Minyak Goreng Dalam Sistem Kapitalis
Dengan pasokan minyak sawit mentah yang melimpah, seharusnya kebutuhan minyak goreng rakyat Indonesia bisa terpenuhi dengan baik dan dengan harga yang relatif murah. Namun, yang terjadi harga minyak goreng justru terus naik dan tidak dapat dikendalikan oleh negara.
Akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis di negara kita, memang telah memandulkan peran negara. Sistem kapitalisme menganut paham kebebasan kepemilikan. Sistem ini sangat berpotensi menjadikan kekayaan pribadi bisa mengalahkan kekayaan negara, bahkan mengatur kebijakan negara sesuai kepentingan para pemilik modal.
Pada faktanya lahan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas dikuasai oleh segelintir pemilik modal, bukan dikelolah oleh negara. Karena produksi kelapa sawit dan minyak goreng dikendalikan oleh swasta, maka mereka dengan mudah melakukan penimbunan. Jelaslah pengelolaan oleh korporasi memang berorientasi bisnis.
Seperti yang diungkapkan oleh Lutfi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, bahwa langka dan tingginya harga minyak goreng disebabkan oleh permainan mafia minyak goreng.
Para mafia itu, menyelundupkan minyak goreng yang mestinya menjadi konsumsi masyarakat ke industri-industri, bahkan hingga ke luar negeri. Kompas.com (18/3/2022)
Harga minyak goreng yang tidak relevan dengan jumlah kelapa sawit yang melimpah merupakan kondisi yang mendzalimi rakyat.
Seharusnya pemerintah berperan untuk memenuhi semua kebutuhan rakyatnya dengan membangun ketahanan pangan, bukan hanya menjadi regulator.
