OPINI—Saat ini banyak negara kaum muslim yang menerapkan sistem demokrasi salah satunya adalah Indonesia negara yang dikenal sebagai negara paling demokrasi peringkat ke-4 di Asia Tenggara (The Economist Intelligence Unit). Demokrasi yang dikenal di tengah masyarakat yaitu kental akan musyawarah dan kebebasan berpendapat ini nampaknya sudah mulai kehilangan artinya di hadapan masyarakat.

Hal ini ditunjukkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia mulai 24 September hingga 30 September 2020 yang menunjukkan mayoritas setuju bahwa kebebasan sipil mulai terganggu.

“Survei menunjukkan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat 79,6 persen, makin sulit berdemonstrasi atau melakukan protes 73,8 persen, dan aparat dinilai semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa 57,7 persen,” terang Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin (Merdeka.com, 25/10/2020).

Bagaimana tidak, contoh kasus yang masih hangat diperbincangkan ini menjadi bukti bahwa kebebasan sipil mulai terganggu, yaitu pengesahan UU Omnibus Law yang memicu pergolakan massa menolak undang-undang tersebut, di mana feedback pemerintah sungguh jauh dari harapan masyarakat, pemerintah nampaknya tidak acuh terhadap suara-suara rakyat yang menolak UU ini.

Kedaulatan Rakyat ala Demokrasi

Demokrasi yang notabene menjamin kebebasan berpendapat bagi individu, justru dalam penerapannya cenderung ‘membungkam.’ Padahal dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Terlihat pada aksi bagaimana represif nya pihak aparat terhadap para demonstran, bahkan setelah aksi banyak yang ditangkap, diancam di-DO (Drop Out), dipersulit dalam pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan sebagainya.

Selain itu banyaknya produk undang-undang yang lahir mengarah pada nuansa antikritik misalnya saja UU ITE, UU Ormas dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah yang diharapkan dapat mendengar kritikan masyarakat hanyalah mimpi di siang hari.

Adapun demokrasi yang memilki slogan “dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat” yang merupakan manifestasi dari intisari demokrasi yaitu kedaulatan rakyat nyatanya hanya ilusi karena tidak pernah hadir dalam kenyataan. Melalui slogan tersebut mereka terus meyakinkan publik bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik yang akan mampu mewujudkan harapan-harapan masyarakat, namun lagi-lagi hanyalah ilusi. Dari awal memang demokrasi sudahlah rusak, lahir dari sejarah kelam Barat yang sekuler.

Demokrasi yang menjadikan akal manusia sebagai pembuat hukum, sehingga benar atau salah tidak baku, tapi dikembalikan kepada pandangan individu atau sang penguasa. Sehingga akan menghasilkan orang-orang yang antikritik karena kritikan tersebut tidak sejalan dengan kepentingannya.

Sistem Islam Bukan Antikritik

Mengkritik atau menyampaikan nasihat pada penguasa haruslah dilakukan karena mengoreksi penguasa termasuk bagian dari Islam yang dikenal dengan aktivitas dakwah atau menyeru kepada kebenaran dan mencegah dari suatu kemungkaran.

Berbagai hadits telah mengisyaratkan hal tersebut, seperti dalam hadits dari Tamim al-Dari bahwa Nabi Muhammad SAW  bersabda: “Agama itu adalah nasihat.” Para sahabat bertanya: “Untuk siapa?” Nabi Muhammad SAW bersabda: “Untuk Allah, kitab suci-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Ahmad. Lafal Muslim).

Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar kepada pemimpin yang zhalim.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud, al-Nasa’i, al-Hakim dan lainnya)

“Penghulu para syuhada’ adalah Hamzah bin ‘Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zhalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari keburukan), kemudian ia (penguasa zhalim itu) membunuhnya.” (HR. al-Hakim dalam al-Mustadrak, al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Awsath)

Adapun mekanisme kontrol baik dan check and balance  dari dalam maupun luar kekuasaan yaitu ada Majelis Umat yang mempunyai wewenang sebagai berikut:
menyampaikan pendapat kepada khalifah dalam aktivitas atau perkara-perkara praktis yang berhubungan dengan pemeliharaan urusan politik yang tidak membutuhkan kajian dan penelitian mendalam kaum muslim yang menjadi anggota Majelis Umat berhak mendiskusikannya (Hukum/UU yang hendak dilegalisasi) dan menjelaskan kesalahan dan kebenarannya berhak mengkritik khalifah dalam semua urusan yang telah dilaksanakan oleh negara, boleh menampakkan ketidaksukaannya terhadap Muawwin, Wali dan Amil.

Kaum muslim yang menjadi anggota berhak membatasi calon khilafah dari orang-orang yang ditetapkan mahkamah mazhalim yang telah memenuhi syarat-syarat in’iqad.
Kemudian ada Mahkamah Mazhalim yang berfungsi menghilangkan kezaliman pada tataran Khalifah hingga pejabat negara terendah.

Dalam sejarah kepemimpinan Islam terdapat salah satu kisah teladan dari sang Khalifah Umar Bin Khatab, ketika seorang wanita dengan penuh keberanian melontarkan pertanyaan kepada beliau sewaktu berkhutbah. Wanita itu menanggapi soal pernyataan Khalifah Umar yang melarang meninggikan mahar, dengan mengutip surah An-Nisa ayat 20.

Khalifah Umar menyadari kekhilafannya, kemudian beliau membenarkan ucapan wanita itu dan mengakui kesalahannya, dengan berkata di depan banyak orang “wanita ini benar dan umar salah”. Seorang pemimpin hendaklah berlaku demikian mendengarkan nasihat atau kritikan rakyatnya, kemudian menyadari dan memahami jika amanah kepemimpinannya akan dihisab oleh Allah SWT. (*)

Penulis: Fajrianti Halik (Mahasiswi, Aktivis Muslimah)