Rekening Massal, Bukan Sekadar Soal Rekening

OPINI—Pemerintah berencana membuka rekening bank secara massal bagi masyarakat Indonesia. Program ini menyasar sekitar 200 juta penduduk, terutama warga yang memasuki usia 17 tahun.

Setiap rekening direncanakan memperoleh saldo awal Rp50 ribu. Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana sekitar Rp11 triliun, meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan angka tersebut belum final dan masih dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang benar-benar membutuhkan rekening baru. (ANTARA, 8 September 2026; Validnews, 11 September 2026)

Rekening tersebut akan disediakan melalui BRI dan BSI. Pemerintah menyebut program ini ditujukan antara lain untuk memperluas inklusi keuangan dan memudahkan penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial.

Pembukaan rekening memang dapat memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat. Namun, besarnya cakupan program dan potensi anggaran yang dikeluarkan menjadikan kebijakan ini perlu dilihat dari sisi prioritas dan orientasi penggunaannya.

Prioritas APBN yang Patut Dikritisi

Program rekening massal masih berada dalam tahap pematangan mekanisme dan penghitungan anggaran. Angka Rp11 triliun pun belum menjadi anggaran final.

Kondisi ini menunjukkan bahwa program masih membutuhkan kajian yang matang agar dana negara benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak. (Validnews, 11 September 2026)

Jika tujuan utamanya adalah membuat penyaluran bansos lebih efisien dan tepat sasaran, persoalan tidak cukup diselesaikan dengan menyediakan rekening.

Akurasi data penerima dan tata kelola penyaluran juga menjadi faktor utama. Pembenahan DTSEN semestinya menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar berhak.

Begitu pula dengan alasan inklusi keuangan. Berdasarkan SNLIK 2025, indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51 persen, meningkat dari 75,02 persen pada 2024. (OJK dan BPS, 2 Mei 2025)

Artinya, perluasan akses keuangan memang masih diperlukan bagi kelompok tertentu. Namun, kebijakan semestinya lebih terarah kepada masyarakat yang benar-benar belum terlayani, bukan sekadar memperbanyak rekening secara massal.

Saldo awal Rp50 ribu juga tidak menyentuh persoalan ekonomi rakyat secara mendasar. Rakyat tetap membutuhkan pekerjaan, penghasilan layak, pangan yang terjangkau, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan ketika menghadapi bencana.

Karena itu, penggunaan APBN semestinya berorientasi pada kebutuhan riil rakyat. Ketika dana negara diarahkan pada perluasan akses finansial sementara berbagai sektor yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat masih menghadapi keterbatasan, persoalan prioritas anggaran menjadi nyata.

Inklusi Keuangan dalam Paradigma Kapitalisme

Inklusi keuangan merupakan bagian dari agenda ekonomi global. G20 dan World Bank memiliki berbagai kerangka dan indikator untuk mengukur akses serta penggunaan layanan keuangan formal.

World Economic Forum juga membahas perluasan akses masyarakat yang belum terlayani ke dalam sistem keuangan.

Dalam paradigma kapitalisme, masyarakat semakin didorong terkoneksi dengan mekanisme pasar dan lembaga keuangan formal, baik perbankan maupun layanan finansial berbasis teknologi.

Perluasan keterhubungan tersebut turut memperluas aktivitas ekonomi dalam sistem finansial.

Persoalannya bukan keberadaan rekening atau layanan keuangan itu sendiri. Persoalannya adalah ketika perluasan keterhubungan finansial menjadi ukuran kemajuan, sementara akar persoalan kesejahteraan rakyat tidak diselesaikan.

Memiliki rekening tidak otomatis membuat petani mendapatkan harga hasil panen yang layak. Tidak otomatis membuat nelayan memperoleh sarana usaha yang memadai.

Tidak otomatis membuat guru mendapatkan penghasilan layak. Tidak otomatis menjamin masyarakat memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan yang memadai.

Jika anggaran negara lebih diarahkan pada perluasan akses finansial daripada penguatan sektor riil dan pemenuhan kebutuhan dasar, kebijakan tersebut menunjukkan prioritas yang tidak berpijak pada persoalan rakyat secara utuh.

Dalam sistem kapitalisme-demokrasi, pengelolaan APBN berlangsung melalui mekanisme politik dan kelembagaan negara.

Persetujuan melalui mekanisme tersebut tidak otomatis menjadikan setiap kebijakan sebagai prioritas yang paling maslahat bagi rakyat.

Tanpa orientasi yang benar dan pengawasan yang kuat, pengelolaan anggaran dapat membuka ruang pemborosan, penyalahgunaan, bahkan korupsi.

Sementara itu, kebutuhan rakyat yang bersentuhan langsung dengan kehidupan mereka masih membutuhkan perhatian besar, seperti penanganan bencana, peningkatan kesejahteraan guru, pemerataan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kapitalisme tidak menjadikan fungsi riayah sebagai landasan utama pengelolaan negara.

Islam Menjadikan Negara sebagai Raa’in

Islam menempatkan penguasa sebagai raa’in, yakni pengurus dan pelindung rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

“Imam adalah raa’in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Karena itu, kebijakan negara dalam Islam harus berlandaskan akidah Islam, bersumber dari syariat, dan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Dalam sistem Islam, Baitulmal bukan kas bebas yang dapat digunakan penguasa sesuka hati. Pemasukan dan pengeluarannya memiliki ketentuan berdasarkan syariat.

Harta negara merupakan amanah yang wajib dikelola sesuai peruntukannya.

Anggaran tidak boleh digunakan secara serampangan. Penguasa wajib memastikan harta negara digunakan untuk melaksanakan kewajiban negara dan memenuhi hak rakyat sesuai ketentuan syariat.

Pengawasan terhadap penguasa juga dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan syariat.

Mahkamah Mazhalim berfungsi mengadili kezaliman yang dilakukan penguasa atau aparat negara, sementara Majelis Umat menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada penguasa.

Dengan demikian, negara tidak menjadikan banyaknya rekening sebagai ukuran utama kesejahteraan. Negara memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi, melindungi mereka dari kesulitan, serta mengelola harta negara sesuai syariat.

Rakyat tidak sekadar membutuhkan rekening dengan saldo Rp50 ribu. Mereka membutuhkan kehidupan yang layak, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pangan, infrastruktur, dan perlindungan.

Kesejahteraan rakyat hanya akan terwujud ketika negara menjalankan fungsi riayah secara nyata.

Islam menghadirkan negara yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah, harta negara sebagai amanah, dan pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai tanggung jawab yang wajib ditunaikan berdasarkan syariat. (*)