Kurikulum Prototipe, Apakah ada Jaminan Mutu Pendidikan?

Kurikulum Prototipe, Apakah ada Jaminan Mutu Pendidikan?
Anggun Sunarti, SH

OPINI—Pendidikan adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk keberlangsungan sebuah generasi. Sayangnya problem dalam dunia pendidikan tak kunjung usai sepanjang tahun. Selama pandemi banyak terjadi regenerasi di berbagai wilayah sehingga ini membutuhkan penanganan yang serius. Generasi rusak akan menggambarkan nasib gagal dari suatu bangsa kedepannya.

Penanganan dalam dunia pendidikan sebagai dampak pandemi terus dilakukan. Berbagai kebijakan telah dilakukan sebagai bentuk pembaruan dunia pendidikan di kondisi yang berbeda.Setelah sebelumnya PJJ, PTM berskala dan yang lainnya diberlakukan sebagai langkah praktis keberlangsungan pendidikan di masa pandemi, selanjutnya pemerintah akan mengadakan pembaharuan kurikulum untuk mengatasi banyaknya kehilangan pembelajaran atau learning loss dan mengakselerasi transformasi pendidikan nasional.

Kemendikbud Ristek menawarkan kurikulum prototipe sebagai pilihan bagi sekolah dalam mengatasi permasalahan dalam dunia pendidikan. Hal itu juga didukung oleh
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda dalam kesempatan “Lokakarya Sosialisasi Buku dan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran”, di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (27/12/2021).

Dilansir dari media kompas.com (30/12/21), salah satu alasan komisi X memberikan dukungannya terhadap penerapan kurikulum prototipe atau kurikulum 2022 ini adalah sebagai bentuk adaptasi dan inovasi. Kurikulum prototipe dianggap sebagai adaptasi dan inovasi yang diperlukan agar dapat bertahan di tengah perkembangan zaman, dimana salah satunya menyangkut opsi model kurikulum yang berlaku di Indonesia.

Himbauan untuk melakukan terobosan inovasi di dunia pendidikan karena disrupsi di bidang pendidikan akan berdampak pada peserta didik di semua jenjang. Maka perlu dilakukan pembaruan kurikulum. Ujar Ketua Komisi X DPR.

Kesenjangan Pendidikan dalam Penggunaan Kurikulum Prototipe

Kurikulum prototipe merupakan kurikulum pilihan (opsi) yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran (TA) 2022/2023. Kurikulum ini berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran. Memberikan banyak ruang/waktu secara opsional yang bisa dikembangkan setiap sekolah. Bahkan dalam perkara teknis guru diberikan hak otoritas untuk memodifikasi perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

Berita Lainnya

Tidak hanya itu, kurikulum prototipe yang memuat lebih sedikit materi, juga dilengkapi dengan perangkat yang memudahkan guru melakukan diferensiasi pembelajaran. Misalnya, Kemendikbudristek akan menyediakan alat asesmen diagnostik untuk literasi membaca dan matematika. Kemendikbudristek juga akan membekali guru dengan beragam contoh modul yang bisa diadopsi atau diadaptasi sesuai konteks.

Melihat hal ini, apakah tidak dipertimbangkan kesenjangan kemampuan sekolah dan tenaga pendidik di semua wilayah Indonesia?

Justru kurikulum ini bisa memperburuk kesenjangan dan menunjukkan lepasnya negara dari penjaminan mutu pendidikan. Negara seharusnya memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya sebagai keberhasilan dari penerapan sistem aturan yang ada.

Kemampuan seorang guru akan menentukan berjalannya proses belajar mengajar yang terjadi. Apalagi di masa pandemi, mereka harus kerja keras untuk menguasai kemampuan dalam mengelola IT (Information Technology). Tentu ini bukanlah waktu yang singkat apalagi kemampuan fisik dari sebagian guru sudah banyak yang menurun.

Kebijakan ini meskipun tujuannya adalah untuk kepentingan peningkatan transformasi pendidikan nasional dan agar tidak terjadi loss learning pada peserta didik, tapi penting juga diperhatikan kemampuan pengajar dan kualitas sekolah yang ada. Semua itu dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan dalam penerapan kebijakan.

Seperti inilah kebijakan dalam sistem kapitalisme. Kebijakan yang diterapkan harusnya bisa memberikan kemudahan dalam lingkungan pendidikan, nyatanya hanya akan menimbulkan permasalahan karena sekolah dan staf pengajarnya diberikan kebebasan untuk menjalankan kurikulum tersebut tanpa disertai sarana dan prasarana yang mendukung.

Kebijakan yang berorientasi pada keuntungan tidak akan berpihak sepenuhnya pada kemaslahatan rakyat. Kurikulum yang berasaskan sekularisme ini hanya akan mengalihkan kaum muslimin dari aqidah yang benar dan jauh dari syariatNya.

Kurikulum Pendidikan dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, pengambilan kebijakan tidak serta merta dilakukan tanpa melihat kondisi dan kemampuan rakyatnya. Kebijakan akan diputuskan dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan rakyat meskipun dalam kondisi pandemi.

Negara punya kewajiban untuk mengurus dan menyediakan sarana dan prasarana yang terbaik untuk menunjang keberhasilan pendidikan. Pemberlakuan kurikulum tidak akan diserahkan begitu saja pada pihak sekolah tanpa ada pengawasan dari pihak negara.

Dalam sistem Islam, dasar yang menjadi pondasi kurikulum pendidikan adalah akidah Islam. Artinya strategi pembelajaran pendidikan Islam dalam sebuah kurikulum pendidikan hanya satu yaitu wajib berlandaskan akidah Islam.

Keberadaan kurikulum pendidikan dengan landasan Islam akan menghasilkan ouput yang berkepribadian Islam. Tidak akan ada kesenjangan dalam pemberlakuan kebijakan karena tenaga pendidik sudah dibekali dengan ilmu yang mempuni. Mutu pendidikan akan selalu terjamin sepanjang zaman. Hal ini bisa dibuktikan dengan keberadaan sejarah kejayaan Islam yang berhasil menguasai 2/3 dunia dengan sistem terbaiknya.

Wallahu a’lam bisshawab.

Penulis: Anggun Sunarti, SH (Aktivis Dakwah)

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.

Berita Terkait