BONE — Momentum Hari Sumpah Pemuda 2026 menjadi pengingat pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan daerah. Di Kabupaten Bone, Andi Tenri Abeng Salangketo, anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, dinilai memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Penilaian itu disampaikan Andi Alfian Maulana, S.IP., mahasiswa Program Pascasarjana FISIP Universitas Hasanuddin. Menurutnya, posisi Andi Tenri Abeng di komisi yang membidangi infrastruktur menjadi peluang untuk mengawal aspirasi masyarakat Bone di tingkat provinsi.
“Sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan, Andi Tenri Abeng memiliki posisi strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Bone, khususnya terkait pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Alfian, Rabu (28/10/2026).
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak cukup diukur dari jumlah proyek yang terealisasi. Pemerataan manfaat, transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat juga harus menjadi perhatian.
Dalam hal ini, DPRD memiliki peran melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan publik. Keterwakilan masyarakat Bone di DPRD Sulsel diharapkan mampu mendorong program yang tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi warga.
Alfian juga mengaitkan momentum tersebut dengan sejarah kepemimpinan Kerajaan Bone, termasuk sosok We Bataritoja atau Batari Toja Daeng Talaga. Menurutnya, sejarah tersebut menjadi pengingat bahwa perempuan memiliki ruang dalam kepemimpinan lokal dan pembangunan daerah.
Andi Tenri Abeng sendiri tercatat sebagai Ketua Pengurus Cabang Tunas Muda Indonesia Raya (TIDAR) Kabupaten Bone. Keterlibatannya dalam organisasi kepemudaan dan lembaga legislatif menjadi bagian dari dinamika peran anak muda dalam politik.
Memperingati Sumpah Pemuda 2026, Alfian menilai generasi muda tidak cukup hanya mendapatkan ruang dalam politik, tetapi juga harus membuktikan kapasitas melalui kinerja dan kebijakan yang berdampak.
“Organisasi kepemudaan dan lembaga perwakilan diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, menyerap aspirasi masyarakat, serta mengawasi jalannya pembangunan agar tetap berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya. (45R)
