PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.🇮🇩 DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81 🇮🇩 Segenap keluarga besar Mediasulsel.com mengucapkan Selamat Memperingati 81 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. 🇮🇩 Mari menjaga persatuan, menumbuhkan semangat kebangsaan, dan bersama mewujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Merdeka! 🇮🇩🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692.Kampung Bambu-bambu Jadi Contoh Kepedulian Kamtibmas, Kapolsek Manggala Dorong Penguatan Pos KamlingDiduga Ada Kelebihan Pengadaan, PKMB Siapkan Aksi Soroti Seragam Gratis di BoneAksi Unjuk Rasa di Makassar Berlangsung Aman dan KondusifBupati Jeneponto Buka Penyaluran KKS PKH dan Sembako Tahap II 2026Memaksimalkan Makassar sebagai Pintu Ekonomi GlobalMRP Fun Run 2026 Buka Race Pack, Peserta Wajib Bawa KTPPEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.🇮🇩 DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81 🇮🇩 Segenap keluarga besar Mediasulsel.com mengucapkan Selamat Memperingati 81 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. 🇮🇩 Mari menjaga persatuan, menumbuhkan semangat kebangsaan, dan bersama mewujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Merdeka! 🇮🇩🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692.Kampung Bambu-bambu Jadi Contoh Kepedulian Kamtibmas, Kapolsek Manggala Dorong Penguatan Pos KamlingDiduga Ada Kelebihan Pengadaan, PKMB Siapkan Aksi Soroti Seragam Gratis di BoneAksi Unjuk Rasa di Makassar Berlangsung Aman dan KondusifBupati Jeneponto Buka Penyaluran KKS PKH dan Sembako Tahap II 2026Memaksimalkan Makassar sebagai Pintu Ekonomi GlobalMRP Fun Run 2026 Buka Race Pack, Peserta Wajib Bawa KTP
Makassar

Kadinkes Makassar Dampingi Wali Kota Danny Pomanto Wawancara Tim Prabowo-Gibran

726
×

Kadinkes Makassar Dampingi Wali Kota Danny Pomanto Wawancara Tim Prabowo-Gibran

Sebarkan artikel ini
Kadinkes Makassar Dampingi Wali Kota Danny Pomanto Wawancara Tim Prabowo-Gibran
Kepala Dinas Kesehatan Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes., bersama sejumlah kepala SKPD lainnya, mendampingi Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto saat wawancara oleh Tim Penyusun Panduan Pembangunan Daerah Prabowo-Gibran secara virtual di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (22/07/2024).

MAKASSAR—Kepala Dinas Kesehatan Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes., bersama sejumlah kepala SKPD lainnya, mendampingi Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto saat wawancara oleh Tim Penyusun Panduan Pembangunan Daerah Prabowo-Gibran secara virtual di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (22/07/2024).

Dalam kegiatan yang bertujuan untuk menyinkronkan program pemerintah pusat dan daerah agar tepat sasaran ini , beberapa poin menjadi pertanyaan tim. Mulai soal program makan bergizi gratis, hilirisasi, bagaimana menghidupkan pertanian lokal, hingga kebijakan energi terbarukan.

Untuk makan bergizi gratis, Danny Pomanto mengusulkan pendataannya harus berbasis RT/RW, sehingga diharapkan program ini bisa tepat sasaran.

“Program makan bergizi gratis sangat penting sekali dan harus tepat sasaran. Sehingga saya kira makan siang bergizi ini harus berbasis RT/RW. Intinya disitu, kalau berbasis RT/RW pasti kabupaten/kota yang urusi,” kata Danny dalam wawancaranya.

Dirinya berpendapat, untuk pendataan program pemerintah pusat di daerah harus melibatkan pemerintah setempat. Otorisasinya menurutnya harus berada di pemerintah kabupaten/kota. “Persoalan data harus otorisasinya pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Nampak juga turut hadir mendampingi Danny Pomanto dalam wawancaranya, Kepala Inspektorat A Asma Zulistia Ekayanti, Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Evy Aprialti, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Alamsyah Sahabuddin, dan Plt Kepala Dinas Kominfo Ismawaty Nur. (*/4dv)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com