OPINI—Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta pada hari Kamis kemarin tanggal 19 Januari 2023.
Mengusulkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji sebesar Rp69.193.733 atau 70 persen dan 30 persen di tanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29.700.175 dengan akumulasi jumlah biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp98.893.909,11. (CNN Indonesia).
Itu artinya, biaya haji tahun ini melonjak hampir dua kali lipat dari tahun lalu sebesar Rp39,8 juta. Biaya ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan biaya haji sebesar Rp35 juta lebih sedikit dari tahun setelahnya.
Sedangkan Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan pengurangan biaya asuransi untuk haji 2023. Dengan tarif asuransi akan diturunkan dari 109 SAR (29 USD) menjadi 29 SAR (7,7 USD) atau setara Rp115 ribu untuk setiap jemaah haji.
Begitupun dengan tarif premium untuk umrah juga akan dikurangi sebesar 63% dari 235 SAR (62,6 USD) menjadi 88 SAR (23,4 USD) atau sekitar Rp350 ribu. Dilansir dari Media Atlas Magazine.
Disamping itu pemerintah juga mengusulkan biaya hidup (living cost) yang diberikan kepada jemaah haji tahun 2023 hanya sebesar 1000 Riyal atau setara Rp4.080.000.
Angka ini menurun 500 Riyal dari tahun lalu, dengan pertimbangan jemaah haji sudah menerima layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama jamaah haji berada di Arab Saudi.
Tidak dipungkiri bahwa pelayanan jama’ah haji akan terus meningkat setiap tahunnya tergantung fasilitas yang diberikan selama bimbingan dan pelaksanaan haji hingga kembali lagi ke tanah air.
Namun, kenaikan biaya haji yang di usulkan menteri agama merupakan jumlah yang sangat besar hingga dua kali lipatnya. Tidak sedikit yang mempertanyakan ketidak setujuan mereka terhadap kenaikan biaya haji ini.
Pasalnya, Umat Islam mati-matian mengumpulkan uang untuk bisa menunaikan ibadah haji dan harus dipersulit lagi dengan kenaikan biaya haji tersebut.
Pemerintah beralasan kebijakan ini diambil karena mengedepankan prinsip keadilan dan keberlangsungan manfaat dana haji di masa depan. Seperti pengelolaan dana haji akan dijadikan investasi berbagai bentuk instrumen yakni, surat berharga syariah, emas investasi langsung, dan investasi lainnya.
Antrean jama’ah haji yang telah mendaftarkan dirinya mencapai mencapai 5,5 juta orang. Kuota jama’ah haji yang bisa di berangkatkan setiap tahunya hanya sebanyak 221.000 orang dengan masa tunggu rata-rata mencapai 25 tahun.
Oleh karena itu pemerintah mengalihkan dana haji ini untuk di kelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk digunakan diluar dari pengelolaan haji tersebut.
