MAKASSAR—Dugaan penyimpangan data atlet mencuat di tubuh Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sulawesi Selatan. Sejumlah insan biliar dari berbagai kabupaten/kota mempertanyakan proses pendataan dan verifikasi atlet yang diduga tidak sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) KONI Sulsel.
Persoalan ini mencuat menjelang pelaksanaan event resmi di bawah naungan KONI Sulsel. Sejumlah perwakilan atlet dan pelatih daerah menduga terdapat perubahan data atlet yang tidak transparan, bahkan disinyalir menguntungkan atlet tertentu yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
Berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan sejumlah perwakilan insan biliar kabupaten/kota, ditemukan beberapa kejanggalan dalam proses pendataan. Di antaranya, perbedaan antara data awal atlet dengan data akhir yang tercantum dalam daftar *Entry By Name*.
Perubahan tersebut juga dinilai tidak wajar karena diduga terjadi secara sistematis. Persoalan semakin dipertanyakan lantaran tidak ditemukan dokumentasi atau jejak audit yang menjelaskan proses perubahan data tersebut.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya upaya meloloskan atlet tertentu dari salah satu kabupaten/kota yang terdampak, meskipun persyaratan atlet tersebut dipersoalkan karena dinilai tidak sesuai dengan Pedum KONI Sulsel.
Wakil Ketua III POBSI Kabupaten Soppeng, Reky Putra Pratama, SH, yang akrab disapa Nono, mengatakan persoalan tersebut bukan dilatarbelakangi kepentingan pribadi ataupun persaingan antardaerah. Menurutnya, yang dipersoalkan adalah konsistensi penerapan aturan dalam proses seleksi atlet.
“Ini bukan soal benci atau iri. Kami semua pembina atlet di daerah. Kami bina atlet dari nol, ikut seleksi sesuai aturan. Tiba-tiba ada atlet yang lolos dengan cara yang tidak sesuai Pedum. Kalau begini, untuk apa ada Pedoman Umum?” ungkap Nono, Sabtu (31/10/2026).
Ia menilai, Pedoman Umum KONI merupakan acuan yang harus dipatuhi seluruh cabang olahraga dalam mengikuti multi-event. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang mengambil keputusan di luar ketentuan yang telah disepakati.
“Pedoman Umum KONI itu adalah kitab sucinya multi-event. Semua harus tunduk di situ. Kalau ada oknum POBSI yang berani menyimpang dari Pedum, itu artinya dia tidak hanya melanggar aturan POBSI, tapi juga melawan KONI sebagai induk olahraga,” tegasnya.
Nono mengingatkan, apabila dugaan perubahan atau manipulasi data tersebut terbukti dilakukan secara sengaja untuk menguntungkan pihak tertentu, persoalannya bukan lagi sekadar masalah administrasi. Praktik semacam itu dinilai dapat mencederai prinsip keadilan, sportivitas, dan integritas olahraga biliar di Sulawesi Selatan.
Atas dasar itu, sejumlah insan biliar dari kabupaten/kota yang merasa terdampak meminta Ketua Umum KONI Sulsel segera turun tangan dengan membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri dugaan penyimpangan data tersebut.
Mereka juga mendesak POBSI Sulsel membuka secara transparan data awal dan data akhir atlet kepada seluruh pengurus cabang kabupaten/kota. Selain itu, diperlukan audit terhadap proses pendataan serta verifikasi ulang dokumen atlet yang dipersoalkan agar seluruh tahapan benar-benar mengacu pada Pedum KONI Sulsel.
“Kami tidak menuduh secara personal. Kami menduga ada oknum. Siapa oknumnya, biar KONI yang telusuri. Tugas kami hanya melaporkan adanya dugaan. Kami cinta biliar Sulsel, makanya kami tidak mau biliar Sulsel rusak karena ulah oknum,” pungkasnya. (*)
