MAKASSAR—Besarnya anggaran pengelolaan sampah di Kota Makassar kini menjadi sorotan. Di tengah biaya yang hampir menyentuh Rp1 juta per ton, hasil penanganan justru dinilai belum maksimal.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara terbuka mengakui kondisi tersebut sebagai indikator bahwa sistem yang berjalan saat ini masih perlu dibenahi secara menyeluruh.
“Artinya biaya kita besar, tapi hasilnya belum optimal. Maka kita harus punya sistem pengelolaan sampah yang benar-benar terukur setiap hari,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Kantor Wali Kota Makassar, Senin (6/4/2026).
Pernyataan itu semakin tajam ketika dibandingkan dengan capaian Surabaya. Kota tersebut disebut mampu menuntaskan hingga 99 persen persoalan sampah, dengan biaya yang jauh lebih rendah, sekitar Rp600 ribu per ton.
Perbandingan ini memperlihatkan jurang efisiensi yang cukup lebar. Di satu sisi, Makassar mengeluarkan biaya lebih besar, namun di sisi lain belum mampu mencapai hasil yang sebanding.
Kondisi ini juga berdampak langsung pada lingkungan kota. Persoalan sampah yang belum tertangani secara optimal disebut telah merambah kawasan permukiman, bahkan memicu gangguan pada sektor transportasi dan kesehatan masyarakat.
Melihat situasi tersebut, Pemerintah Kota Makassar kini didorong untuk tidak hanya meningkatkan anggaran, tetapi juga membenahi sistem dari hulu ke hilir. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah peralihan metode pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir dari sistem open dumping menuju sanitary landfill yang lebih terkontrol.
Selain itu, upaya lain juga diarahkan pada penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga, hingga pemanfaatan teknologi sederhana seperti eco enzyme dan pengolahan organik menggunakan maggot.
Di saat yang sama, Pemkot juga mendorong lahirnya skema ekonomi dari sampah, khususnya plastik, agar memiliki nilai jual dan tidak lagi berakhir di tempat pembuangan.
Namun di balik berbagai rencana tersebut, tantangan utama tetap pada efektivitas implementasi. Sebab, tingginya biaya tanpa hasil yang optimal menjadi sinyal bahwa persoalan sampah di Makassar bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut tata kelola yang harus dibenahi secara serius dan terukur.
Ke depan, publik akan menunggu apakah langkah pembenahan ini mampu mengejar ketertinggalan dari daerah lain, atau justru kembali terjebak dalam pola lama: biaya besar, hasil yang belum terasa. (Ag4ys)
