OPINI—Masyarakat Indonesia mendadak heboh dengan pengumuman hasil rapat oleh Erick Tohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Jumat, (28/5) Erick mengangkat Abdi Negara atau yang biasa dikenal masyarakat Abdee Slank sebagai Komisaris PT.Telkom, (CNN,29/5/2021).

Cukup beralasan, ketika warganet panas dan ramai mengkritik pilihan Erick kemudian membadingkannya dengan lulusan Telkom University (Tel-U). Lulusan perguruan tinggi bergengsi milik Telkom  dianggap lebih mempuni.

Sebab, sangat sulit untuk masuk di Tel-U, selain harus kuat secara finansial dan calon mahasiswa juga harus memastikan dirinya memiliki otak yang encer. Maka dari itu, seharusnya lulusan terbaik Telkom University yang diberi kesempatan untuk berkarir di PT.Telkom.

Tidak hanya warganet, bahkan Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf juga sebelumnya mengkritik kebijakan penempatan Abdee Slank sebagai komisaris PT. Telkom.

Beliau mengkhawatirkan terjadinya kerugian besar sebab Abdee tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dengan jabatan yang diberikan.

Beliau menjelaskan bahwa, hal ini akan merugikan Telkom, karena tidak sesuai dengan profesi yang dijabatnya sebagai komisaris dan, jika Telkom dirugikan, negara yang akan dirugikan (Detiknews,30/5/2021).

Tetapi, sangat aneh pernyataan Fadjroel Rachman Juru Bicara Presiden, ia menilai penunjukan Abdi Negara atau Abdee Slank menjadi komisaris PT Telkom Indonesia merupakan keputusan tepat. Fadjroel mengatakan penunjukan Abdee sudah sesuai dengan rekam jejak, (Detiknews,30/5/2021).

Dalam Pusaran Oligarki;

Dengan jabatan komisaris, gaji yang akan diperoleh Abdee Slank di PT. Telkom jika mengacu pada Laporan Keuangan Tahun 2020 sekitar Rp1,49 miliar sampai dengan Rp11,31 miliar. (Kompas.com, 30/5/2021). Jika menelisik lebih jauh, angka Rp11,31 miliar sangat-lah tinggi untuk menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil beberapa tahun terakhir ini.

Tidak hanya Abdee Slank, sederet nama yang tak asing di telinga masyarakat menperoleh jabatan sebagai komisaris BUMN.

Mereka adalah Ahmad Erani Yustika (PT Waskita Karya), Dini Shanti Purwono (PT Perusahaan Gas Negara), Bambang Brodjonegoro (Telkom Indonesia), Budiman Sujatmiko (PT Perkebunan Nusantara V), Said Aqil Siradj (PT Kereta Api Indonesia), Wishnutama (Telkom Indonesia), Eko Sulistyo (PT PLN), Dyah Kartika Rini (PT Jasa Raharja), Gatot Eddy Pramono (PT Pindad), Fadjroel Rachman (Waskita Karya), Kristia Budiyarto, dan Zuhairi Misrawi (PT Yodya Karya), (Muslimahnews, 31/5/2021).

Jika mencermati nama-nama yang mengisi kursi komisaris, kita akan mendapati hampir keseluruhan mereka pernah menjadi Tim Sukses Pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 lalu. Sebut saja Menteri BUMN saat ini Erick Thohir, sempat menjabat sebagai Ketua Tim Sukses Pilpres 2019.

Pada akhirnya, Erick yang kemudian memberikan jabatan-jabatan penting BUMN kepada mereka. Wajar Fadjroel Rachman yang diangkat sebagai Komisaris Waskita Karya, membela Abdee Slank sebagai pilihan terbaik. Sebab, mereka pernah jadi bagian di Tim Pemenangan.

Salah satu nama menarik perhatian masyarakat, yakni Said Aqil Siraj yang menjabat sebagai Komisaris di PT. KAI. Kabar kondisi keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang merugi hingga Rp 303,4 miliar menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter, (TempoBisnis, 5/6/2021).

Walau beberapa BUMN yang lain pun ikut merugi sebut saja, PT Timah Indonesia, PT Indofarma, PT KAI, PT Hutama Karya, PT Garuda, PT Pertamina, PT Kertas Leces, PT Krakatau Steel, PT Dirgantara Indonesia, dan Waskita Karya.

Padahal posisi komisaris merupakan posisi sangat penting di BUMN. Sebab, ia akan menentukan keberlangsungan BUMN apakah akan menguntungkan atau malah merugikan, bahkan gulung tikar nantinya.

