Hutan Sumber Kehidupan Dirusak Para Oligarki Rakus

OPINI—Aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), diwarnai kritik terhadap pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan pemerintah. Salah satu pesan yang mencuri perhatian adalah spanduk bertuliskan, “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili”.

Demonstrasi tersebut merupakan bentuk kemarahan sekaligus respons mahasiswa dan masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama beberapa bulan dan mengakibatkan banyak korban. Kebakaran tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi menyebar di sejumlah daerah.

Ironisnya, hingga hari ini belum terlihat tindakan nyata pemerintah yang mampu memberikan ketenangan kepada masyarakat di tengah kondisi hutan Indonesia yang semakin memprihatinkan.

Pengelolaan Hutan dalam Sistem Kapitalis

Karhutla yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia bukan tanpa sebab. Kebakaran yang terus berulang dan belum menemukan penyelesaian hingga hari ini tidak bisa dilepaskan dari pola pengelolaan hutan dan cara pandang kapitalisme sekuler.

Sistem yang diadopsi dari Barat ini menjadi landasan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Orientasinya bertumpu pada keuntungan materi tanpa memperhatikan kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Dalam sistem kapitalis sekuler, hutan dipandang sebagai komoditas yang memberikan peluang besar bagi penguasa dan segelintir orang untuk meraup keuntungan. Hutan tidak lagi dipandang sebagai paru-paru dunia yang menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup manusia maupun satwa.

Sebaliknya, hutan dijadikan komoditas ekonomi yang bebas dieksploitasi demi keuntungan penguasa dan pengusaha.

Pandangan tersebut akhirnya melahirkan kebebasan dalam kepemilikan dan penguasaan hutan. Pemerintah dengan mudah memberikan izin kepada individu maupun oligarki untuk mengelola dan menguasai kawasan hutan.

Hutan dibiarkan dikuasai individu atau kelompok tertentu untuk dimanfaatkan sesuai kepentingannya tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan. Akibatnya, terjadi pembabatan hutan secara masif, pembakaran lahan, pengerukan sumber daya alam, hingga alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan kawasan industri.

Padahal, hutan memiliki fungsi dan manfaat besar bagi alam serta kehidupan. Namun, kelestariannya tidak lagi menjadi prioritas karena keuntungan materi ditempatkan sebagai tujuan utama dalam penerapan sistem kapitalis, tanpa memedulikan cara memperolehnya.

Hutan Dijual Atas Nama Pembangunan

Pengalihan penguasaan hutan kepada individu atau oligarki kerap dibungkus dengan berbagai alasan yang terdengar mulia, seperti pembangunan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Semua diklaim demi kepentingan rakyat.

Namun, kenyataannya masyarakat justru dijadikan tumbal kerakusan pemilik modal. Pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan dan kawasan industri oleh oligarki menimbulkan dampak yang harus ditanggung masyarakat.

Longsor dan banjir menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan dari kerusakan serta alih fungsi hutan. Salah satu bentuk kerusakan yang paling memprihatinkan adalah karhutla yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan hingga kini belum menemukan penyelesaian.

Pemerintah maupun pemangku kekuasaan lainnya dinilai belum menunjukkan solusi nyata. Bahkan, pernyataan keprihatinan atau sikap yang mencerminkan kepedulian terhadap penderitaan masyarakat pun tidak terlihat.

Penguasa justru seolah menganggap karhutla sebagai bencana alam yang bisa padam dengan sendirinya. Negara tidak bertindak cepat dan serius dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Alih-alih menyelesaikan akar masalah, masyarakat justru diimbau untuk beradaptasi dengan asap karhutla. Padahal, kebakaran telah menimbulkan banyak korban, terutama anak-anak. Tempat tinggal hingga tempat ibadah pun turut terdampak.

Hingga kini, negara belum menunjukkan langkah yang mengarah pada penyelesaian akar persoalan karhutla. Masyarakat akhirnya harus menanggung akibat dari tindakan dan kerakusan penguasa maupun oligarki.

Oligarki meraup keuntungan, sementara masyarakat menanggung penyakit dan bencana yang ditimbulkan. Ini bukan lagi pembangunan, melainkan perampasan hak masyarakat.

Kondisi tersebut akan terus berulang selama hukum masih bisa dibeli dan perizinan dapat diatur melalui lobi. Hutan akan terus menjadi korban, sementara masyarakat harus menanggung dampaknya.

Oligarki yang menguasai, rakyat yang menanggung. Inilah wajah kekuatan oligarki yang lahir dari sistem kapitalisme liberal sekuler.

Pengelolaan Hutan dalam Islam

Islam membagi kepemilikan menjadi tiga kategori, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dalam Islam, kepemilikan umum mencakup segala sesuatu yang menjadi kepentingan manusia secara luas, seperti sumber mata air, padang penggembalaan, energi listrik, dan sebagainya.

Dalam pandangan tersebut, hutan termasuk kategori kepemilikan umum. Karena itu, penguasaannya tidak boleh diserahkan kepada individu atau segelintir orang. Negara bertanggung jawab mengelola dan memastikan pemanfaatannya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

Hasil hutan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama tidak menimbulkan bahaya dan tidak menghalangi orang lain untuk turut memanfaatkannya. Namun, seluruh pemanfaatan tersebut tetap berada dalam pengawasan negara.

Sementara itu, pengelolaan sumber daya alam berskala besar yang tidak mampu dilakukan individu, seperti eksplorasi tambang gas, minyak, dan emas, dilakukan oleh negara. Hasilnya dimasukkan ke Baitulmal atau kas negara untuk kemudian didistribusikan demi kemaslahatan rakyat sesuai dengan pandangan syariat Islam.

Islam menempatkan negara sebagai ra’in atau pengurus sekaligus pelindung rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan.

Oleh karena itu, hutan sebagai kepemilikan umum tidak boleh dimonopoli individu atau oligarki. Negara wajib mengelolanya demi kemaslahatan rakyat, bukan untuk mengejar keuntungan segelintir pemilik modal.

Negara juga akan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap kawasan hutan, seperti pembalakan liar, pembakaran, maupun penebangan pohon secara berlebihan di luar batas yang telah ditetapkan.

Hukuman yang diberikan harus mampu menimbulkan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak melakukan pelanggaran serupa.

Negara tidak boleh menjadi pelayan kepentingan pemilik modal. Sebaliknya, negara wajib mencegah deforestasi, kebakaran, dan alih fungsi hutan secara berlebihan demi kemaslahatan rakyat.

Dengan mengganti penerapan sistem kapitalis menjadi sistem Islam secara menyeluruh, berbagai potensi kerusakan hutan dapat dicegah. Fungsi hutan sebagai penjaga dan penyeimbang ekosistem alam pun dapat tetap terpelihara.

Pengelolaan hutan tidak lagi diarahkan untuk memenuhi kepentingan dan keuntungan segelintir orang, tetapi harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan kelestarian lingkungan.

Jangan biarkan masyarakat terus menjadi korban dari keuntungan yang tidak pernah mereka nikmati. Hutan bukan milik oligarki. Hutan adalah sumber kehidupan yang harus dijaga untuk kepentingan bersama.

Bencana tidak boleh terus menjadi harga yang harus dibayar masyarakat akibat kerakusan dan keserakahan segelintir orang. Sudah saatnya pengelolaan hutan dan lahan dikembalikan pada sistem Islam yang diyakini mampu menjamin kemaslahatan seluruh rakyat. (*)

Wallahu a’lam bish-shawab.