Jaring Pengaman Sosial di Tengah Wabah Corona, Solusi Setengah Hati?

Jaring Pengaman Sosial di Tengah Wabah Corona
Jaring Pengaman Sosial di Tengah Wabah Corona

OPINI – Wabah corona semakin hari semakin menjadi, tak hanya menelan korban jiwa, makhluk mikroskopik ini juga ikut mengusik kehidupan masyarakat bumi di segala aspek.

Tanda-tanda akan terselesaikannya masalah inipun masih jauh dari pandangan. Melihat kondisi yang semakin parah, pemerintah akhirnya menggelontorkan beragam bantuan sosial bagi masyarakat untuk menghadapi masa sulit akibat pandemi virus corona.

Bantuan berupa jaring pengaman sosial yang terdiri dari enam program, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang jumlah penerimanya dinaikkan sebanyak 10 juta keluarga, kartu sembako dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat, kartu prakerja anggarannya dinaikkan menjadi Rp20 T dengan jumlah penerima manfaat 5,6 juta orang.

Selanjutnya terkait tarif listrik yang hanya digratiskan bagi pelanggan listrik 450 VA dengan jumlah penerima 24 juta pelanggan dan potongan sebesar 50% bagi pelanggan listrik 900 VA tetapi hanya bagi yang bersubsidi dengan jumlah 7 juta pelanggan.

Kemudian mencadangkan dana sebesar 25 T untuk operasi pasar dan logistik, terakhir keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal (suarasurabaya.net, 31/03/2020).

Sekilas program ini seperti solusi dari pemerintah untuk menghadapi Covid-19, mengesankan bahwa negara hadir untuk masyarakat dan ingin mengurangi beban dari masyarakat yang terdampak.

Berita Lainnya

Namun, jika dihitung-hitung jumlah seluruh penerima bantuan hanya mencakup kurang lebih 66,6 juta jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia yang berdasarkan hasil survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) berjumlah kurang lebih 267 juta jiwa di tahun 2019 yang kemungkinan meningkat menjadi 269,6 juta jiwa di tahun 2020.

Lihat Juga:  Nestapa Dibalik Almamater Kebanggaan saat Pandemi

Hal ini menandakan bantuan dari pemerintah sangat terbatas, hanya mencakup kurang lebih seperempat dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia, dan masih ada sekitar 200 juta jiwa yang harus berusaha sendiri memenuhi kebutuhannya di tengah wabah.

Selain itu, dari 200 juta jiwa itu tidak semuanya kelas menengah ke atas. Masih banyak rakyat miskin yang tidak terdata di dalamnya.

Ditambah lagi program ini tidak bisa menyasar pekerja yang sebelum wabah Covid-19 masuk kelas menengah yang mungkin kini turun kelas menjadi miskin.

Karena berdasarkan laporan Bank Dunia, ada 115 juta orang kelas menengah Indonesia yang masuk dalam kelas rentan miskin, bahkan bisa jadi memang sudah miskin.

Fakta menarik lainnya, PKH yang merupakan salah satu program yang mendapat stimulus dari pemerintah berupa kenaikan jumlah penerima yang bertambah dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga sebenarnya akan tetap dijalankan tanpa ada wabah Covid-19, termasuk kenaikan manfaat sebesar 25%.

Hal ini merujuk pada Rancangan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2019-2024 di mana Kemensos telah menaikkan anggaran untuk komponen ibu hamil dan anak usia dini dari Rp2,5 juta menjadi Rp3 juta.

Jumlah penerima manfaat juga sudah dinaikkan menjadi 10 juta sesuai dengan Perpres Nomor 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

Maka wajar jika Bhima Yudhistira Adhinegara, ekonom dari Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) menyatakan bahwa program yang dipamerkan oleh pemerintah hanyalah sebuah gimik (tirto.id, 08/04/20).

Fakta yang terungkap semakin menunjukkan bagaimana pemerintah mengurus rakyatnya di dalam sistem kapitalis.

