MAKASSAR – Didampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, Ir H.Muhammad Tamzil, MP, IPU, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Penanggulangan Dan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Pada Hutan, Lahan Dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Wilayah Provinsi Sulsel, diruang rapat pimpinan.
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dalam membentuk upaya pencegahan dan penangulangan bencana termasuk melakukan penghijauan atau reboisasi hutan dan perbaikan DAS.
“Pada pertemuan ini kita telah sepakat untuk membentuk grand desain untuk merestorasi hutan dan 5 DAS, yang menjadi bagian dalam upaya penangulangan bencana,” Ungkap Andi Sudirman.
Dalam Grand desain yang dibuat semua sudah jelas seperti apa penananganan yang dilakukan mulai sekarang hingga kedepannya,termasuk tugas dan tanggung jawab masing-masing Organisasi perangkat Daerah (OPD) dan stekholder terkait lainnya baik TNI, Polri maupun lainnya.
“Kita Mau dalam Grand Desain ini semuanya sudah jelas,seperti pohon apa yang akan ditanam,berapa kebutuhan angggaranya, siapa yang bertanggung jawab didalamnya,” Jelas Andi Sudirman.
Andi Sudirman Lebih jauh mengatakan, Keterlibatan semua stekholder juga akan dimaksimalkan seperti perusahaan dengan memberikan CSRnya, karena dengan menggunakan APBD pasti sangat terbatas,sehingga semua perlu dikombinasikan.
“Kerjasama gerakan menanam pohon sebenarnya sudah jalan seperti melibatkan mahasiswa KKN tanpa menggunakan anggaran pemerintah, tapi semua tentunya masih kurang maksimal sehingga perlu melibatkan pihak lainnya seperti PT Vale yang informasinya harus melakukan reboisasi seluas 9 juta hektar, sehingga ini harus dikoordinasikan agar berjalan bersama,” Imbuhnya.
Wagub Sulsel juga berharap agar setiap pohon yang ditanam harus memiliki barcode number yang didalamnya menjelaskan jenis pohon, kemudian ditanam sehingga semuanya jelas dan gampang ditemukan.
Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, Ir H.Muhammad Tamzil, MP, IPU, menambahkan bahwa penanganan hutan kritis dan DAS yang rusak harus melibatkan Secara multisektor karena semuanya memiliki keterkaitan.
“Penanganan Hutan kritis dan DAS seperti Jeneberang dan lainnya harus secara terpadu dan terintegrasi dengan semua stekholder karena didalamnya mempunyai banyak kepentingan,seperti dari aspek pertanian, pemukiman,alih fungsi hutan, pengelolaan sumber daya air, serta kehutanan sendiri, ” Tegas Tamzil.
“Semua OPD terkait harus bertanggung bersama, dan tidak boleh ego sektoral, usulan Wakil Gubernur sulsel, agar Setiap pohon harus dibarcode juga sangat baik, karena ini dapat menjadi identitas, dan mengetahui kayu ilegal,” Tutupnya. [*]
