94 Nyawa Melayang Pasca-Gempa NTT, Menagih Kehadiran Negara di Masa Krisis

OPINI—Duka mendalam kembali menyelimuti bumi Nusa Tenggara Timur (NTT). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terdapat 94 jiwa pengungsi bencana gempa bumi di Flores, NTT, yang mengembuskan napas terakhir selama berada di tempat pengungsian.

Ironisnya, jumlah korban yang meninggal dunia di pengungsian ini jauh lebih banyak dibandingkan korban yang meninggal secara langsung akibat guncangan gempa itu sendiri, yaitu sebanyak 48 jiwa.

Menyikapi kondisi yang sangat memprihatinkan ini, DPR RI pun mendorong audit dan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan lokasi pengungsian pascagempa. Tragedi ini dipublikasikan secara luas oleh berbagai media nasional seperti Kompas, CNN Indonesia, Republika, Tirto, TVOne News, hingga laman Amnesty International Indonesia.

Tragedi jatuhnya puluhan nyawa manusia di tenda-tenda pengungsian bukanlah sekadar peristiwa kebetulan atau takdir semata, melainkan buah dari buruknya penanganan bencana di lapangan.

Tingginya angka kematian pengungsi dipengaruhi secara langsung oleh terbatasnya fasilitas tenda yang layak, minimnya ketersediaan sanitasi, hingga langkanya layanan medis mendesak.

Kondisi ini makin diperparah oleh cuaca ekstrem di lokasi pengungsian, di mana suhu terasa sangat panas menyengat di siang hari dan menjadi begitu dingin menusuk tulang pada malam hari.

Kondisi lingkungan yang tidak manusiawi tersebut sangat rentan menurunkan daya tahan tubuh para pengungsi, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penderita penyakit kronis.

Fakta memilukan ini menjadi bukti tak terbantahkan akan krisis kapasitas penanganan pemerintah terhadap korban bencana. Negara tampak gagap, lambat, dan tidak siap dalam menjamin hak-hak dasar warganya yang sedang dalam kondisi darurat.

Dalam pandangan kritis Islam, ketidakmampuan negara ini berakar dari diterapkannya sistem politik dan ekonomi sekuler-kapitalistik. Dalam sistem sekuler, peran negara sebagai pengurus rakyat (ra’in) tidak berfungsi secara optimal.

Pelayanan publik, termasuk layanan kesehatan dan kedaruratan bencana, sering kali dihitung atas dasar pertimbangan efisiensi anggaran, birokrasi yang berbelit-belit, dan keterbatasan dana.

Akibatnya, rakyat harus menanggung penderitaan berlapis: sudah tertimpa musibah bencana alam, mereka masih harus terancam nyawanya akibat kelalaian dan minimnya pelayanan negara di pengungsian.

Hal ini bertolak belakang dengan syariat Islam yang memandang bahwa setiap nyawa manusia sangat berharga dan wajib untuk dilindungi.

Hak dasar atas jaminan kesehatan dan keselamatan setiap individu warga negara, baik muslim maupun non-muslim, merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh negara.

Islam mewajibkan seorang penguasa untuk menjalankan fungsi pengurusan (ri’ayah) dan pelindung (junnah) secara optimal dan maksimal.

Rasulullah SAW bersabda,

“Imam (kepala negara) adalah ra’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW juga menegaskan fungsi negara sebagai pelindung dalam sabdanya,

“Sesungguhnya Al-Imam (Khilafah) itu perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya” (HR Muslim).

Atas dasar dalil-dalil ini, pembiaran terhadap pengungsi hingga memicu kematian massal adalah bentuk pengabaian amanah kepemimpinan yang sangat berat di hadapan Allah SWT.

Guna mewujudkan pelayanan kesehatan dan kedaruratan yang mumpuni, sistem kesehatan dalam Islam tidak berdiri sendiri. Sistem tersebut ditopang secara kokoh oleh sistem ekonomi Islam dan sistem keuangan Khilafah (Baitulmal) yang menjamin pemenuhan kebutuhan individu rakyat secara menyeluruh.

Baitulmal memiliki pos-pos pendapatan khusus seperti hasil pengelolaan kepemilikan umum (hutan, tambang, energi) serta kepemilikan negara.

Ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi, Khilafah akan langsung mengucurkan dana dari pos darurat Baitulmal tanpa perlu menunggu proses birokrasi yang lambat atau bergantung pada bantuan pihak luar dan utang.

Jika dana di pos darurat tidak mencukupi, negara berhak mengambil pajak (dharibah) yang hanya dipungut dari laki-laki muslim yang kaya saja sampai kebutuhan darurat penanganan bencana dan pengungsian terpenuhi sepenuhnya.

Sejarah mencatat berbagai contoh konkret kebijakan Khilafah dalam menjamin kesehatan dan keselamatan warganya.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab RA, ketika wabah atau kelaparan menerpa, negara bertindak cepat dengan mendistribusikan logistik secara masif dari daerah-daerah yang berkelimpahan langsung ke pusat bencana.

Umar bahkan terjun langsung memastikan tidak ada satu pun warga negara yang menderita busung lapar atau sakit tanpa perawatan.

Dalam sistem Khilafah pula, rumah sakit dan fasilitas medis darurat dibangun dengan standar kualitas tertinggi dan disediakan secara gratis bagi seluruh rakyat.

Negara memobilisasi para tenaga medis, obat-obatan, serta fasilitas tenda yang layak iklim secara instan ke titik-titik bencana.

Demikianlah, tragedi meninggalnya 94 pengungsi gempa NTT di pengungsian harusnya membuka mata seluruh kaum muslimin bahwa krisis yang terjadi saat ini adalah krisis sistemik akibat diabaikannya syariat Islam dalam institusi negara.

Penanganan bencana yang tidak manusiawi ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem sekuler yang abai terhadap pengurusan rakyat.

Sudah saatnya umat manusia kembali pada tatanan kehidupan Islam yang mengedepankan fungsi kepemimpinan sebagai pengurus dan pelindung rakyat.

Hanya dengan penerapan Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah Islamiyyah, setiap jiwa manusia akan dihormati, hak kesehatan dan keselamatan pengungsi dijamin penuh, serta penderitaan akibat kelalaian negara dapat dihentikan secara tuntas.

Wallahu a’lam bishawab.