MAKASSAR—Kasus korupsi kembali menyita perhatian publik. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa pengusaha kontraktor proyek yang menyeret Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam kasus tersebut.
Hal ini memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap dunia usaha khususnya yang melibatkan pejabat publik tidak boleh sedikitpun kendor, demikian juga dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Kepala Kanwil VI KPPU, Hilman Pujana menyatakan, tindak pidana korupsi memang sangat erat berkaitan dengan persekongkolan atau kongkalikong dalam tender.
“Salah satu modus untuk memuluskan aksi korupsi adalah mengatur pemenang tender proyek tertentu, dimana terdapat janji maupun ‘kickback’ kepada pejabat (bouwhir),” terang Hilman, Sabtu (27/2/2021).
KPPU pun memberikan perhatian khusus mengenai hal ini, apalagi sampai dengan saat ini, dugaan persekongkolan tender masih mendominasi laporan masyarakat yang ditangani oleh otoritas pengawas persaingan usaha.
Khusus di wilayah Sulawesi Selatan, Kanwil VI KPPU beberapa kali menangani perkara persekongkolan tender. Antara lain pada tahun 2018, KPPU telah memutus perkara nomor 16/KPPU-I/2018 dan nomor 17/KPPU-I/2018 yaitu terkait dugaan persekongkolan tender di Kabupaten Bantaeng dimana Para Terlapor dinyatakan bersalah dan dihukum denda.
Disamping melakukan upaya penegakan hukum, langkah pencegahan pun juga terus dilakukan. Kanwil VI KPPU secara aktif melakukan kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran terkait tender maupun korupsi dengan stakeholder yaitu Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah se Provinsi Sulawesi Selatan.
“KPPU berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat dalam semua sektor usaha termasuk dalam lingkup pengadaan barang dan jasa, baik dalam perspektif penegakan hukum maupun pencegahan, tentu saja dengan tetap mengedepankan asas pre sumption of innocent,” tegas Hilman. (*)
