Ketika Rakyat Menghirup Asap, Pemimpin Tak Cukup Sekadar Tenang

OPINI—Kabut asap kembali menyelimuti Palembang. Di tengah kondisi yang mengganggu aktivitas masyarakat dan mengancam kesehatan, pernyataan Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang menggunakan istilah “enjoy” menuai sorotan publik.

Bagi masyarakat yang harus menghadapi udara tercemar, terutama anak-anak dan kelompok rentan, kata tersebut dapat terdengar seolah mengecilkan penderitaan yang sedang mereka alami.

Dilansir dari detikSumbagsel, 6 Oktober 2026, Ratu Dewa telah memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa kata “enjoy” bukan berarti merasa senang atau nyaman melihat warga terdampak asap, melainkan ajakan agar pemimpin tetap tenang ketika menghadapi krisis.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah kota memperkuat penanganan, termasuk kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, pembagian masker, distribusi air bersih, dan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Meski telah diklarifikasi, polemik ini menjadi pengingat bahwa komunikasi pemimpin di tengah bencana membutuhkan kepekaan. Ketenangan memang diperlukan untuk mengambil keputusan secara tepat.

Namun, ketenangan tanpa komunikasi yang empatik berisiko menimbulkan kesan bahwa penderitaan rakyat tidak dipahami. Pemimpin bukan hanya dituntut mampu mengendalikan situasi, tetapi juga menunjukkan bahwa keselamatan dan keresahan masyarakat benar-benar menjadi perhatiannya.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah amanah, bukan sekadar jabatan. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan dimensi pertanggungjawaban seorang pemimpin. Ukuran kepemimpinan tidak berhenti pada ucapan atau penampilan yang menenangkan, tetapi juga pada kesungguhan mengurus kebutuhan masyarakat.

Ketika warga kesulitan bernapas, aktivitas terganggu, dan kesehatan terancam, penderitaan mereka harus menjadi prioritas penanganan.

Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58 agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditetapkan secara adil. Prinsip ini mengingatkan bahwa kekuasaan harus dijalankan demi memenuhi hak masyarakat.

Empati pun bukan sekadar ungkapan belas kasihan, melainkan kesediaan memahami keadaan rakyat dan menerjemahkannya menjadi tindakan nyata.

Lantas, bagaimana penyelesaiannya dalam kerangka pemerintahan Islam atau Daulah Islam?

Dalam konsep tata kelola Islam, negara memiliki tanggung jawab melindungi jiwa dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penanganan kabut asap tidak cukup dilakukan melalui respons darurat.

Pemerintah perlu memperkuat pencegahan karhutla, menindak pelanggaran berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku, mengawasi pengelolaan lahan, serta memastikan layanan kesehatan dan air bersih tersedia bagi warga terdampak.

Karena asap dapat melintasi batas administratif, koordinasi antardaerah juga menjadi keharusan.

Negara juga perlu memastikan informasi kualitas udara disampaikan secara terbuka, menyediakan perlindungan bagi kelompok rentan, serta mengevaluasi kebijakan berdasarkan dampak nyata di lapangan.

Dalam prinsip Islam, mencegah kemudaratan dan menjaga jiwa merupakan pertimbangan penting dalam pengambilan kebijakan.

Pada akhirnya, polemik kata “enjoy” tidak semestinya berhenti pada perdebatan pilihan kata. Klarifikasi perlu dihargai, tetapi masyarakat juga berhak menilai kesungguhan pemerintah melalui hasil kerjanya.

Pemimpin boleh tetap tenang menghadapi krisis, tetapi rakyat tidak boleh dibiarkan menghadapi krisis sendirian. Sebab, amanah kepemimpinan menuntut lebih dari sekadar ketegaran: ia menuntut kepedulian yang terasa dan perlindungan yang nyata.

Wallahu’alam bishawab.

Referensi berita:

• detikSumbagsel — Sebut ‘Enjoy’ Saat Palembang Diselimuti Kabut Asap, Ini Kata Ratu Dewa (6 Oktober 2026).
• detikSumbagsel — Ratu Dewa Sebut Asap di Palembang Kiriman dari Ogan Ilir, OKI dan Banyuasin (5 Oktober 2026).