OPINI – Awal mulanya, Novel Coronavirus (COVID-19) atau SARS-CoV-2 muncul pertama kali di Negara China tepatnya di Kota Wuhan pada Bulan Desember. Hingga pada bulan Januari Virus Covid-19 telah meyebar kebeberapa negara lainnya, seperti Korea Selatan, Italia, Singapura dan lain-lainnya.

Begitu cepatnya Virus Covid-19 tersebar ke berbagai negara, WHO selaku lembaga kesehatan Internasional mengambil tindakan, yakni memberi tahukan kepada negara lainnya untuk melakukan deteksi dini virus Covid-19.

Tindakan yang diambil WHO dapat dikatakan lamban, sebab sudah luasnya wabah Virus Covid-19 menyebar, WHO baru mengambil sikap. Meskipun sudah ada peringatan dari WHO, Pemerintah Indonesia tidak menganggap serius peringatan yang di berikan WHO.

Malahan, pemerintah mengeluarkan begitu banyak dana untuk Pariwisata yang sepi akibat adanya wabah tersebut. Selain itu, pemerintah masih membuka jalur udara baik dari luar negeri masuk ke dalam negeri atau antar provinsi.

Bahkan salah satu pejabat mengatakan, bahwa Virus Corona tidak ada di Indonesia sebab dipengaruhi oleh iklim.

Selain itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga mengkaim bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara besar di Asia yang belum memiliki kasus positif virus corona.

Sementara negara-negara lain beberapa sudah memiliki kasus positif virus corona. “Yang ingin saya katakan bahwa saat ini Indonesia itu adalah satu-satunya negara besar di Asia yang tidak punya kasus Corona. Virus corona itu tuh ndak ada di Indonesia,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (7/2/2020, CNNIndonesia).

Tak selang beberapa lama, pada tanggal 2 Maret 2020, Joko Widodo mengumumkan bahwa ada 2 warga negara Indonesia positif Covid-19.

Kemudian, semakin bertabahnya manyarakat yang positif Covid-19 mengambil sebuah tindakan yakni Presiden Joko Widodo meyerahkan status darurat di daerahnya kepada kepala daerah.

Pasalnya, Jokowi menilai tingkat penyebaranya virus corona derajatnya lebih bervariasi di setiap daerah.

“Saya minta kepada seluruh Gubernur, kepada seluruh Bupati, kepada seluruh Walikota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar untuk menelaah situasi yang ada”.

Kendati begitu, para kepala tetap diminta berkoordinasi ke Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) untuk menentukannya. (15/3/2020, Liputan6).

Melihat tindakan Presiden Jokowi, salah satu anggota partai PKS menilai Jokowi seperti melepaskan tanggung jawab kepada daerah.

”Dalam kondisi pendemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola pak Jokowi menyerahkan kepada kepala daerah seperti lepas tanggung Jawab. Meski ada satu kebijakan Nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Pendemi ini tidak mengenal daerah,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Minggu (15/3/2020).

Mardani menilai tidak efektIfnya bila dikembalikan ke daerah-daerah terkait status bencana karena dikhawatirkan berbeda pendapat.

Menurut Mardani, semestinya Jokowi yang punya otoritas menyampaikan kebijakannya secara Nasional. “Justru tidak efektif. Mesti ada pendekatan Integral dan otoritas itu ada di tangan Presiden,” (Detiknews, 15/3/2020).

Jika sejak awal terjadinya kasus ini dan pemerintah mengambil tindakan, maka Covid-19 tidak dapat masuk ke Indonesia dan masyarakat Indonesia tidak akan terjangkit wabah ini. Tetapi sebaliknya, pemerintah menganggap enteng wabah ini.

Di Indonesia situasi Covid-19 per tanggal 27 Maret 2020, 893 orang yang dinyatakan positif terjangkit virus tersebut, 78 meninggal dunia dan 35 sembuh. Sedangkan secara global, kasus terkonfirmasi sebanyak 416.686 jiwa, 18.589 meninggal tersebar di 187 negara. (Sumber: covid19.go.id)

Semakin hari orang yang positif Covid-19 akan semkin bertambah, akibat tidak dilakukannya pencegahan atau lockdown.

Alasan pemerintah tidak melakukan lockdown ialah akan memperburuk perekonomian. Bahkan nilai tukar rupiah pun mencapai Rp16.000.

Menurut penulis, meskipun lockdown ini memperburuk ekonomi, tetapi dapat memutuskan rantai penyebaran Covid-19 dan tidak dapat membahayakan masyarat.

Bukannya Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan pemasukan pajak yang tinggi. Mengapa untuk membiayai pemberantasan Covid-19 sangat sulit dilakukan?

Masalah wabah ini bukan pertama kali terjadi. Tetapi pernah terjadi di Syam, Bursa dan Granada. Islam memiliki solusi dalam menghadapi wabah ini.

Mengatasi wabah yang telah tersebar di seluruh dunia (pendemi), membutuhkan solusi yang tegas dan tuntas. Solusi inipun pernah di contohkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya dan pada Daulah Abbasiyah.

Pada masa Umar bin Khattab, saat di wilayah Syam terkena wabah beliau mengumpulkan para sahabat untuk meminta pendapat. Hingga Abdurarahman bin Auf memberi pendapat tentang hadis Rasulullah yakni:

“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu (HR. Bukhairi).”

Sehingga pada saat itu Khalifah Umar memutuskan untuk mengkarantina wilayah Syam dan tidak boleh ada yang dapat memasuki wilayah Syam.

Namun bukan berarti khalifah Umar membiarkan masyarakatnya mati kelaparan, tetapi selalu memberi bantuan seperti bantuan pangan dan papan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya saat itu. (*)

Nur Ana Sofirotun
Penulis: Nur Ana Sofirotun (Mahasiswa Pertanian Universitas Hasanuddin)