OPINI – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Rafli mengatakan, ganja dapat memenuhi kebutuhan farmasi. Apalagi ganja ini tumbuhan yang mudah ditanam dan tumbuh di Aceh. Dia menilai, klaim ganja berbahaya hanya merupakan konspirasi global.

Karena itu, legislator asal Aceh ini mengusulkan ganja dijadikan komoditas ekspor. Dia menyarankan, Aceh bisa dijadikan sebagai tempat budidaya ganja (Liputan6.com, 31/01/2020).

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra mengaku kaget dengan usulan tersebut. Andre menyebut Rafli adalah politikus PKS asal dapil Nanggroe Aceh Darussalam.

Menurutnya, Rafli mungkin punya alasan tersendiri mengusulkan pemerintah mengekspor ganja. Akan tetapi, ia mengaku tetap kaget.

Menurut Andre, usulan tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Pertama, Indonesia melarang ganja. Yang kedua, Indonesia dinilai bisa mencari cara lain untuk pemasukan negara (Detik.com, 31/01/2020).

Sebagaimana diketahui ganja merupakan salah satu jenis narkotika golongan I sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (“Permenkes 50/2018”):

Atas itu, perbuatan memiliki ganja, orang tersebut dapat dipidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dari peraturan tersebut tentu telah jelas bagaimana kedudukan ganja di negeri ini. Karenanya sangat disayangkan adanya pernyataan berkaitan tentang usulan ganja sebagai komoditas ekspor.

Apalagi jika alasannya sebagai sumber pendapatan negara, tentu sangat miris. Karena negeri ini memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Terlebih bila pengelolaan dilakukan dengan baik.

Tak bisa dibayangkan jika hal itu benar-benar dijadikan sebagai komoditas ekspor. Padahal dengan adanya peraturan berkaitan dengan larangan ganja saja telah banyak yang menyalahgunakan, apalagi jika itu benar-benar terealisasi.

Maka kemungkinan besar akan lebih banyak lagi yang menyalahgunakan, karena peraturan tersebut seolah melonggarkan adanya peredaran ganja.

Tak hanya itu, begitu disayangkan apabila keputusan diambil hanya karena melihat asas manfaat yang nampak di depan mata, tanpa memikirkan efek yang akan ditimbulkan ke depannya. Apakah hal itu lebih banyak manfaat atau justru mudaratnya?

Hal ini pun sulit dihindari saat kewenangan membuat hukum/aturan didasarkan pada manusia yang berdasarkan aspek kemaslahatan. Padahal sejatinya manusia sifatnya lemah dan terbatas. Walau ia orang yang sangat jenius.

Adapun dalam sudut pandang syariat tentu telah jelas hukumnya. Sebagaimana dalam dalil syar’i yang mengharamkan ganja (al hasyisy) adalah hadits yang diriwayatkan Ummu Salamah RA bahwa Nabi saw. telah melarang setiap zat yang memabukkan (muskir) dan zat yang melemahkan (mufattir) (nahaa ‘an kulli muskir[in] wa mufattir[in]) (HR Abu Dawud no. 3689 & Ahmad no. 26676).

Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan kata “mufattir” dalam hadits di atas adalah setiap zat yang dapat menimbulkan rasa tenang/rileks (istirkha`) dan lemah/lemas (futuur) pada tubuh manusia. (Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughah Al Fuqoha, hlm. 342; Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, Juz 11 hlm. 35).

Maka dari itu, hadits di atas dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan ganja. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa dalam hadits Ummu Salamah ini terdapat dalil yang secara khusus mengharamkan ganja (al hasyisy) karena ganja dapat menimbulkan rasa tenang (tukhaddir) dan melemahkan (tufattir). (Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, Juz 11 hlm. 35; Al Mausu’ah Al Jina`iyyah Al Muqaranah, Juz 1, hlm. 367 & 695).

Kalaupun dengan alasan sebagai pengobatan, tentu tidak serta-merta dibolehkan penggunaan sesuatu yang diharamkan dalam sudut pandang syariah.

Kecuali sudah tidak ada lagi yang lain yang dapat dijadikan obat dan hal itu sesuatu yang darurat hingga tahap dapat membahayakan jiwa seseorang.

Oleh karena itu, seyogianya setiap usulan atau aturan yang dibuat mesti banyak mempertimbahkan dampak yang akan dihasilkan di kemudian hari. Tidak sebatas melihat asas manfaat sesaat. Terlebih apakah aturan yang dibuat menabrak aturan-Nya atau tidak. Wallahu a’lam bi ash-shawab.(*)

Penulis: Fitri Suryani, SPd (Guru Asal Konawe, Sultra)