Teladan Pemimpin
Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Seorang pemimpin akan melaksanakan tugasnya dengan amanah jika didorong oleh ketakwaan kepada Allah SWT, sebab ia yakin bahwa Allah SWT pasti melihat segala aktivitasnya dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.
Ketakwaan inilah yang ditanamkan oleh kepala negara kepada seluruh pegawai negara tanpa terkecuali. Salah satu keteladanan pemimpin yaitu Umar bin Adul Aziz yang tiba-tiba memadamkan pelita, ketika anaknya meminta izin berdiskusi tentang keluarga.
Hal itu ia lakukan karena pelita tersebut minyaknya dibeli dari uang negara, sedangkan mereka berdiskusi pada rana pribadi. Sungguh pemimpin yang amanah akan menutup segala celah terjadinya korupsi walau perkara yang terlihat kecil.
Hukuman Setimpal
Negara menerapkan hukum sanksi berdasarkan aturan Islam kepada koruptor. Hukum sanksi ini berfungsi sebagai pencegah (zawajir) dengan hukuman ta’zir berupa tasyhir (diumumkan kepada khalaya), penyitaan harta, denda, hukuman kurungan hingga hukuman mati.
Hukum sanksi dalam Islam juga berfungsi sebagai jawabir atau penebus dosa. Sanksi penyitaan harta ghulul juga bisa ditambah dengan denda dikenal sebagai pemiskinan terhadap para koruptor dan kepada orang-orang dekatnya. Ini sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan disetujui oleh para Sahabat.
Pengawasan Masyarakat
Pemberantasan korupsi dalam Islam menjadi lebih mudah dan tegas karena negara dan masyarakatnya dibangun di atas dasar ketakwaan. Pemimpin akan menerapkan pendidikan keimanan dan ketakwaan bagi setiap individu muslim, mendidik rakyatnya agar memiliki rasa takut kepada Allah dan sikap muraqabah (selalu merasa diawasi Allah).
Suasana amar ma’ruf nahi mungkar serta saling mengingatkan akan tercipta di lingkungan keluarga dan masyarakat. Masyarakat akan melakukan pengawasan terhadap segala bentuk penyimpangan dan kemaksiatan.
Alhasil, berharap Indonesia bebas korupsi hanyalah ilusi yang takkan pernah terjadi selama masih menggunakan sistem demokrasi-sekuler. Sebaliknya pencegahan dan penanganan kasus korupsi hanya akan tercapai dalam sistem politik Islam, yang tentunya diterapkan oleh Negara Islam. WalLahu a’lam bishshawab. (*)
Penulis: Hadira, S.Pd (Guru di UPTD SMPN 2 Pangale)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
