BULUKUMBA—Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, memaparkan upaya-upaya pengendalian inflasi dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Selatan yang digelar di Same Hotel Bulukumba, Senin (18/11/2024) kemarin.
Andi Arwin Azis mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah melakukan beberapa langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi.
Salah satunya adalah dengan menghadirkan Mini Distribution Center (MDC) yang diadakan secara rutin setiap minggunya.
“Kami di Makassar bekerja sama dengan Bank Indonesia menghadirkan Mini Distribution Center (MDC), yang juga berdasarkan arahan bapak gubernur, kami laksanakan di lima pasar tradisional setiap selasa. Ini efektif untuk mengendalikan inflasi kami,” ujar.
Lebih lanjut, Andi Arwin Azis menuturkan bahwa pihaknya juga melakukan intervensi terhadap bahan pangan pokok dengan memberikan subsidi transportasi dalam bentuk fasilitas.
“Kami di Kota Makassar setidaknya memiliki 10 mobil box besar yang bisa kami koordinasikan dengan pelaku usaha dan distributor untuk memangkas biaya distribusi dengan menawarkan pengangkutan bahan pokok yang mereka siapkan di pasar,” tuturnya.
“Itu dari gudang-gudang dan sentra produksi ke pasar, sehingga biaya transportasi dapat dipangkas, yang tentu berpengaruh pada harga pangan yang mereka jual. Alhamdulillah dengancara seperti ini, kami mampu mengendalikan harga pangan,” tambahnya.
Terakhir, Andi Arwin Azis menyampaikan bahwa Pemkot Makassar membutuhkan neraca pangan terupdate dari pemerintah provinsi sebagai sumber informasi mengenai daerah yang surplus, guna menjalin kerja sama.
“Kota Makassar sebagai daerah konsumen, bukan produsen, jadi sangat tergantung pada daerah-daerah sekitarnya untuk mendapatkan pasokan komoditas yang dibutuhkan. Oleh karena itu, informasi dari provinsi sangat membantu kami dalam melakukan intervensi,” imbuhnya.
Diketahui, pertemuan ini dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, dengan mengangkat tema “Sinergi Penguatan Ketahanan Pangan Sulsel 2024.”
Dihadiri oleh bupati/wali kota se-Sulsel, sekretaris daerah, kepala OPD terkait, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. (*/4dv)
