Urgensi Industrialisasi Pangan di Sulawesi Selatan

OPINI—Selama ini, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu lumbung pangan penting bagi Indonesia. Namun, besarnya produksi pertanian yang berlangsung di sana belum sepenuhnya berubah menjadi kekuatan industri dan kesejahteraan petani.

Atensi ini penting mendapatkan perhatian lebih karena urgensi masalah yang hadir di sana bukan lagi semata-mata soal berapa ton padi, jagung, kakao, kopi, rumput laut atau hasil perikanan yang dapat dihasilkan, melainkan berapa besar nilai tambah yang dapat dipertahankan di Sulawesi Selatan.

Kompleksitas ini semakin terlihat pada 2026. Secara rasional, gambaran ekonomi menunjukkan adanya persoalan yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sulawesi Selatan pada triwulan II-2026 mampu tumbuh 5,59% secara tahunan. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional 5,29%.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp206,70 triliun. Tetapi pada sisi pertanian, kehutanan dan perikanan justru mengalami kontraksi 0,26% secara tahunan pada triwulan II.

Padahal, pada triwulan I sektor tersebut masih tumbuh 5,24% (BPS Sulawesi Selatan, 2026). Angka ini menjadi peringatan.

Sulawesi Selatan tidak kekurangan basis produksi. Pada 2025, produksi padi mencapai sekitar 5,47 juta ton gabah kering giling, setara sekitar 3,14 juta ton beras.

Bone sendiri menghasilkan sekitar 893.811 ton padi, Wajo 783.762 ton, Pinrang 595.823 ton, dan Sidenreng Rappang 569.733 ton (BPS Sulawesi Selatan, 2026).

Memahami Struktur Ekonomi

Provinsi Sulawesi Selatan masih terlalu kuat sebagai produsen bahan pangan, tetapi belum cukup kuat sebagai produsen nilai tambah pangan.

Persoalan ini sebenarnya mempunyai akar sejarah panjang tentang bagaimana provinsi ini memiliki jejaring struktur ekonomi dengan watak dan karakteristik yang menonjol.

Selama periode kolonial, struktur ekonomi Indonesia dibangun untuk menghasilkan komoditas primer bagi proses jaringan perdagangan dunia. Dalam dimensi ini, pembangunan infrastruktur pelabuhan, jalan dan perdagangan dikembangkan untuk menghubungkan daerah produksi dengan pasar ekspor.

Sulawesi Selatan mempunyai posisi penting dalam jaringan perdagangan Nusantara jauh sebelum kolonialisme. Makassar tumbuh sebagai bandar perdagangan yang menghubungkan Jawa, Maluku, Kalimantan, Nusa Tenggara dan dunia Melayu.

Tradisi besar pelayaran Bugis-Makassar kemudian menciptakan jaringan perdagangan antarpulau yang luas.

Namun, kenyataannya kolonialisme telah banyak mengubah struktur ekonomi lokal menjadi pemasok komoditas. Setelah kemerdekaan, pembangunan pertanian Indonesia, terutama sejak Revolusi Hijau, berhasil meningkatkan berbagai produksi pangan.

Infrastruktur irigasi, pupuk, varietas unggul dan kebijakan harga membuat produksi padi meningkat. Sulsel menjadi salah satu penerima manfaatnya.

Tetapi keberhasilan produksi menciptakan persoalan lanjutan: bagaimana provinsi ini dapat mengubah hasil pertanian menjadi industri?

Anne Booth (1998) telah menunjukkan jika transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi pertanian, melainkan juga perpindahan sumber daya menuju aktivitas berproduktivitas lebih tinggi.

Artinya, keberhasilan pertanian justru seharusnya menjadi fondasi industrialisasi dan bukan malah untuk ditinggalkan.

Selama ini faktanya terjadi paradoks yang sangat besar. Produksi padi Sulsel pada 2025 mencapai 5,47 juta ton. Angka tersebut sekitar 9% dari produksi padi nasional yang mencapai 60,21 juta ton.

Secara geografis, produksinya masih terkonsentrasi pada beberapa kabupaten. Bone menghasilkan hampir 894 ribu ton, Wajo sekitar 784 ribu ton, Pinrang sekitar 596 ribu ton, Sidrap hampir 570 ribu ton, sementara Luwu sekitar 291 ribu ton.

Inilah sebenarnya sebuah koridor ekonomi pangan. Bone–Wajo–Sidrap–Pinrang tidak seharusnya hanya dilihat sebagai hamparan produksi pertanian.

Wilayah ini semestinya dapat dikembangkan sebagai klaster industri pangan Sulawesi Selatan dan bukan hanya sebatas jalur distribusi lokal.

