OPINI—Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Kota Makassar 2022 digelar agak berbeda tahun ini. Itu karena munculnya ikon baru menuju kota metaverse yang menggantikan kota dunia. Diklaim, Makassar sebagai kota pertama yang mengumumkan diri untuk menjalankan ekosistem Metaverse dalam sistem pemerintahan.
Terobosan ini memungkinkan masyarakat untuk mendapat akses layanan di ruang virtual dari mana saja dan kapan saja.
“Siapa yang memiliki city branding yang kuat maka akan jadi magnet yang kuat. Maka ekonomi akan tertarik di sini, kita akan ukur nanti dalam pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi kita, ujar Danny Pomanto (HeraldMakassar/15/3/2022).
Edukasi Metaverse Untuk Masyarakat
Executive Chairman & Co-Founder WIR Group Daniel Surya mengatakan, selain pembangunan infrastruktur, pemerintah perlu memastikan kesiapan masyarakat menuju kota Metaverse, dimulai dari gerakan edukasi (Tribunnews.com /15/3/2022).
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menerima usulan tersebut. Metaverse adalah hal baru, maka perlu penyesuaian dan edukasi massif.
Dahulu awal era globalisasi, banyak masyarakat yang menolak internet. Seiring berjalannya waktu dan rentetan edukasi, akhirnya banyak yang menerima. Termasuk dalam hal Me-Metaverse.
Karena itu, dalam momentum peluncuran Makassar Metaverse seluruh siswa baik SD, SMP, swasta maupun negeri diwajibkan menonton secara virtual agenda ini.
“Hampir 200 ribu anak-anak menonton, RT/RW, walaupun mereka bukan lagi milenial, tapi mereka juga menonton sebagai bahan pengetahuan,” jelaskanya (Tribunnews.com /15/3/2022).
Budaya literasi di Kota Makassar juga memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Budaya literasi Sulawesi Selatan (Sulsel) meningkat di angka 45,31 % seiring dicetuskannya program Sentuh Pustaka. Program yang diinisiasi Dinas Perpustakaan itu Kota Makassar diakui secara nasional usai lolos Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Nasional 2021 (DetikSulsel /8/3/2022).
Gagasan Ambisius dan Keuntungannya Fantastis
Makassar Metaverse (Makaverse) adalah lanjutan dari program sebelumnya yakni, Sombere and Smartcity dengan menggabungkan kearifan lokal pada kemajuan teknologi informasi saat ini.
Untuk memaksimalkan hal tersebut, kata Danny, membutuhkan koordinasi yang apik, utamanya lingkup Pemkot Makassar. Oleh karena itu, saat Pra-Rakosus 3 Danny Pomanto menitipkan beberapa pesan untuk membenahi sistem Smartcity yang telah ada.
Perlunya membenahi website resmi SKPD segera mungkin dan pembaharuan secara rutin melalui akun media sosial masing-masing, setiap ASN lingkup Pemkot Makassar sesuai tugas pokok dan fungsinya harus mengambil peran secara inisiatif untuk menjadi problem solver yang hadir memberi solusi setiap permasalahan warga (AntaraNews.com /11/3/2022).
Tentu niat baik dan inovasi Pemkot Makassar sangat diapresiasi. Hanya saja, masih banyak tantangan yang harus dilewati untuk menjadikan pelayanan berbasis teknologi agar mudah diterima.
Teknologi saat ini didesain oleh kapitalisme untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lainnya.
Menurut Louis Rosenberg, penemu sistem AR, AR bisa lebih berbahaya daripada media sosial karena AR dan Metaverse bertujuan untuk menyajikan konten dalam bentuk yang paling alami, memanipulasi manusia ke tingkat yang lebih berbahaya, dan membuat candu akan dunia maya karena melepas kacamata AR berarti akan dirugikan secara sosial, ekonomi, dan intelektual.
Bahkan ia pun memperingatkan bahwa Metaverse mudah digunakan untuk memecah masyarakat dan menabur perpecahan di antara manusia itu sendiri (Tempo.co, 25/11/2021).
Walhasil, inovasi dan daya intelektual diciptakan untuk menginovasi produk-produk agar laku dijual, bukan untuk memecahkan masalah manusia. Ilmu terdedikasi untuk bisnis industri global. Peran negara dalam sistem kapitalisme untuk menjaga agar mekanisme pasar tersebut berjalan tanpa perlambatan.
Padahal seharusnya negara memiliki peran untuk mengurus kemaslahatan rakyat, tidak semua hal harus dianggap berdasar kacamata bisnis. Teknologi big data tetap mengandung kelemahan mendasar yang tidak bisa menampung seluruh informasi dari aktivitas manusia, apalagi masih banyak dominasi teknologi analog di masyarakat.
