Krisis Tata Kelola dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia
Laboran sedang bekerja di BTKLPP Yogyakarta. Hari Sabtu (2 Mei 2020) gugus tugas menyatakan reagen untuk uji sampel terlambat sehingga mengganggu kinerja lab. (Foto:VOA/Nurhadi)

YOGYAKARTA – Pandemi virus corona awalnya adalah krisis sektor kesehatan. Namun seiring waktu, dampaknya merembet ke berbagai sektor dan menimbulkan persoalan tata kelola.

Untuk mengupas berbagai persoalan tata kelola itu, 37 penulis lintas fakultas dari Universitas Gadjah Mada menyusun buku Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia.

Editor buku ini, Wawan Mas’udi menyatakan, buku tersebut lahir sebagai kegelisahan para penulis yang kebetulan adalah dosen dan peneliti di kampus UGM. Mereka memandang, pandemi ini bukan lagi krisis sektor kesehatan. Para ahli di bidang ilmu non medis merasa perlu turut memahami apa yang sebenarnya terjadi.

“Kami sampai pada satu kata kunci penting, bahwa krisis kesehatan ini telah menjadi krisis tata kelola penanganan. Baik di level global maupun nasional.”

“Pada saat bersamaan, wacana awal sangat didominasi oleh kajian aspek medis, ini penting. Namun bagi kami memahami dimensi tata kelola itu juga penting karena ini menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan penanganan wabah,” kata Wawan.

Buku tersebut sementara tersedia dalam bentuk digital. Para penulisnya mencoba memotret berbagai persoalan yang muncul dari langkah pilihan pemerintah. Peluncurannya dilakukan pada Sabtu (3/5) melalui diskusi daring yang diikuti berbagai pihak.

Buku ini terdiri dari 18 bab, dalam 4 bagian inti, pengantar dan penutup. Empat bagian inti buku mencakup; respon pemerintah dan lembaga internasional, respon dan resiliensi sektoral, kelompok marginal dan modal sosial, dan dimensi pengetahuan dan komunikasi publik.

Buku ini secara umum menunjukkan sisi gelap tata dan kegamangan yang melanda semua aktor dan sektor dalam meresponnya.

Namun di tengah itu, muncul kekuatan dan inisiatif berbagai pihak, terutama masyarakat, yang mencerminkan menguatnya solidaritas di level sub nasional, nasional, dan global.

Salah satu yang dikaji adalah kepemimpinan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam menghadapi krisis.

Krisis Tata Kelola dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia
Pertemuan virtual Tata Kelola Penanganan COVID-19. (Foto: Nurhadi/screengrab)

Namun, Abetnego Tarigan, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), meminta semua pihak melihat persoalan dalam cakupan lebih luas.

Menurut Abetnego, harus dimaklumi bahwa Terawan baru saja memegang jabatan sebagai menteri kesehatan ketika virus corona mulai menyebar. Dia meyakini, konsolidasi internal di tingkat kementerian belum sempurna, sehingga proses koordinasi organisasi tidak berjalan baik.

Sistem di dalamnya juga tidak berjalan, misalnya dalam pelaporan kasus virus corona pada awal pandemi. Abetgeno menyayangkan adanya analisa banyak media yang meragukan transparansi data pemerintah dan menganggap ada yang ditutup-tutupi.

“Bagi saya yang melihat proses ini dan mengawal data, melihat memang dalam konteks sistem, data kita sektor kesehatan, selama ini tidak terbangun dengan baik.”

“Saya menemukan ada data yang masuk melalui aplikasi yang disiapkan pemerintah dari rumah sakit, ada yang melaui excel, ada yang ditulis tangan dan difoto, artinya secara sistem memang tidak mendukung munculnya suatu data yang cepat, tepat dan akurat dan bisa diakses dengan mudah,” kata Abetnego.

Pemerintah, lanjutnya, telah melakukan perbaikan dalam banyak sisi termasuk data terkait virus corona. Data korban misalnya, kini tersedia detil hingga jenis kelamin dan penyakit penyertanya.

Abetnego juga mengaku menerima masukan tentang sektor kesehatan Indonesia yang berjalan seperti kartel. Transparansi dan akuntabilitas tidak berjalan baik.

Abetnego memberi contoh, selama Januari dan Februari, tidak terdengar kritik kalangan dokter terhadap Kemenkes terkait ini.

