OPINI—Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga beras terus mengalami kenaikan di beberapa kabupaten/kota pada minggu kedua Juni 2025. Bahkan, BPS memberikan peringatan bahwa beras menjadi komoditas perhatian menurut matriks level harga dari perubahan indeks perkembangan harga (IPH).
Data BPS menunjukkan beras terus mengalami kenaikan harga di 133 kabupaten/kota pada minggu kedua Juni 2025. Padahal, pada minggu pertama Juni 2025, terdapat 119 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Bisnis.com, Jakarta. Senin, 16 Juni 2025.
Stok beras melimpah adalah berkah yang patut disyukuri, tetapi juga harus menjadi catatan bagi pemerintah. Dari aspek produksi dan distribusi, karena paradigma kapitalisme masih mendominasi pengelolaan pangan di Indonesia.
Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM), Prof Lilik Sutiarso. Mengatakan, kenaikan harga beras sangat tidak masuk akal mengingat tahun ini produksi beras nasional dalam kondisi memuaskan, di mana stok cadangan beras pemerintah atau CBP tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah. Yogyakarta, Beritasatu.com. Kamis, 19 Juni 2025.
Dari aspek produksi. Untuk mencapai swasembada pangan, indonesia harus meningkatkan produksi padi dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi pada 2024 sekitar 10,05 juta hektare dengan produksi padi sebesar 53,14 juta ton GKG dan produksi beras sebesar 30,62 juta ton.
Kementerian Pertanian memiliki target produksi beras pada 2025 sebesar 32,83 juta ton. Dengan kata lain, negara harus menambah luas tanam padi untuk mencapai target tersebut. Akan tetapi luas lahan sawah terus mengalami penurunan setiap tahun. Berdasarkan data BPS, lahan sawah konsisten menurun sebanyak 80.000-100.000 hektare setiap tahun akibat konversi atau alih fungsi lahan, baik untuk kepentingan infrastruktur atau sektor nonpertanian.
Alih fungsi lahan sawah pun diloloskan penguasa melalui kebijakan menggenjot infrastruktur yang dilakukan secara masif. Sehingga upaya mewujudkan swasembada pangan justru bertolak belakang dengan kebijakan penguasa saat ini.
Dari aspek distribusi. Jalur distribusi beras pemerintah di Indonesia melibatkan beberapa pihak dan tahapan. Secara umum, jalur distribusi ini dimulai dari petani yang memanen padi, kemudian melalui berbagai tangan seperti pengumpul, pedagang besar (wholesaler), distributor, hingga akhirnya sampai ke pengecer (retailer) seperti warung, toko kelontong, atau supermarket.
Masalah muncul dari proses distribusi yang panjang, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa. Rantai panjang distribusi inilah yang membuka celah munculnya mafia pangan dengan melakukan manipulasi data dan menimbun barang sehingga terlihat langkah yang akan memengaruhi harga beras menjadi mahal.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) khudori menyebut sudah berbulan-bulan harga beras medium di atas harga eceran tertinggi (HET) secara nasional. Begitu pula dengan beras premium. Bisnis.com, Jakarta. Selasa, 17 Juni 2025.
Meskipun stok beras diklaim melimpah, lebih dari 130 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras pada pekan kedua Juni. Harga beras melampaui HET (Harga Eceran Tertinggi), justru memberatkan rakyat terutama rakyat miskin dan menengah kebawah
Bulog sebagai pelaksana kebijakan beras dalam negeri dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah juga berpotensi tidak terlepas dari kecurangan dalam proses distribusi. Terlebih jika kita bicara penyaluran beras untuk masyarakat miskin, mereka harus terdata dan tervalidasi sebagai kelompok yang mendapat bansos. Sedangkan data yang tercatat dengan yang terjadi di lapangan kadang kala tidak sama sehingga kebanyakan distribusi program raskin atau bansos tidak tepat sasaran.
Lemahnya pengawasan ini membuka peluang munculnya oknum atau pejabat nakal yang berbuat curang dan tidak amanah. Dalam kapitalisme, pangan tidak menjadi hak dasar rakyat yang wajib dijamin negara, melainkan komoditas yang bisa diperdagangkan demi keuntungan ekonomi. Negara hanya bertindak sebagai regulator, bukan pelindung atau penjamin distribusi yang adil. Alhasil, rakyat miskin menjadi korban fluktuasi harga.
Dalam islam negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat, termasuk beras dan komoditas pangan lainnya. Negara akan berperan langsung dalam memastikan beras yang akan dikonsumsi rakyat terjamin kualitasnya, seperti memberi subsidi bibit, pupuk, maupun sarana produksi pertanian (saprotan) kepada petani secara cuma-cuma agar menghasilkan kualitas beras yang sama, sehingga tidak ada dikotomi beras untuk orang kaya dan miskin.
Islam melarang praktik penimbungan, kecurangan, monopoli, dan pematokan harga. Praktik monopoli pasar, termasuk kartel, adalah cara perdagangan yang diharamkan. Dari Anas ra., Rasulullah bersabda, “Harga pada masa Rasulullah SAW membumbung. Lalu mereka lapor, ‘Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak membumbung seperti ini).’
Beliau menjawab, ‘Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Menggenggam, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Memberi Rezeki, lagi Maha Menentukan Harga. Aku ingin menghadap ke hadirat Allah, sedangkan tidak ada satu orang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah.” (HR Ahmad).
Haramnya pematokan harga tersebut bersifat umum untuk semua bentuk barang, tanpa dibedakan antara makanan pokok dengan bukan makanan pokok (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah dalam kitab An-Nizham al-iqtishadiy fil Islam hlm. 448).
Negara akan menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pedistribusian beras dengan infrastruktur publik yang memadai. Oleh karenanya, negara akan memperhatikan akses pangan ke daerah terpencil dan terluar dengan mekanisme penyaluran yang lancar hingga sampai di tangan konsumen dengan mudah. (*)
Penulis: Ma’wah (Aktivis Muslimah)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