Hampir seluruh kebutuhan rakyat diambil dari BUMN. Setiap gaji yang diperoleh seorang komisaris berasal dari rakyat. Maka dari itu, kapabilitas dan pengalaman kerja penting dimiliki seorang komisaris untuk mengurus dengan serius sumber pendapatan negara ini.

Jabatan diberikan sesuai keahliannya, bukan sebab-sebab lain. Seperti, adanya praktek politik balas budi yang menjadi tren saat ini. Kenyataan ini sangat nampak di pelupuk mata. Adanya praktek oligarki, yakni kekuasaan hanya dibagi beberapa orang di lingkaran rezim saja. Hal ini dilakukan tanpa memperhatikan kompetensi dan pengalaman pejabat negara.

Menarik apa yang disampaikan Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, beliau menjelaskan bahwa akhir-akhir ini yang banyak terabaikan, di mana yang didudukkan untuk menjadi pimpinan dari BUMN tersebut terutama untuk posisi sebagai komisaris adalah orang-orang yang dinilai oleh banyak pihak tidak tepat, tidak kompeten dan tidak mumpuni.

Penunjukannya terkesan lebih banyak bernuansa sebagai balas budi, karena yang bersangkutan telah berkontribusi di dalam pilpres dan atau pemilu yang baru lalu, (CNN Indonesia, 30/5/2021). Benar, inilah yang kenyataan yang dipertontonkan di hadapan masyarakat secara vulgar.

Pelayan Rakyat;

Rasulullah SAW bersabda, ‘‘Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.’'(HR Ibnu Asakir, Abu Nu’aim).

Sejatinya seorang pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Segala usaha diupayakan hanya untuk kemashlahatan rakyat semata. Rakyat berhak atas jaminan kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, dalam memilih pejabat harus mempunyai kapabilitas yang memadai. Karena mereka mengurus rakyat dengan beragam masalahnya.

Disamping itu, ia juga harus memiliki ‘rasa’. Kepekaan yang tinggi yang dimiliki seorang pejabat akan mudah tersentuh hatinya hingga menggerakkannya untuk melakukan hal yang terbaik untuk rakyat. Namun, tak kalah penting ketaqwaan-lah terlebih dahulu harus menghiasi para pejabat agar Allah ridho kepada-Nya.

Dengan  melayani rakyat sepenuh hati semata karena Allah SWT, akan menjadi pahala besar bagi seorang pemimpin kelak. Namun, ketika mereka hanya membiarkan rakyat hidup dengan kesengsaraan. Hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan segelintir orang saja. Niscaya Allah SWT akan membalas dikemudian hari. Dimana pada hari itu tak ada tempat meminta pertolongan selain dari-Nya.

Rasulullah SAW  bersabda: “setiap hamba yang Allah (takdirkan) melayani masyarakatnya, (lalu) mati di suatu hari, dan ia zalim (selama memimpin) kepada rakyatnya maka Allah haramkan baginya surga.” (Muttafaqun ‘Alaihi).

Kekuasaan adalah Amanah;

Kekuasaan yang diletakkan pada asas yang rusak akan melahirkan output yang rusak pula. Dalam sistem kapitalisme, kekuasaan adalah alat untuk melanggengkan hegemoni baik berfikir kapitalis-sekuler maupun  mencengkram segala sumber daya, demi kemanfaatan semata. Lahir mental-mental penguasa bertopeng pengusaha hasil didikan sistem yang rusak ini. Berbeda halnya, ketika kekuasaan diletakkan pada asas yang benar, maka akan menghasilkan output yang benar pula.

Dalam sistem Islam, kekuasaan merupakan amanah yang harus ditunaikan dan diupayakan. Agar kemashlahatan rakyat segera terpenuhi dan dirasakan oleh semua rakyat. Tanpa adanya perbedaan pun, baik agama, warna kulit dan bangsa tertentu. Seperti yang telah tertulis dengan tinta emas dalam peradaban Islam ketika memimpin dunia tak kurang 13 abad lamanya.

Semua itu hanya ‘mimpi’,  jika sistem kapitalis-sekuler saat ini masih bertahan mengatur hajat hidup rakyat. Oleh sebab itu, harus ada sistem alternatif yang mampu mengemban amanah ini.

Disamping membutuhkan pemimpin yang baik, umat juga membutuhkan sistem yang baik yang mampu menjaga eksistensi kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak lain dengan hanya menerapkan Islam secara kaffah.

Dengan demikian, harapan rakyat untuk hidup sejahtera akan menjadi nyata. Sebab  pemimpin amanah dan professional akan terwujud dibawah sistem Islam. Wallahu’alam bish-shawab. (*)

Penulis: Nurmia Yasin Limpo (Pemerhati Sosial Makassar)