Khususnya di Sulawesi Selatan, pembangunan infrastruktur dan digitalisasi layanan publik bukan hanya melihat keuntungan ekonomi semata.
Masih banyak masalah sosial kultural, disparitas ekonomi, kerusakan lingkungan hingga praktik Demokrasi yang menyebabkan pengelolaan pengembangan sumber daya manusia tidak menyentuh kesejahteraan.
Setidaknya, hal ini karena penerapan nilai-nilai liberal masih menjadi panduan dalam pengambilan kebijakan.
Padahal, sistem kapitalisme liberal hari ini telah nyata merusak peradaban manusia karena menempatkan nilai keberhasilan dan kebahagiaan pada materi semata.
Melihat kerusakan ini, Jepang meluncurkan rancangan society 5.0 sebagai bentuk keresahannya terhadap percepatan revolusi industri 4.0 yang lebih berfokus pada kemajuan material dan kepentingan ekonomi.
Sebagai negara yang mengalami krisis populasi menahun, Jepang berharap konsep 5.0 membuat pengembangan teknologi lebih perpusat pada manusia bukan malah memusnahkan atau mendegradasi manusia.
Membangun Peradaban Manusia Dengan Konsep Islam
Pendekatan Human Capital sangat berpengaruh dalam mendorong perubahan ke arah kemajuan ekonomi, jika ide yang dijadikan asas dan panduan kebijakan politik berakar pada Ideologi Islam, bukan pada pandangan Barat yang notabenenya bersumber pada pemikiran manusia yang terbatas pula kecerdasannya.
Hanya saja, perubahan harus mengarah pada sistem (komprehensif) bukan pada satu aspek saja, sehingga potensi yang ada dalam diri manusia dapat dimanfaatkan untuk kemajuan suatu peradaban.
Pemikir dan pembaharu Islam, Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam kitab Nizhamul Islam menyebutkan bahwa, Sedangkan bentuk-bentuk madaniyah yang menjadi produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi/industri tergolong madaniyah yang bersifat umum, milik seluruh umat manusia.
Madaniyah itu sendiri merupakan bentuk-bentuk fisik berupa benda-benda yang terindra dan digunakan dalam kehidupan yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan.
Maka dengan hal ini jelaslah bahwa produk dari sains dan teknologi dalam pandangan Islam adalah mubah (boleh).
Kecuali madaniyah yang khas dengan hadharah tertentu maka hukumnya menjadi haram. Hal ini pun sesuai dengan kaidah ushul yang menetapkan bahwa: asal dari benda adalah mubah (boleh), kecuali ada qarinah (indikasi) yang mengharamkannya.
Maka, pemanfaatan teknologi perlu peran negara dalam penerapannya. dalam hal ini, konsep negara Khilafah sebagai antitesa dari negara Demokrasi kapitalis yang sekuler, perlu dipertimbangkan sebagai solusi alternatif untuk menjawab tantangan zaman. Khilafah adalah institusi yang menjadi pengatur dan pelindung umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal teknologi.
Sebagai penanggung jawab akan kehadiran teknologi, Khilafah memastikan seluruh politik pendidikan dan perindustrian akan disinergikan untuk mewujudkan Maqasyid Syariah (Penerapan hukum Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia.
Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka ia dinamakan maslahat dan menolak mudharat).
Dalam Khilafah, dari sisi sumber daya manusia tidak boleh hanya sekadar pekerja atau penikmat alias konsumen atas produk dan layanan teknologi, melainkan harus menjadi pionir dalam hal teknologi.
Untuk membangun SDM yang mumpuni dalam menguasai teknologi, Khilafah akan membangun sistem pendidikan yang visioner sejak dari level dasar, menengah sampai pendidikan tinggi.
Falsafah pendidikannya bersumber dari Aqidah Islam, sehingga lahir generasi berkualitas yang bermental pemimpin dan berintegritas mukmin, dengan berbagai keahlian dan bidang kepakaran.
Sedangkan dari sisi produk teknologi hasil rekayasa, sains dianggap bersifat netral, tergantung dari pemanfaatan apakah untuk alat menambah ketaatan ataukah sebagai jalan kemaksiatan.
Maka sejatinya Khilafah akan mengarahkan, mengatur dan mengontrol teknologi digital atau Metaverse agar dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat Islam.
Misalnya, mempermudah urusan pelayanan administrasi, edukasi pra pelaksanaan ibadah seperti manasik haji, memperkuat sistem industri peperangan, dan memperluas dakwah dan jihad kaum muslimin.
Sehingga, hadirnya teknologi mutakhir memberikan kesejahteraan dan kemudahan bagi umat manusia. Wallahu a’alam. (*)
Penulis
Juniwati Lafuku, S.Farm
(Pemerhati Sosial)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