Tentu, untuk mengurai masalah ini, harus melihat kembali bagaimana akar masalah ekonomi pertanian yang berlangsung di Sulawesi Selatan. Apalagi selama ini sebagian nilai tambah tercipta setelah komoditas meninggalkan daerah produksi.

Saat gabah, jagung, kakao dan kopi diperdagangkan, komoditas diproses, dikemas, diberi merek dan didistribusikan. Setiap tahap menciptakan margin.

Petani sering berada pada tahap yang mempunyai daya tawar paling rendah.

Albert Hirschman (1958) selalu mengingatkan pembangunan menjadi lebih kuat ketika satu aktivitas ekonomi menciptakan backward linkage dan forward linkage.

Dalam konteks pertanian, forward linkage berarti padi tidak berhenti sebagai gabah. Dari sisi ini, ia bergerak menuju penggilingan modern, beras premium, tepung beras, pangan olahan, makanan siap saji, pakan, produk turunan dedak hingga energi biomassa.

Semakin panjang rantainya berada di Sulsel, semakin banyak nilai tambah yang tertahan di daerah.

Satu hal yang tak dapat dibantah adalah petani masih sepenuhnya kuat. Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Selatan pada Juli 2026 mencapai 121,34, meningkat 2,14% dibandingkan bulan sebelumnya.

NTP tanaman pangan mencapai 114,81, perkebunan rakyat 144,26, perikanan 125,34, tetapi peternakan hanya 103,99 (BPS Sulawesi Selatan, 2026).

Angka di atas 100 secara umum menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayarkan.

Namun, NTP bukan sinonim atas pendapatan petani. Seorang petani dapat menghadapi NTP yang membaik, tetapi tetap mempunyai pendapatan terbatas karena luas lahannya kecil, produktivitas rendah atau hanya melakukan panen beberapa kali dalam setahun.

Persoalan fundamental pertanian Indonesia adalah fragmentasi produksi. Banyak petani bekerja dalam skala kecil.

Akibatnya, biaya mesin, benih, pupuk, transportasi dan pembiayaan per unit produksi menjadi relatif tinggi. Industrialisasi pangan harus menyelesaikan persoalan tersebut melalui agregasi ekonomi.

Dalam dimensi lain, koperasi, badan usaha milik petani, kemitraan industri dan perusahaan daerah dapat menghubungkan ribuan produsen kecil dengan industri pengolahan.

Jadi, industrialisasi pangan jangan diterjemahkan sebagai mengambil ekonomi dari petani dan menyerahkannya kepada korporasi besar. Justru petani harus memperoleh saham ekonomi lebih besar dalam rantai nilai.

Sulsel juga perlu menghindari jebakan melihat ketahanan pangan hanya melalui beras. Secara agroekologi, jika melihat kekuatan Sulawesi Selatan jauh lebih luas, potensi itu jelas terlihat nyata.

Bone dan Wajo kuat pada padi. Daerah Jeneponto dan beberapa wilayah lainnya juga mempunyai basis jagung. Enrekang mempunyai hortikultura, begitu juga dengan Toraja memiliki kopi.

Luwu Raya mempunyai kakao dan berbagai komoditas perkebunan. Wilayah pesisir juga memiliki perikanan dan rumput laut.

Hadirnya potensi diversifikasi kawasan-kawasan industri lokal di Sulawesi Selatan jelas merupakan modal industrialisasi.

Kopi Toraja, misalnya, mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki komoditas biasa: identitas geografis dan nilai budaya. Dalam ekonomi modern, konsumen tidak hanya membeli produk. Mereka membeli cerita, asal-usul dan identitas.

Kopi yang hanya dijual sebagai biji mentah mempunyai nilai berbeda dengan kopi yang diproses, disangrai, dikemas dan dipasarkan menggunakan narasi Toraja sebagai lanskap budaya.

Prinsip serupa dapat digunakan untuk berbagai produk Sulawesi Selatan.

Optimalisasi Pusat Perkotaan

Peran sentral Kota Makassar mempunyai posisi strategis sebagai pusat perdagangan, logistik, pendidikan, keuangan dan jasa Indonesia Timur.

Tetapi hubungan Makassar dengan hinterland pertanian perlu diperkuat.

Edward Glaeser (2011) merumuskan jika kota meningkatkan produktivitas karena mempertemukan perusahaan, pekerja, modal dan pengetahuan.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, Kota Makassar seharusnya berfungsi sebagai pusat jasa industrialisasi pangan, bukan sekadar pasar konsumsi produk pertanian.

