SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Poltekbang Makassar Latih 200 Siswa Sekolah Rakyat Tana Toraja Rakit CCTV dan Keamanan Penerbangan • Indomobil eMotor QT Sabet Gelar Skuter Listrik Entry Level Terbaik di GridOto Award 2026 • Dana Bencana Dikorupsi, Rakyat Terus Terzalimi • Kemnaker Bantah Isu Pengusaha Wajib Setor Dana Cadangan Pesangon ke Danantara • Zaitun: Akar Sejarah yang Dirusak • Porprov Sulsel 2026, Toraja Utara Raih 41 Medali, Muaythai Jadi Penyumbang Terbanyak • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Poltekbang Makassar Latih 200 Siswa Sekolah Rakyat Tana Toraja Rakit CCTV dan Keamanan Penerbangan • Indomobil eMotor QT Sabet Gelar Skuter Listrik Entry Level Terbaik di GridOto Award 2026 • Dana Bencana Dikorupsi, Rakyat Terus Terzalimi • Kemnaker Bantah Isu Pengusaha Wajib Setor Dana Cadangan Pesangon ke Danantara • Zaitun: Akar Sejarah yang Dirusak • Porprov Sulsel 2026, Toraja Utara Raih 41 Medali, Muaythai Jadi Penyumbang Terbanyak •
Opini

Dana Bencana Dikorupsi, Rakyat Terus Terzalimi

9
×

Dana Bencana Dikorupsi, Rakyat Terus Terzalimi

Sebarkan artikel ini
St. Naisah (Ummu Naura)
St. Naisah (Ummu Naura)

OPINI—Bencana alam merenggut rasa aman warga. Korupsi dalam pengelolaan dana bencana merenggut sesuatu yang lebih mendasar, yaitu hak mereka untuk ditolong.

Ketika banjir dan longsor menerjang sejumlah daerah, sementara kebakaran hutan dan lahan menuntut respons cepat, publik justru dikejutkan oleh kabar penindakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 13 Oktober 2026.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan sederhana: siapa menjaga dana penyelamatan saat masyarakat paling membutuhkannya? Ironinya sangat tajam karena operasi tersebut berlangsung bertepatan dengan Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana dan Bulan Pengurangan Risiko Bencana.

Lembaga antirasuah tersebut menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Tenaga Ahli Kepala BNPB Bima Setiawan, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, serta Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga.

Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan. Sosok Bima diyakini merupakan adik kandung Kepala BNPB saat ini, Letjen TNI Suharyanto. Ironisnya, praktik penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) tersebut diduga telah berlangsung sejak 2022.

Sungguh miris melihat dana yang semestinya segera dialokasikan kepada para korban bencana justru menjadi sasaran keserakahan oknum tertentu. Padahal, mereka seharusnya berada di garda terdepan sebagai pelindung dan penolong warga.

Korupsi tidak selalu lahir semata-mata dari pribadi yang tamak, tetapi sering tumbuh subur karena lingkungan dan sistem yang mengondisikannya. Sistem politik berbiaya mahal, perebutan kekuasaan, hubungan erat antara penguasa dan pemilik modal, transaksi kepentingan, budaya materialisme, serta lemahnya pengawasan menciptakan ruang subur bagi praktik rasuah.

Dalam suasana materialistik seperti ini, jabatan mudah berubah fungsi dari amanah menjadi komoditas. Padahal, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar Ra.:

“Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil amanah itu dengan haq dan menunaikan kewajiban yang ada padanya.” (HR Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa jabatan adalah amanah. Orang yang menjadikan kekuasaan sebagai alat memperkaya diri telah mengkhianati hakikat kepemimpinan dalam Islam.

Korupsi ini bukanlah kejahatan biasa, sebab terjadi saat rakyat berada dalam kondisi darurat. Dana bantuan justru dijarah oleh pihak yang seharusnya melindungi mereka. Kondisi ini muncul akibat rapuhnya benteng keimanan pada diri pejabat sehingga tidak ada rasa takut saat melakukan kemaksiatan.

Sekularisme menjauhkan nilai agama dari kehidupan, membuat pelakunya tega melakukan apa saja demi keuntungan pribadi. Akibatnya, banyak bermunculan pejabat yang mengalami krisis integritas.

Di sisi lain, sistem kapitalisme membuka lebar celah korupsi, mulai dari jual beli jabatan, politik balas budi, hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Lemahnya kontrol pemimpin negara terhadap bawahannya turut membuat korupsi merajalela. Korupsi bukanlah anomali dalam sistem kapitalisme, melainkan penyakit bawaan.

Fenomena ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena merugikan masyarakat luas. Sudah tertimpa musibah bencana, penderitaan warga kian bertambah akibat penyelewengan dana bantuan.

Sanksi bagi para pelaku kriminal pun dinilai tidak tegas dan gagal memberi efek jera. Tidak heran jika kasus serupa terus berulang, bahkan mantan narapidana korupsi kembali mengulangi perbuatannya setelah bebas dari penjara. Hal ini membuktikan lemahnya penindakan hukum terhadap pelaku penyelewengan anggaran publik.

Berbeda halnya dalam sistem Islam, negara wajib hadir paling depan melayani rakyat, terutama dalam situasi darurat. Pemimpin memandang jabatan sebagai amanah serta menjalankan perannya sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai pelindung).

Terdapat tiga pilar utama pemberantasan korupsi dalam sistem Islam. Pertama, ketakwaan individu, baik pada masyarakat umum maupun pejabat negara. Kedua, kontrol sosial dari masyarakat, kelompok, partai politik, dan organisasi massa terhadap setiap penyimpangan.

Ketiga, penegakan hukum yang tegas oleh negara. Jika ketiga aspek tersebut berjalan beriringan, tatanan pemerintahan akan tegak dan penyimpangan sekecil apa pun dapat dicegah sejak dini.

Penerapan sistem Islam menutup celah korupsi dari hulu melalui pendidikan berbasis akidah yang membentuk kepribadian bertakwa. Selain itu, diterapkan pula mekanisme pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan pejabat sehingga asal-usul aset mereka terpantau secara transparan.

Sistem Islam juga memberlakukan sanksi tegas (uqubat) yang berfungsi sebagai *zawajir* (pencegah) dan jawabir (penebus dosa). Pelaku korupsi dikenai hukuman ta’zir yang berat. Hukuman ini tidak hanya membuat pelaku jera, tetapi juga menimbulkan rasa takut bagi siapa saja yang berniat melakukan kejahatan serupa.

Dengan mekanisme yang menyeluruh tersebut, sistem Islam mampu mencegah sekaligus menindak kejahatan secara tegas, tepat, dan adil tanpa tumpang tindih kewenangan. Upaya pencegahan dari hulu hingga hilir inilah yang membuat praktik korupsi dapat ditekan seminimal mungkin. Wallahu a’lam bishshawab. (*)


Penulis:
St. Naisah (Ummu Naura)
(Aktivis Muslimah)

Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab Mediasulsel.com.

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Kirim Komentar

📢 Mohon utamakan adab, etika, dan sopan santun dalam berkomentar. Semua komentar akan melewati proses moderasi sebelum diterbitkan.

Konten dilindungi © Mediasulsel.com