Program pengaman sosial kapitalis hanya sebuah program setengah hati di mana penerima bantuan sangat terbatas, dana yang dikeluarkan tidak memadai untuk mengantisipasi wabah serta untuk memperoleh bantuan terdapat persyaratan yang tidak mudah ditempuh.

Lihat Juga:  Disintegrasi dan Papua

Selain itu, tak sedikit yang memandang kebijakan ini hanyalah bentuk cuci tangan pemerintah dari mengurusi rakyatnya di tengah wabah. Di mana sikap yang diambil pemerintah masih mengedepankan untung rugi diatas nyawa rakyat.

Kondisi seperti ini tidak akan pernah kita temui di dalam sistem Islam. Pemimpin yang lahir di dalam sistem Islam adalah pemimpin yang paham akan tanggung jawabnya, ia sadar memimpin bukan soal pencitraan tetapi sebuah pengabdian kepada Allah melalui kepengurusan rakyat, sadar bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijaga.

Kehidupan dalam pandangan Islam sangat berarti. Nilai nyawa dalam Islam begitu tinggi, bahkan dalam ranah Ushul Fiqih nyawa masuk dalam kategori “al-Dharuriyat al-Khamsah” (lima hal primer yang wajib dipelihara).

Terkait jaring pengaman sosial di dalam sistem Islam merupakan perkara yang sangat penting. Karena melalui program itu seluruh rakyat akan mendapatkan kesejahteraan sosial di tengah kondisi apa pun.

Meliputi pemenuhan kebutuhan pokok individu berupa sandang, pangan dan papan, serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan tanpa biaya, pemenuhan kebutuhan tidak terbatas pada beberapa orang saja.

Tetapi kepada seluruh masyarakat yang merupakan bagian dari daulah Islam serta negara mempermudah rakyat untuk memperoleh hak mereka.

Di tengah pandemi virus, negara tampil memenuhi kebutuhan rakyat yang tak mungkin bekerja. Di mana dananya bersumber dari tiga pos, pertama dari harta zakat, sebab fakir atau miskin (orang tak mampu) berhak mendapat zakat.

Kedua, dari harta milik negara baik ghanimah, jizyah, kharaj, fai’, ‘usyur, khumus rikaz, harta ghulul pejabat dan aparat.

Ketiga, harta milik umum seperti hutan, kekayaan alam, dan barang tambang. Jika semua itu belum cukup barulah negara boleh memungut pajak kepada laki-laki muslim dewasa yang kaya.

Lihat Juga:  Penetapan Harga Minyak Goreng, Solusi Yang Tidak Menyolusi?

Penerapan ekonomi syariah Islam pastinya akan mengutamakan kepentingan rakyat.

Menjadi negara mandiri yang siap mencukupi kebutuhan rakyatnya dengan pengaturan distribusi harta yang tepat sesuai sasaran, menyediakan fasilitas umum, kesehatan, pendidikan dan sebagainya dengan fasilitas terbaik, penyediaan lapangan kerja dengan gaji yang layak dan masih banyak yang lainnnya.

Dengan semua itu, sistem Islam memiliki program pengaman sosial yang jitu dan terbukti ampuh memenuhi kebutuhan rakyatnya di tengah kondisi apa pun.

Mengharapkan pemerintah memenuhi kebutuhan rakyat di dalam sistem kapitalis hanyalah sebuah mimpi yang tidak akan tewujud.

Hanya negara yang telah berkomitmen menjadi pengayom rakyat yang mampu melayani rakyat dengan pelayanan terbaik.

Hal ini hanya bisa terwujud dengan adanya penerapan aturan yang bersumber dari Sang Pencipta yang memuliakan manusia dan alam semesta dalam bingkai Khilafah. (*)

Penulis: Irnawati (Mahasiswa, Makassar)

Simak Juga: Kota Makassar PSBB, Ini Larangan dan Yang dibolehkan dari Kemenkes

Berita terkait