OPINI—Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melakukan penyerangan, kali ini terjadi di daerah Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Sebelumnya KKB pimpinan Lamek Taplo membakar kantor Kecamatan Kiwirok, puskesmas, pasar, sekolah dasar, rumah petugas kesehatan, rumah guru, dan kantor Bank Papua di Kecamatan Kiwirok.

Tak hanya itu, anggota KKB Lamek Taplo juga menyerang petugas kesehatan Puskesmas Kiwirok. Dalam insiden itu seorang perawat meninggal dunia dan selebihnya mengalami luka serius. Para pelaku melakukan penyiksaan kepada tenaga kesehatan (nakes) menggunakan senjata tajam dan memukuli mereka (kompas.id, 19/09/21).

Akibat insiden ini aktivitas-aktivitas vital masyarakat terganggu, salah satunya berdampak besar terhadap pelayanan kesehatan di pedalaman Pegunungan Bintang, masyarakat setempat tidak bisa mendapatkan pelayanan ketika mereka sakit parah. Tentu aksi penyerangan ini mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya Ketua MPR, Bambang Soesatyo, yang meminta aparat segera menindak tegas KKB di Papua.

Menurutnya, keselamatan warga lebih utama, hal ini selaras dengan tuntutan ratusan tenaga kesehatan yang menggelar aksi berjalan kaki damai mengelilingi jalan protokol di Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Sabtu lalu (17/09), mereka meminta jaminan keselamatan saat bertugas di Papua (suara.co, 17/09/21).

Benih Disintegrasi Tumbuh Subur dalam Sistem Kapitalis

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan istilah yang digunakan beberapa tahun belakangan untuk menyebut organisasi di Papua yang berusaha memisahkan diri dari wilayah kesatuan NKRI, kelompok ini sebelumnya bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Organisasi ini dibentuk pada tahun 1963 sebagai reaksi ketidakpuasan sebagai rakyat Papua atas keputusan Perjanjian New York yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1962 antara Belanda dan Indonesia, tanpa melibatkan rakyat Papua dan Papua Barat.

Keinginan untuk melepaskan diri dari Indonesia semakin kuat melihat kondisi yang dialami oleh masyarakat Papua. Ada banyak masalah yang dialami oleh warga Papua, diantaranya kemiskinan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, keterisolasian, dan pengangguran.

Papua sejak lama telah menyimpan ironi, wilayah dengan sektor pertambangannya yang mampu memberikan kontribusi lebih dari 50% perekonomian Papua dengan 2,5 miliar ton batuan biji emas dan tembaga, serta flora dan fauna yang melimpah, tetapi tetap diganjar dengan kemiskinan. Papua telah lama menjadi daerah termiskin di Indonesia.

Selain itu, juga karena masuknya pekerja asing melalui Non-Governmental Organization (NGO) yang semakin memprovokasi rasa kecewa publik terhadap pemerintah dan mengarahkan menjadi gerakan separatis.

Selain itu, pihak asing ikut bermain dan semakin mempertajam isu kemerdekaan Papua, kampanye kemerdekaan Papua semakin agresif setelah gerakan Benny Wenda mendapat dukungan dari Dewan Kota Oxford, Inggris pada tahun 2011. Bahkan hingga hari ini keterlibatan asing untuk isu Papua semakin gencar.

Hal ini tidak lain karena potensi alam Papua yang luar biasa, tentu akan lebih mudah bagi korporasi global untuk bertransaksi dengan negara baru Papua daripada dengan pemerintah Indonesia yang lebih mapan dan telah dikuasai oleh korporasi yang lebih kuat.

Munculnya gerakan separatis yang bertindak tidak manusiawi, seperti KKB dapat merusak persatuan serta mengancam kedaulatan negara. Peristiwa ini seharusnya menjadi tamparan bagi pemerintah untuk bertindak tegas dalam memberantas kelompok separatis seperti KKB, karena perlindungan negara merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada rakyatnya.

Jaminan akan rasa aman semestinya tidak boleh diabaikan. Namun, pemerintah memang sejak lama tidak serius menyelesaikan masalah Papua, buktinya kelompok separatis semakin berulah dan keamanan rakyat semakin terancam.

Inilah akibat sistem pemerintahan kapitalisme yang hanya mengutamakan kepentingan para pemilik modal kapitalis dan abai terhadap nasib warga asli Papua. Kerusakan alam akibat eksploitasi tanpa henti dan miskinnya warga asli Papua adalah bukti tak terbantahkan akan buruknya kapitalisme menyelesaikan masalah Papua.

Solusi Islam dalam Memberantas Tindakan Separatis

Berbeda dengan sistem kapitalis, dalam sistem Islam negara diwajibkan menjamin keselamatan rakyat dan memberantas tuntas setiap tindakan separatisme. Islam mewajibkan negara mandiri dan berdaulat mengurusi rakyatnya, serta bebas dari intervensi asing atau pun arahan internasional.

Jika Papua diurus dalam sistem Islam maka yang akan dilakukan adalah melakukan pemerataan ekonomi dan pembangunan, mulai membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara layak. Skema itu dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki tanah Papua.

Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaannya, negara sebagai pelaku utama eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam bukan diserahkan kepada asing atau pihak swasta, dengan begitu kesejahteraan hidup masyarakat Papua akan terwujud, sehingga keinginan untuk lepas dari negara tidak ada lagi dan mereka bisa merasakan keadilan, kelompok separatis pun tidak akan terbentuk.

Jika ternyata tetap terdapat kelompok separatis maka dalam daulah Islam hukum ditegakkan secara tegas dan adil baik kepada kelompok separatis dan tindak kriminal lainnya. Dalam Islam menjaga persatuan dan kesatuan adalah kewajiban, memisahkan diri dari negara merupakan keharaman, setiap pelaku bughat atau makar diberi sanksi dengan diperangi.

Arti diperangi disini maksudnya adalah memberi pelajaran kepada mereka tanpa membunuh nyawanya, agar mereka kembali bersatu dalam negara. Islam juga mencegah segala bentuk intervensi asing terhadap kafir harbi fi’lan, tidak boleh ada kerja sama dalam bentuk apapun.

Sedangkan perlakuan Islam kepada dzimmi (yakni nonmuslim yang berada dalam perlindungan Khilafah) sangat adil, hak dan kebutuhan terpenuhi dan terjamin seperti halnya warga muslim. Sikap rasis dan diskriminatif hampir tidak pernah terjadi. Rasulullah SAW. bersabda Barang siapa menyakiti seorang dzimmi (nonmuslim yang tidak memerangi umat muslim), maka sesungguhnya dia telah menyakitiku. Dan barang siapa yang telah menyakitiku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. (HR. Imam Thabrani).

Tindakan separatis dapat diberantas manakala negara yang dimaksud berbentuk sistem pemerintahan Islam dalam bingkai negara Khilafah Islamiyah. Bukan negara demokrasi kapitalis yang justru menjadi pemicu kuat bibit separatis tak pernah ada habisnya. (*)

Penulis: Irnawati (Mahasiswi, Aktivis Muslimah)

 

***

 

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.