MASAMBA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Luwu Utara mendesak anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III lebih terbuka dalam menjalankan agenda reses dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Luwu Raya.
Desakan tersebut disampaikan melalui empat tuntutan yang menitikberatkan pada transparansi agenda reses, keterbukaan hasil penyerapan aspirasi, pemerataan kunjungan ke seluruh wilayah Luwu Raya, serta pengawalan persoalan strategis daerah di tingkat pusat.
Ketua Umum HMI Cabang Luwu Utara, Muh. Elmi, mengatakan sikap tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kritik Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan mengenai minimnya kehadiran anggota DPR RI di wilayah Luwu Raya selama masa reses.
Menurutnya, kritik tersebut harus menjadi pengingat bahwa tanggung jawab politik seorang legislator tidak berhenti setelah memperoleh mandat melalui pemilihan umum.
“Jangan sampai Luwu Raya hanya diingat ketika momentum pemilihan umum tiba, tetapi dilupakan setelah kursi kekuasaan berhasil diperoleh. Masyarakat tidak membutuhkan wakil rakyat yang hanya hadir membawa janji saat kampanye, melainkan membutuhkan representasi politik yang mampu membuktikan keberpihakannya melalui kerja nyata,” tegas Elmi dalam pernyataan tertulis di Masamba, Jumat (20/11/2026).
Ia menilai hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat harus dibangun secara berkelanjutan. Karena itu, reses semestinya tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi menjadi ruang dialog sekaligus sarana mempertanggungjawabkan mandat politik kepada konstituen.
Empat Tuntutan HMI untuk DPR RI
Elmi menjelaskan, tuntutan pertama HMI Cabang Luwu Utara adalah transparansi agenda reses. Anggota DPR RI Dapil Sulsel III diminta mempublikasikan jadwal, lokasi, dan agenda kunjungan agar masyarakat mengetahui serta memiliki kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan penyerapan aspirasi.
Kedua, HMI meminta hasil reses dipublikasikan secara terbuka. Tidak hanya daftar aspirasi yang dihimpun, tetapi juga perkembangan tindak lanjut melalui komisi masing-masing di DPR RI.
Menurut Elmi, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana persoalan yang mereka sampaikan mendapat perhatian dan diperjuangkan melalui mekanisme parlemen.
Ketiga, HMI mendesak pemerataan kunjungan ke empat wilayah Luwu Raya, yakni Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo.
Seluruh wilayah tersebut diharapkan mendapat perhatian dalam agenda reses sehingga tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan dalam proses penyerapan aspirasi.
Adapun tuntutan keempat berkaitan dengan pengawalan agenda strategis Luwu Raya melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian meliputi aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya, penyelesaian masalah agraria, pengelolaan pertambangan dan investasi, serta upaya mengatasi ketimpangan pembangunan.
Persoalan Daerah Butuh Pengawalan di Pusat
Elmi menegaskan, sejumlah persoalan pembangunan di Luwu Raya tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui kebijakan pemerintah daerah. Dukungan pemerintah pusat tetap dibutuhkan, terutama dalam pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Di Luwu Utara, misalnya, masih terdapat kebutuhan pembangunan yang menurut HMI memerlukan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat.
Karena itu, anggota DPR RI Dapil Sulsel III diharapkan lebih aktif menjembatani kepentingan masyarakat dengan para pengambil kebijakan di tingkat nasional.
“Kami ingin melihat anggota DPR RI Dapil Sulsel III mengambil peran lebih besar dalam memperjuangkan kepentingan Luwu Raya. Jangan biarkan persoalan daerah hanya menjadi bahan diskusi di tingkat lokal tanpa ada upaya serius untuk menghubungkannya dengan pengambil kebijakan di tingkat pusat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kinerja legislator tidak cukup diukur dari frekuensi kunjungan atau kemunculan dalam pemberitaan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana aspirasi masyarakat diperjuangkan dan memperoleh tindak lanjut melalui kewenangan parlemen.
Ajak Elemen Masyarakat Kawal Kinerja Legislator
Lebih jauh, Elmi menegaskan bahwa empat tuntutan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap individu maupun kelompok politik tertentu. HMI, kata dia, menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mendorong praktik demokrasi perwakilan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.
Seluruh anggota DPR RI yang memperoleh dukungan suara dari Luwu Raya, baik berasal dari wilayah tersebut maupun daerah lain, dinilai memiliki tanggung jawab yang sama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kami tidak sedang meminta para legislator untuk sekadar datang, berfoto, kemudian pulang. Kami meminta kehadiran yang memiliki makna, mendengarkan persoalan masyarakat, membawa aspirasi ke parlemen, serta memastikan ada tindak lanjut yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.
HMI Cabang Luwu Utara juga mengajak organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal kinerja para wakil rakyat.
Elmi berharap kritik terhadap pelaksanaan reses menjadi momentum memperbaiki hubungan antara masyarakat Luwu Raya dan para legislator yang memperoleh mandat dari daerah tersebut.
“Suara rakyat adalah amanah, bukan komoditas politik. Jangan hanya datang ketika membutuhkan suara, tetapi menghilang ketika rakyat membutuhkan perjuangan,” pungkas Ketua Umum HMI Cabang Luwu Utara periode 2026–2027 itu. (Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter: Asri Tadda











