OPINI—Hidup mewah dengan fasilitas lux sudah lumrah dalam kehidupan pejabat negeri. Namun, pernyataan blak-blakan KD tetang nominal gaji dan tunjangan rutin anggota DPR riuh menghebohkan warga net. Tak ayal, pernyataan sang Diva langsung mengguncang jagat media. Tagar #DPRMakanGajiButa menjadi trending topik twitter, Jumat, 17 September 2021.

Bertolak belakang dengan reaksi negatif netizen, Mantan Sekretaris kementerian BUMN, Said Didu justru mengungkapkan ucapan terima kasih kepada KD.

“Terima kasih mba Kris Dayanti yg sdh membuka uang yang diperoleh anggota DPR selama sthn sekitar Rp4,2 milyar,“ ujar Said Didu, dikutip dari Twitter @msaid_didu pada Rabu, 15 September 2021 (PikiranRakyat.com, 15 September 2021).

Dalam twit Said Didu berikutnya, pada 16 September 2021, menyatakan bahwa masih ada yang belum dibuka KD terkait penghasilan anggota DPR.

Tentu saja hal ini, membuat kita mengurut dada di tengah kondisi sulit yang dialami rakyat. Beberapa pekan lalu, viral petani cabai yang mengamuk di tengah lahan cabai karena anjloknya harga cabai.

Layaklah rakyat bertanya, ke mana wakil rakyat saat harga cabai anjlok tak berharga. Petani tak dapat untung, hanya beroleh buntung karena biaya yang dikeluarkan tidak tertutupi. Miris!.

Ilusi Kesejahteraan Rakyat

Mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah cita-cita ideal bangsa. Tiap-tiap warga negara  berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah bunyi pasal 27 Ayat (2) UUD 1945. Namun, setelah 76 tahun Indonesia merdeka, kesejahteraan untuk seluruh rakyat nampaknya masih menjadi mimpi semu.

Sungguh Ironi, laporan kekayaan pejabat meningkat drastis di masa pandemi, padahal kemiskinan menganga di seluruh pelosok negeri. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang.

Adapun kategori penduduk miskin adalah masyarakat yang pengeluaran perkapitanya Rp472.525 per kapita perbulan. Nominal pengeluaran perkapita yang sangat rendah dibandingkan dengan tunjangan fantastis para wakil rakyat.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang (databokds.katadata.co.id, 5/5/2021).

Kesenjangan yang makin melebar antara si kaya dan si miskin adalah perkara yang lumrah di alam demokrasi kapitalistik. Kesejahteraan bagi rakyat, masih sekedar ilusi. Demokrasi memberi kebebasan hak pengelolaan sumber daya alam sehingga pembagian atau distribusi kekayaan tidak merata di tengah masyarakat.

Swastanisasi dan privatisasi  menjadi solusi pendek mendapatkan keuntungan, padahal kebijakan itu meruntuhkan sendi-sendi perekonomian rakyat. Pemilik modal mendapatkan jalan mulus memainkan pasar, sedang rakyat tidak mendapatkan haknya.

Jaminan Kesejahteraan

Kesejahteraan menjadi dambaan setiap individu. Wujud kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan tersier bagi setiap individu.

Dalam sistem kapitalis, ukuran pemenuhan kebutuhan bersifat kolektif, tidak berfokus pada terpenuhinya kebutuhan per individu rakyat. Ukuran keberhasilan ekonomi negara juga hanya terukur dengan tingkat pendapatan rata-rata, meski faktanya penikmat kesejahteraan hanya dari segelintir elit.

Dalam Islam, asas untuk membangun sistem ekonomi berdiri diatas tiga kaidah: (1) Kepemilikan (property); (2) Pengelolaan kepemilikan; (3) Distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.

Kepemilikan dalam Islam terdiri atas kepemilikan individu, kepemilikan umat dan kepemilikan negara. Setiap individu dapat bekerja untuk mengembangkan harta dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah.

Kepemilikan individu akan dikelolah sendiri oleh individu sebagai ijin syari dari Allah SWT atas kepemilikannya. Sedangkan, kepemilikan umum dan kepemilikan negara akan dikelolah oleh negara dan dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat.

Negara tidak meyerahkan hak pengelolaan kepada pribadi atau swasta apalagi pihak asing untuk mengelola sumber-sumber kekayaan milik umat. Kebijakan Islam ini yang menjadikan negara independen tanpa campur tangan pemilik modal atau pihak asing.

Persoalan distribusi menjadi fokus perhatian. Setiap individu harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Syariah menerapkan mekanisme pemenuhan kebutuhan individu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Umar Bin Khattab di masa pemerintahannya, tidak tidur di malam hari karena berpatroli bersama pejabat negara ke rumah-rumah penduduk. Beliau memastikan semua rakyat terpenuhi kebutuhannya sampai tertidur.

Kisah Kepekaan dan kelembutan hati Umar diabadikan dalam sejarah nan indah tentang ibu yang memasak batu untuk menangkan anak-anaknya. Suara tangis karena lapar terdengar langsung di telinga sang Khalifah.

Sang Khalifah segera menuju baitul mal dan memanggul tepung di pundaknya lalu memasak dengan tangannya sendiri sampai anak-anak kenyang dan tertidur dengan tenang. Masya Allah!

Penerapan aturan Islam terbukti telah membawa kesejahteraan selama berabad-abad, sementara sistem kapitalis terbukti hanya membawa kerusakan dan kesengsaraan berkepanjangan. Sistem kapitalis hanya menjadi panggung parodi para elit di atas tangis pilu rakyat jelata. (*)

Penulis: Adira, S.Si (Praktisi Pendidikan)

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.