi program ini bukan sekadar menitipkan anak, tetapi mendidik anak. Karena itu, dibutuhkan pengasuh dan tenaga pendidik yang memiliki kapasitas serta sertifikasi yang baik,” ujar Andi.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan pada penyediaan ruang, melainkan menghadirkan SDM profesional yang mampu menjalankan fungsi pendidikan sekaligus pengasuhan. Konsekuensinya, pemerintah juga harus menyiapkan dukungan anggaran operasional yang jelas dan berkelanjutan.
Dinas Pendidikan diminta menyiapkan tenaga pendidik PAUD, sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) diarahkan memperkuat layanan konseling dan pendampingan pola asuh.
Sebagai langkah awal, masing-masing OPD diminta menunjuk tiga pegawai untuk mendukung operasional awal sambil menunggu skema permanen dan kebutuhan personel disusun lebih rinci.
Di saat yang sama, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar diminta melakukan kajian menyeluruh terkait standar layanan, kebutuhan sarana dan prasarana, rasio pengasuh terhadap anak hingga proyeksi anggaran jangka panjang. Sementara Bappeda diminta mengkaji kemungkinan dukungan tenaga melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Andi menekankan program tidak boleh diluncurkan sebelum standar dasar terpenuhi, mulai dari keamanan, sistem pengawasan hingga kualitas layanan. “Jangan sampai program dibuka sebelum standar minimalnya terpenuhi,” tegasnya.
Pemkot Makassar menargetkan Tamasya Mulia mulai beroperasi pada Juni 2026 dan direncanakan diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) mendatang. (70n)
