MAKASSAR—Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Manajerial Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) bagi Pengelola LPM kabupaten Tahun 2024, di salah satu hotel di Makassar.
Andi Muhammad Arsjad mengatakan persoalan pangan tidak semata menjadi domain tanggung jawab pemerintah, tetapi perlu melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
“Kehadiran Saudara semua menunjukkan komitmen, keseriusan dan tanggung jawab yang tinggi dalam mewujudkan keterjaminan atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat di Sulawesi Selatan,” tutur Arsjad.
Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menegaskan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional.
“Cadangan pangan nasional tersebut terdiri atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Kemudian pada Pasal 33 ayat 2 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal,” ungkapnya.
Menurut Arsjad, Keberadaan LPM sangat penting dalam memenuhi penyediaan pangan dan memberikan kemudahan akses pangan, baik secara fisik maupun ekonomi (daya beli), diperlukan pengelolaan cadangan pangan di seluruh komponen masyarakat.
“Cara pengelolaan lumbung pangan adalah dengan menumbuhkembangkan sekaligus memelihara tradisi masyarakat secara perorangan dan kelompok untuk menyisihkan sebagian hasil panen dalam meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu, terutama pada masa paceklik dan antisipasi menghadapi bencana alam maupun non bencana alam serta meningkatkan akses pangan rumah tangga, terutama pada saat terjadinya gejolak rawan pangan akibat gejolak harga,” jelasnya.
Lebih jauh, mantan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel ini mengaku, berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi fisik lumbung dan keaktifan kelompok hampir 50 persen kelompok lumbung pangan masyarakat sudah tidak aktif.
Hal itu menurutnya disebabkan karena kondisi lumbung yang sudah rusak, anggota kelompok yang tidak aktif. Hal ini tentunya lanjut Arsjad perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, untuk terus memberdayakan potensi yang ada ini agar berjalan optimal.
Arsjaddd menjelaskan, pengembangan cadangan pangan masyarakat memiliki dua sisi relevansi, yaitu memantapkan keberadaan cadangan pangan untuk mewujudkan keterjaminan atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, serta mengembangkan peran serta masyarakat secara optimal untuk mengembangkan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
“Hal ini mengarah pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pangan yang pengelolaannya dilakukan secara sinergis oleh kelembagaan lumbung pangan masyarakat,” tegas Arsjad.
Sementara itu, Ketua panitia Bimtek menambahkan, bahwa tujuan kegiatan Bimtek Peningkatan Manajerial Lumbung Pangan Masyarakat bagi Pengelola LPM kabupaten, adalah untuk meningkatkan kompetensi manajerial bagi pengelola Lumbung Pangan Masyarakat.
“Peserta Bimtek sebanyak 50 orang terdiri dari 24 orang aparat/ pengelola LPM dan 26 orang kelompok masyarakat dari Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Gowa, Takalar dan Jeneponto,” rincinya. (*/4dv)
