Moeldoko Didesak Diganti, Sosok Amran Sulaiman Dinilai Tepat Jadi KSP
Zaky, Direktur Fokus Institute (FI).

JAKARTA—Kisruh Partai Demokrat masih diperbincangkan. Dua kubu, antara AHY alias Agus Harimurti Yudhoyono dan Moeldoko saling menguatkan argumentasinya terkait kepemimpinan di partai bersambung bintang Mercy itu.

Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara memutuskan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum yang awalnya Moeldoko menolak tawaran itu. Hingga dalam pernyataannya ia menerimanya secara hormat.

Kubu AHY yang kuat didukung oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat sebelumnya dan Juga Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono beranggapan bahwa Kepemimpinannya adalah yang sah berdasarkan AD dan ART partai yang berlaku.

Dalam perjalanannya mengajukan SK Kepengurusan kepada Menkumham Yassona L. Laoly memutuskan KLB ditolak dengan alasan-alasan tertentu. Artinya Demokrat resmi dijabarkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono.

Kendati demikian, isu partai demokrat melebar menjadi pembahasan yang sangat serius hingga nama Presiden Joko Widodo disebut-sebut sebagai orang di belakangnya. Untuk menghilangkan anggapan itu Presiden segera mengambil langkah tegas.

Menurut Zaky, Direktur Fokus Institute (FI) memahami bahwa negara harus bersikap netral dalam polemik internal partai dan jangan ikut campur apalagi intervensi jauh dalam terkait partai politik.

“Sebaiknya negara netral, tidak berpihak kepada Moeldoko yang juga KSP, tapi bersikap adil, tanpa melakukan intervensi adapun kepada pihak-pihak tertentu,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis 1 April 2021.

Lanjutnya, agar nama Presiden Joko Widodo tidak disebut dalam hal ini, presiden harus mengambil langkah tegas dan terukur untuk stabilitas dan netralitas negara.

“Ya, seharusnya Pak Jokowi ambil tindakan tegas dan terukur. Untuk menjaga stabilitas dan netralitas negara,” paparnya.

Zaky menyebut bahwa presiden segera melakukan rapat dan mengganti KSP Moeldoko dengan figur yang netral dan mempunyai integritas tinggi.

“Langkahnya, segera lakukan rapat kabinet, dan mengganti KSP dengan figur baru yang lebih netral dan berintegritas, dengan demikian Pak Jokowi tidak lagi disebut-sebut namanya,” tegasnya.

Menyoal pergantian Moeldoko sebagai KSP ini juga disuarakan oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk pengamat politik Refly Harun mengusulkan agar KSP Moeldoko diganti dengan alasan agar nama Presiden tidak disebut dalam konflik internal partai politik.

Sosok netral dan mempunyai integritas tinggi itu dipahami sebagai sosok yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Zaky menyebut bahwa sosok itu terdapat pada eks Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Pak Amran sosok yang tegas, mempunyai integritas dan loyalitas tinggi terhadap negara. Kinerja yang terbukti. Dan yang paling penting beliau bukan anggota partai politik,” tandas dia.

Menyoal KSP harus diisi oleh sosok yang bukan dari partai politik, Zaky menegaskan bahwa KSP merupakan wajah yang harus dipandang netral dan terbebas dari intrik-intrik politik, dengan demikian KSP akan tetap netral dan bekerja sesuai dengan aturannya.

“Biar marwah KSP tetap terjaga, terbukti dan yang terpenting terbebas dari intrik-intrik politik ya kan. Dan KSP kan wajah dari presiden Jokowi,” pungkasnya. (*)