Sektor ini, kata dia, sangat tertutup, berbeda sekali dengan sektor politik dan ekonomi, di mana kebijakan pemerintah bisa langsung melahirkan begitu banyak kritik.

Menurut pengamatan Abetnego, semua aktor sektor kesehatan seperti dokter, rumah sakit, perusahaan farmasi, dinas kesehatan hingga kementerian saling kunci sehingga iklim kritik tidak berjalan.

Presiden Jokowi, kata Abetnego, telah mendorong agar kebijakan dikelola secara dinamis. Misalnya soal larangan mudik yang diputuskan setelah survei masyarakat berkali-kali.

Banyak pihak menyebut tindakan semacam itu sebagai ketidaktegasan, sementara pemerintah memandangnya sebagai kehati-hatian.

“Dalam kasus pandemi, selalu pemerintah dihadapkan pada dua pilihan, antara terlalu cepat dan terlambat. Ini akan selalu menjadi perdebatan dan diskusi dalam pengambilan keputusan,”ujar Abetnego.

Pemimpin Redaksi Jakarta Post, Nezar Patria memberi tanggapan dalam tema komunikasi publik pemerintah terkait pandemi. Dia menilai ada banyak catatan harus diberikan dalam komunikasi pemerintah ke publik.

“Lubang-lubang dalam komunikasi itu terjadi karena kegamangan pemerintah sendiri. Mereka harus bersikap tidak panik,” kata Nezar.

Krisis Tata Kelola dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia
Menkes Dr Terawan memberi pertanyaan seputar perkembangan virus Corona Usai Ratas di Kantor Presiden , Jakarta, Selasa (28/1) (Foto: VOA/Ghita)

Ketidakpanikan pemerintah itu coba ditunjukkan lewat berbagai ekspresi, seperti penampilan Menkes Terawan di awal wabah yang tanpa masker.

Begitu juga dengan ucapannya ketika itu, bahwa infeksi virus corona akan sembuh sendiri, yang kini sangat populer sebagai meme.

Juga sejumlah pejabat yang berulang mengatakan, virus corona bisa ditangkal dengan doa. Sayangnya, sikap tidak panik itu berumur pendek.

“Tapi masalahnya, semua menjadi panik ketika ada confirmed case di awal Maret, dan media kemudian juga lebih agresif menekan pemerintah untuk mengambil tindakan lebih cepat dan lebih solid, dan ini ada perubahan sikap pemerintah yang cepat juga,” papar Nezar.

Ketidaksolidan, kata Nezar juga muncul, dan bisa dilihat dari perbedaan peryataan juru bicara Presiden dan juru bicara Kemenkes.

Semua persoalan itu baru terurai sekitar pertengahan Maret 2020, ketika pemerintah memutuskan pembentukan gugus tugas dan adanya juru bicara resmi terkait pandemi.

Sementara itu Jonatan Lassa, dosen dan peneliti manajemen kebencanaan dari Universitas Charles Darwin, Australia, menanggapi isi buku dari sisi respon masyarakat, pemerintah dan industri.

Menurutnya, pemerintah bersifat protektif, namun di sisi lain tidak memberikan solusi yang cukup cepat dalam pandemi ini.

Lassa juga mengungkap sejumlah prakarsa masyarakat yang muncul sebagai solidaritas mengatasi pandemi.

Di sisi lain, dia meminta pemerintah memberi perhatian lebih kepada mereka yang kehilangan kemampuan menyewa tempat tinggal akibat krisis.

Dalam banyak bencana, kelompok ini sangat rentan karena kehilangan naungan. Lassa juga menggarisbawahi kebijakan penggunaan dana desa terkait penanggulangan dampak pandemi.

Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto menyebut, buku ini merupakan upaya mendokumentasikan pandemi di awal abad 21 ini .

“Kita berharap catatan ini menjadi hadiah penting untuk generasi yang akan datang, ketika mereka menghadapi pandemi yang sama, mereka belajar dari generasi sebelumnya, dan akan bisa menangani dengan cara yang lebih baik,” kata Erwan. [voa]

Krisis Tata Kelola dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di gedung khusus penanganan pasien virus corona RSA UGM yang sedang disiapkan, 29 April 2020. Pemerintah dinilai lambat antisipasi sehingga kesiapan RS khusus baru dilakukan. (Foto: Humas UGM)