MAKASSAR—Kepala DP3A-Dalduk KB Sulawesi Selatan Hj. Fitriah Zainuddin menyebutkan, Updating (penyesuaian data) kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di setiap unit layanan sangat penting sebagian gambaran untuk melakukan intervensi.
Hal tersebut dikatakan saat membuka kegiatan pelatihan sistem pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui Simfoni yang digelar pada Kamis (3/6/2021).
“Updating laporan penanganan kasus di setiap unit layanan, akan memberikan gambaran kepada para pihak, khususnya pengambil kebijakan, untuk melakukan intervensi program kegiatan yang prioritas untuk dilakukan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) ini menjelaskan, ketika updating data tidak dilakukan, maka akan berdampak pada munculnya hambatan.
“Begitu sebaliknya, apabila Up Dating tidak dilakukan maka akan terjadi hambatan dalam optimalisasi layanan penanganan kasus maupun upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan,” jelasnya.
Lebih jauh Fitriah Zainuddin mengemukakan, dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas mencantumkan bahwa Sistem data gender dan anak menjadi salah satu urusan wajib pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, mencantumkan bahwa Sistem data gender dan anak menjadi salah satu sub urusan pada urusan wajib pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Jadi dengan kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi,” paparnya.
Bahkan, kata dia, dalam waktu dekat ini akan diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelenggaraan Satu Data Nasional.
“Perpres Penyelenggaraan Satu Data Nasional akan segera diterbitkan dimana setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib membuat portal Satu Data di daerahnya masing-masing,” jelasnya.
Indikator kekerasan terhadap perempuan dan anak tercantum pada tujuan ke 5 target ke 2 SDGs yakni, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum Perempuan diruang public dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai Jenis eksploitasi lainnya.
“Ini artinya, baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaporkan seluruh indikator kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya masing-masing. Dan data administratif yang bisa digunakan untuk membuat laporan ini bersumber dari aplikasi Simfoni PPA,” terangnya.
Ia berharap seluruh peserta baik sebagai pengelola data di UPT PPA ataupun penanggungjawab data kabupaten, kota dapat bertanggung jawab secara maksimal.
“Saya harapkan komitmen, perhatian, dan tanggungjawab yang lebih besar lagi terhadap penyediaan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Simfoni PPA,” tuturnya.
Fitriah meminta agar pelatihan ini dapat dimaksimalkan dan seluruh peserta benar-benar dapat memahami teknik operasi Simfoni PPA.
“Maksimalkan dengan baik kegiatan ini, Sehingga informasi terkini terkait jumlah kasus, jumlah korban, jenis kekerasan, dan jenis layanan yang diberikan kepada korban dapat terupdate dengan baik,” pungkasnya. (*)