Perguruan tinggi dapat menyediakan riset teknologi pangan. Perbankan menyediakan pembiayaan. Pelabuhan menghubungkan produk dengan pasar domestik dan ekspor.

Industri kemasan, logistik, desain, digital marketing dan sertifikasi tumbuh mengikuti industri pengolahan. Sementara pusat produksinya tetap berada di kabupaten.

Dengan model ini, hubungan Makassar dan daerah tidak bersifat ekstraktif. Makassar menjadi simpul yang memperbesar nilai produk Bone, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang dan Luwu.

Hal lain yang tak dapat dikesampingkan dari perbaikan industri lokal di Sulawesi Selatan adalah masalah logistik dan pascapanen.

Pertanian mempunyai karakter yang berbeda dengan industri manufaktur biasa. Produknya terikat musim. Sebagian mudah rusak.

Harga dapat jatuh ketika panen raya karena pasokan meningkat pada saat bersamaan. Karena itu, industrialisasi pangan membutuhkan infrastruktur khusus.

Gudang modern, penyimpanan pendingin (cold storage), silo, pengering, rumah pengemasan, penggilingan modern dan transportasi berpendingin merupakan bagian dari kebijakan industri.

Tanpa fasilitas tersebut, petani berada dalam tekanan waktu.

Tomat, cabai, ikan atau produk hortikultura tidak dapat menunggu terlalu lama. Ketika petani harus menjual segera, posisi tawarnya jatuh.

Dengan cold chain, produk dapat disimpan dan dipasarkan ketika kondisi harga lebih baik. Jadi, investasi logistik pangan sebenarnya juga merupakan instrumen memperbaiki daya tawar petani.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jangan hanya berhenti pada produksi. Pada konteks ini, kebijakan fiskal daerah perlu berubah.

Anggaran pertanian biasanya kuat pada sisi produksi: benih, pupuk, alat pertanian, irigasi dan bantuan. Semua itu tetap penting, tetapi kebijakan fiskal generasi berikutnya harus bergerak ke pascapanen dan industrialisasi.

Pemerintah tidak harus membangun semua pabrik. APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru perlu menciptakan stimulus investasi dari swasta atau crowding-in investasi swasta.

Misalnya, pemerintah membangun jalan produksi, kawasan pengolahan, laboratorium mutu dan cold storage dasar. Investasi ini jelas menurunkan biaya perusahaan swasta untuk membangun pabrik.

Insentif fiskal daerah juga diberikan secara selektif kepada industri yang menyerap bahan baku lokal dan bermitra dengan petani.

Ukuran keberhasilannya jangan berapa banyak bantuan dibagikan. Ukur berapa nilai tambah yang tercipta. Pada posisi ini momentum sebenarnya tersedia.

Bank Indonesia mencatat pembentukan modal tetap bruto (PMTB) Sulsel tumbuh 8,76% secara tahunan pada triwulan II-2026, menunjukkan aktivitas investasi yang relatif kuat.

Pada saat yang sama, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,69%. Ini memberikan peluang mengarahkan investasi ke sektor yang mempunyai keterkaitan luas dengan ekonomi daerah.

Industri pangan merupakan kandidat kuat. Berbeda dengan industri ekstraktif yang terkadang membentuk enclave, industri pangan mempunyai hubungan langsung dengan jutaan aktivitas ekonomi lokal: petani, pedagang, transportasi, kemasan, gudang, restoran, hotel hingga perdagangan ritel.

Efek penggandanya relatif luas.

Industrialisasi pangan juga harus membaca bagaimana dinamika perubahan pasar dunia. Konsumen global nyatanya semakin memperhatikan adanya urgensi atas keamanan pangan, ketertelusuran (traceability), keberlanjutan lingkungan, sertifikasi dan asal produk.

Artinya, keunggulan masa depan bukan sekadar menghasilkan komoditas murah. Produk harus dapat menjelaskan dari mana berasal, bagaimana diproduksi dan apakah memenuhi standar.

Ini membuka peluang bagi Sulsel. Kopi Toraja dapat dijual berdasarkan identitas geografis. Kakao Sulsel dapat bergerak menuju cokelat premium.

Rumput laut dapat masuk industri hidrokoloid, pangan, kosmetik dan biomaterial. Produk perikanan dapat dikembangkan menjadi makanan beku bernilai tambah.

Tetapi semua itu membutuhkan teknologi, sertifikasi dan konsistensi kualitas. Petani kecil sulit dalam mengerjakannya sendirian. Maka industrialisasi membutuhkan kelembagaan.

