BONE—Sebagian besar pengembang perumahan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, belum menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada pemerintah daerah. Dari ratusan kawasan perumahan yang berdiri, baru delapan pengembang yang tercatat menuntaskan kewajiban tersebut hingga tahun 2026.
Kondisi ini masih menjadi perhatian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone. Pasalnya, jumlah kawasan perumahan di daerah tersebut terus bertambah, sementara aset fasilitas umum yang diserahkan masih sangat minim.
Pelaksana Harian (PLH) Kepala Bidang PSU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, Fera, membenarkan banyaknya kawasan hunian yang telah terbangun di wilayahnya. “Ada ratusan perumahan di Bone,” ungkap Fera.
Berdasarkan data Bidang PSU hingga tahun 2026, total luas aset PSU dari delapan perumahan yang telah diserahkan mencapai 26.631 meter persegi. Keseluruhan aset tersebut memiliki taksiran nilai sekitar Rp 5,54 miliar.
Berikut rincian delapan perumahan yang telah menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kabupaten Bone:
- Perumahan Pelangi Timur: seluas 1.445 meter persegi senilai Rp 229.852.000.
- Perumahan Almirah Berkah: seluas 1.937 meter persegi senilai Rp 69.785.000.
- Perumahan Bumi Mahkota: seluas 6.865 meter persegi senilai Rp 479.959.000.
- Perumahan Awali Regency: seluas 1.319 meter persegi senilai Rp 104.328.000.
- Perumahan Rezky Graha: seluas 4.319 meter persegi senilai Rp 1.567.162.000.
- Airaja Land: seluas 2.582 meter persegi senilai Rp 610.447.000.
- Nuryawan Bumi Nusantara: seluas 7.950 meter persegi senilai Rp 1.654.702.000.
- Yushyka Land: seluas 4.214 meter persegi senilai Rp 824.192.000.
Kewajiban penyerahan aset fasilitas perumahan ini sebenarnya telah memiliki payung hukum yang jelas. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
Regulasi daerah itu mengatur pembentukan tim verifikasi, mekanisme penyerahan, tata cara penagihan, pemeliharaan, pengawasan, hingga sanksi administratif bagi pengembang.
Di tingkat pusat, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Aturan yang berlaku sejak 25 Juni 2026 ini mengatur proses perencanaan, verifikasi, penyerahan, penetapan status aset, pembukuan, pemanfaatan, hingga pemeliharaan dan pengawasan PSU.
Fera meminta seluruh pengembang perumahan di Kabupaten Bone segera memenuhi kewajiban penyerahan aset tersebut. Selain aturan hukum, kepatuhan ini masuk dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami mengharapkan seluruh developer segera menyerahkan aset PSU masing-masing perumahan kepada pemerintah daerah, karena penyerahan tersebut merupakan kewajiban developer dan menjadi indikator monitoring Korsupgah MCP KPK,” ujarnya. (A45R)












