BONE — Dugaan adanya peserta yang bukan peternak tetapi menerima uang saku Rp1,802 juta dalam kunjungan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman ke Bali mulai dipertanyakan. Pemerintah Kabupaten Bone didesak membuka identitas peserta dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan tersebut secara transparan.
Sorotan itu datang dari pemerhati sosial Kabupaten Bone, Robert. Ia meminta Pemkab Bone menjelaskan secara terbuka siapa saja yang diikutkan dalam rombongan kunjungan ke Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Denpasar, Bali, pada Jumat (21/8/2026).
Menurut Robert, penjelasan tidak cukup hanya menyebut adanya “sejumlah peternak” dalam rombongan. Pemerintah perlu membeberkan nama atau setidaknya data peserta, status mereka sebagai peternak, mekanisme penetapan peserta hingga dasar pemberian uang saku.
“Sangat disesalkan jika Plt. Kadis tidak dapat memberikan penjelasan transparan atas siapa-siapa saja peternak yang terakomodir dan pertanggungjawaban secara transparan motif pemberian uang ke peternak dalam kunjungan ini,” ujar Robert.
Sorotan tersebut mencuat setelah seorang sumber yang mengaku ikut dalam rombongan menyebut adanya pihak yang menerima uang saku sekitar Rp1.802.000, meski diduga bukan peternak.
“Ada yang ditandatangani untuk terima uang 1,8 tapi sebagai peternak,” kata sumber tersebut.
Informasi itu kemudian memunculkan pertanyaan lebih jauh mengenai mekanisme administrasi kegiatan. Jika peserta yang bukan peternak benar tercatat sebagai peternak dalam dokumen pertanggungjawaban, menurut Robert, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.
“Jika ada dugaan dengan sengaja akal-akalan tentang pertanggungjawaban anggaran, ini tidak dapat dibenarkan,” tegasnya.
Robert juga meminta Bupati Bone memberikan penjelasan menyeluruh terkait munculnya dugaan keberadaan “kelompok peternak siluman” dalam rombongan. Ia menilai keterbukaan data menjadi penting agar publik dapat mengetahui apakah seluruh peserta memang sesuai dengan tujuan kegiatan dan memiliki dasar administrasi yang jelas.
Sebelumnya, berdasarkan pemberitaan resmi Pemkab Bone, kunjungan Bupati Andi Asman ke BPTU HPT Denpasar merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong kemajuan sektor peternakan. Dalam agenda tersebut, Bupati disebut didampingi Ketua TP PKK Bone Hj. Maryam Andi Asman, jajaran pemerintah daerah dan sejumlah peternak.
Rombongan disebut meninjau pembibitan dan pemeliharaan sapi serta berdiskusi mengenai kualitas bibit, perkawinan, pemeliharaan hingga pengelolaan hijauan pakan ternak. Namun, publikasi resmi tersebut tidak merinci jumlah maupun identitas peternak yang ikut dalam rombongan.
Sehari setelah agenda di BPTU HPT Denpasar, Bupati Bone juga melakukan kunjungan ke Kabupaten Bangli dalam rangka studi tiru program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT). Dalam agenda itu, Pemkab Bone menyebut secara lebih spesifik adanya rombongan dan kelompok penerima manfaat yang dikunjungi.
Sementara itu, dugaan sumber uang saku peserta berasal dari anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone. Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bone, A. Herman, yang dikonfirmasi mengenai jumlah peternak yang diikutkan dalam kunjungan, hingga berita ini ditulis belum memberikan klarifikasi.
Klarifikasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bone diperlukan untuk memastikan apakah benar terdapat peserta yang bukan peternak tetapi menerima uang saku dengan status sebagai peternak, sekaligus menjelaskan dasar hukum, daftar peserta dan dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Pemerintah Kabupaten Bone juga diharapkan membuka data tersebut agar dugaan yang berkembang tidak berhenti menjadi spekulasi publik. (45r)