Tradisi Bugis-Makassar mengenal siri’ na pacce: harga diri, solidaritas dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi, nilai-nilai semacam ini dapat diterjemahkan menjadi kepercayaan, kerja sama dan jaringan usaha.

Sejarah perdagangan Bugis juga memperlihatkan kemampuan membangun jaringan ekonomi lintas wilayah. Modal budaya ini dapat menjadi fondasi koperasi modern dan jejaring pengusaha pangan.

Masalahnya, kelembagaan tradisional perlu bertemu dengan manajemen modern. Koperasi tidak boleh hanya menjadi lembaga administratif untuk menerima bantuan.

Ia harus mampu melakukan kontrak, mengelola gudang, menggunakan teknologi digital, mengakses kredit dan melakukan pemasaran. Gotong royong harus naik kelas menjadi kapital sosial produktif.

Sulawesi Selatan membutuhkan strategi spasial yang lebih jelas. Bone–Wajo–Sidrap–Pinrang dapat dikembangkan menjadi koridor beras dan pangan berbasis tanaman.

Enrekang–Toraja menjadi koridor hortikultura dan kopi. Luwu Raya dapat diperkuat sebagai klaster kakao dan agroindustri.

Makassar menjadi pusat logistik, riset, keuangan, pengemasan dan ekspor. Pelabuhan kemudian menghubungkan jaringan tersebut dengan Kalimantan, Maluku, Papua dan pasar internasional.

Dengan model demikian, industrialisasi tidak terkonsentrasi di Makassar. Nilai tambah menyebar ke kabupaten.

Kota-kota menengah seperti Parepare dan Palopo juga dapat berkembang sebagai simpul pengolahan dan distribusi. Pada proporsi inilah, gerak industrialisasi akan mempunyai dimensi kewilayahan.

Dari Petani Menjadi Produsen Industri

Kontraksi pertanian 0,26% pada triwulan II-2026 tidak berarti pertanian Sulawesi Selatan sedang mengalami krisis. Secara kumulatif semester pertama, sektor pertanian masih tumbuh 2,37%.

Tetapi data ini memberikan peringatan. Ketergantungan pada produksi primer membuat ekonomi pertanian rentan terhadap musim, harga komoditas, iklim dan fluktuasi produksi.

Industrialisasi mengurangi kerentanan tersebut. Ketika harga gabah turun, petani mempunyai akses ke penggilingan dan penyimpanan.

Ketika produksi buah melimpah, industri pengolahan dapat menyerapnya. Ketika pasar komoditas mentah melemah, produk olahan masih mempunyai diferensiasi dan margin.

Karena itu, industrialisasi pangan bukan lawan pertanian.

Sulawesi Selatan sudah membuktikan dirinya mampu menjadi lumbung pangan. Produksi padi 5,47 juta ton pada 2025 merupakan modal ekonomi yang sangat besar.

Tetapi masa depan pertanian Sulawesi Selatan tidak boleh hanya dihitung dalam ton. Ia harus dihitung dalam nilai tambah.

Berapa banyak gabah diolah di Sulawesi Selatan? Berapa kakao menjadi cokelat? Berapa kopi dijual dengan merek lokal? Berapa hasil laut masuk industri pangan?

Berapa petani menjadi pemegang saham koperasi pengolahan? Berapa anak muda kembali rasional dalam melihat pertanian sebagai bisnis yang menjanjikan?

Regenerasi petani tidak akan selesai dengan kampanye mengajak anak muda kembali ke sawah. Generasi muda akan lebih tertarik masuk pertanian apabila pertanian memberikan pendapatan, teknologi dan prospek bisnis.

Maka tantangan Sulsel bukan mempertahankan pertanian dalam bentuk lama. Tantangannya di sini adalah mengubah petani dari pemasok bahan mentah menjadi bagian dari ekosistem industri pangan.

Jika itu dilakukan, kontraksi pertanian hari ini dapat menjadi momentum koreksi kebijakan.

Sulawesi Selatan semestinya tidak lagi sekadar dikenal sebagai lumbung pangan Indonesia Timur. Sulawesi Selatan dapat naik kelas menjadi pusat industri pangan Indonesia Timur—tempat produksi, pengolahan, teknologi, perdagangan dan budaya pangan bertemu dalam satu rantai nilai yang lebih panjang.

Tentu, ekspektasi besar ini harus sejalan dengan arah dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Tetapi terlepas dari target kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah daerah, secara akademik potensi kemakmuran itu jelas nyata dapat dilihat dan ditindaklanjuti secara mendalam.

Jika semua potensi rasional itu dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, maka produktivitas pertanian Sulawesi Selatan akan menjadi mudah terealisasi. (*)