PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Dua Petugas Damkar Pangkep Gugur, Armada Terbalik Saat Berpacu Menuju Kebakaran • Program Mannennungeng Serahkan Policy Brief ke Pemkab Bone, Produktivitas Padi Naik 76 Persen • Bupati Jeneponto Dorong Punagaya dan Bungeng Jadi Percontohan Desa Binaan Imigrasi • Sekda Makassar Dorong Inovasi PKP LAN Jadi Model untuk Kecamatan Lain • Rapimnas Forkonas PP DOB, Aspirasi Pemekaran Sulsel Kembali Menguat • Jelang Pensiun, Polda Sulsel Bekali PNPP dengan Keterampilan • PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Dua Petugas Damkar Pangkep Gugur, Armada Terbalik Saat Berpacu Menuju Kebakaran • Program Mannennungeng Serahkan Policy Brief ke Pemkab Bone, Produktivitas Padi Naik 76 Persen • Bupati Jeneponto Dorong Punagaya dan Bungeng Jadi Percontohan Desa Binaan Imigrasi • Sekda Makassar Dorong Inovasi PKP LAN Jadi Model untuk Kecamatan Lain • Rapimnas Forkonas PP DOB, Aspirasi Pemekaran Sulsel Kembali Menguat • Jelang Pensiun, Polda Sulsel Bekali PNPP dengan Keterampilan •
NasionalNews

Ingin Rakyat Aman, Menko Polhukam: Pemerintah Tidak Akan Pulangkan WNI Eks Isis

552
×

Ingin Rakyat Aman, Menko Polhukam: Pemerintah Tidak Akan Pulangkan WNI Eks Isis

Sebarkan artikel ini
Mahfud MD Ditunjuk Sebagai Menkopolhukam

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, menyampaikan bahwa jumlah teroris lintas batas, Foreign Terrorist Fighters (FTF), per hari ini 689 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Suriah, Turki, dan beberapa negara lain.

“Keputusan rapat tadi, pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia,” ujar Menko Polhukam usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (11/2).

Kalau FTF ini pulang, lanjut Menko Polhukam itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta itu merasa tidak aman. “Sehingga pemerintah, yang kedua ini, tidak ada rencana memulangkan teroris, tidak. Bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia,” tegas Menko Polhukam.

Meskipun begitu, menurut Menko Polhukam, Pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat teror, bergabung dengan ISIS. Untuk anak-anak di bawah 10 tahun, menurut Menko Polhukam, akan dipertimbangkan, tapi case by case.

“Artinya ya lihat saja apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak, anak-anak yang yatim piatu yang orang tuanya sudah tidak ada,” tambahnya Jumlah anak-anak yang berada di bawah 10 tahun, menurut Menko Polhukam berdasar data dari CIA 689 orang, 228 ada identitas teridentifikasi sisanya 401 tidak teridentifikasi lengkap identitasnya.

“Kemudian ada dari ICRP ada 185 orang. Mungkin 185 orang itu sudah menjadi bagian dari yang 689 dari CIA. Kemudian juga kita punya data-data yang ambil sendiri dari situ. Ya sekitar itulah jumlahnya,” ungkapnya.

Menurut Menko Polhukam, hal terpenting adalah menjamin rasa aman kepada seluruh rakyat yang di sini sehingga tidak ada rencana pemerintah untuk memulangkan.

“Tetapi bersamaan dengan itu mencari data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu,” pungkas Menko Polhukam. [*]

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com