OPINI – Pada tanggal 11 Maret 2020, Covid-19 sebagai jenis baru dari Corona Virus telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehtan Dunia (WHO) karena telah menyebar luas ke banyak negara termasuk Indonesia. Status ini menjadi Alarm peringatan kepada seluruh dunia akan bahayanya wabah ini.

Indonesia sendiri pertama kali menemukan sebanyak 2 kasus positif covid 19 pada tanggal 2 maret 2020, kasus ini kemudian membuat presiden menuai banyak kritikan karena dinilai abai sejak awal terhadap peringatan banyak pihak yang sebelumnya telah memberikan masukan kepada presiden untuk lebih cepat mengambil langkah sebelum covid 19 menyebar masuk ke indonesia.

Namun presiden dan beberapa jajaran menterinya berani membuat pernyataan bahwa Covid 19 tidak akan bisa masuk ke indonesia.

Ini kemudian membuat salah satu wartawan dari CNN Indonesia meminta presiden untuk menyampaikan maaf, karena presiden selaku komandan satgas telah gagal membendung masuknya corona ke Indonesia dengan cepat dan tepat, padahal sebelumnya sudah diperingatkan oleh berbagai pihak.

Sejak awal masyarakat memang ragu terhadap keseriusan pemerintah dalam menangani Covid-19, pemerintah dinilai tidak trasparan dalam memberikan informasi dan hingga saat ini pemerintah belum juga mengambil langkah untuk melakukan lockdown menghambat penyebaran Covid 19 ini.

Data akumulasi per tanggal 26 Maret 2020 oleh Jubir pemerintah Achmad Yurianto, menyampaikan ada 893 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan 78 orang telah meninggal dunia.

Hal ini menjadikan Indonesia menduduki posisi pertama sebagai negara dikawasan Asean dengan kasus kematian tertinggi akibat Covid-19.

Melihat penambahan kasus dan penyebaran yang sangat cepat dalam kurun waktu 19 hari sejak 2 Maret 2020, ini telah membuktikan bahwa penyebabnya memang karena sejak awal pemerintah telah gagal mengambil tindak cepat tanggap dalam menghadapi covid 19 ini.

Termasuk dalam menentukan status bencana nasional, pemerintah sangat lambat, sehingga resiko penyebaran lebih mudah terjadi.

Bahkan Direktur Jenderal WHO Tedros lewat suratnya kepada Jokowi 10 Maret 2020, menyarankan dengan sangat agar Jokowi meningkatkan mekanisme emergency response, termasuk mendeklarasikan darurat nasional.

Namun, Presiden hanya menyerahkan kepada kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing dengan berkonsultasi bersama BNPB.

Sehingga oleh Ketua DPP PKS Mardani, Jokowi dinilai seperti melepaskan tanggung jawab kepada daerah, Mardani mengatakan “Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif, mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah, pandemi ini tidak mengenal daerah”.

Adanya pengalihan tanggung jawab kepada kepala daerah akan mengakibatkan pengambilan tindakan/kebijakan yang berbeda-beda, bisa saja untuk suatu daerah yang mendapati daerahnya zero kasus covid-19 akan tetap membuka akses penyebaran virus, seperti tempat wisata dan tempat dimana kebanyakan orang berkumpul.

Sehingga tanpa disadari yang terjadi adalah penularan masuk ke daerah itu dengan cepat, seperti kondisi saat ini yang menyebabkan ditemukannya kasus-kasus didaerah yang baru.

Inilah pentingnya adanya kebijakan langsung dari presiden untuk seluruh wilayah agar pencegahan dan penekanan penyebaran virus dapat dilakukan secara komprehensif.

Berbagai masalah lain yang juga pemerintah tidak tegas bahkan berlepas tangan dan membuat rakyat sengsara diantaranya; masih leluasanya WNA untuk masuk ke indonesia khususnya dari China, padahal negara lain sudah melakukan Lockdown.

Ini sama saja membuka jalan bagi covid-19 untuk semakin mudah masuk dan menjangkiti masyarakat. Presiden tidak mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi dibeberapa negara lain dengan penyebaran wabah yang begitu cepat dan memakan banyak korban.

Kemudian adanya beberapa pihak yang memainan harga untuk barang kebutuhan proteksi diri dari virus seperti hand sanitizer, masker dan kebutuhan lain, yang membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkannya.

Telah dikeluarkan kebijakan untuk melakukan isolasi diri dan keluarga dirumah, tapi tanpa ketegasan, sekolah di liburkan tapi tempat-tempat lain yang menjadi titik kumpul kebanyakan orang masih dibiarkan terbuka.

Sehingga yang terjadi adalah masa liburan sekolah digunakan untuk jalan-jalan dan akhirnya penyebaran virus masih terjadi dan bahkan penyebarannya dapat berlipat ganda hingga masyarakat sulit terhindar dari covid-19.

Banyaknya keluhan dari tenaga medis berkaitan dengan kurangnya APD yang dimiliki, membuat mereka yang selalu berada di garda terdepan dalam menangani pasien covid-19 akhirnya terinfeksi.

Bahkan, ada beberapa organisasi kesehatan yang berjuang sendiri tanpa pemerintah dalam mengumpulkan dana untuk memenuhi kebutuhan APD mereka.

Himbauan untuk melakukan social distancing seakan tidak di indahkan oleh masyarakat karena adanya dilema yang membuat mereka berpikir keras untuk tinggal dirumah, bagaimana mereka akan memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, bila tidak keluar rumah.

Sehingga disinilah kehidupan masyarakat menjadi sengsara, maju mundur kena/keluar rumah atau tidak, sama-sama membahayakan kehidupan mereka.

Berbagai masalah ini kemudian melahirkan pendapat tokoh senior Jawa Barat, TjeTje Hidayat Padmawinata yang menyatakan, bahwa Indonesia hari ini ‘A Nation without a Leader’ (Negara Tanpa Pemimpin, Krisis Kenegarawanan).

Kemudian hal ini dibenarkan oleh pemerhati kebijakan publik, Syafril Sjofyan dengan mengatakan bahwa negara saat ini krisis kenegarawanan seakan-akan tanpa pemimpin. Dalam keadaan krisis terlihat kualitas kepemimpinan yang sangat lemah dan amburadul,”

Memang benar, jika melihat fakta yang terjadi, kehidupan kita saat ini di tengah badai wabah mematikan covid-19 seakan berjuang sendiri.

Sementara pemerintah malah seakan menjadi jembatan yang menciptakan kesengsaraan bagi rakyat, tidak ada pemimpin negarawan sejati yang memegang tanggung jawab dalam mengurusi dan menyelamatkan rakyat.

Pemimpin negarawan mempunyai peran besar dalam pengelolaan kehidupan suatu bangsa dan negara, kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang mulia yang membawa manfaat bagi seluruh umat manusia.

Sosok pemimpin negarawan dapat dilihat pada diri Rasulullah dan para sahabat, dalam menjalankan amanah sebagai khalifah/pemimpin dibawah sistem islam beliau sangat meri’ayah rakyatnya termasuk saat wabah yang juga pernah terjadi di masa ke khilafahan, Khalifah menerapkan lockdown atas wilayah yang terkena wabah tersebut.

Misalnya saja pada masa Khalifah Umar bin Khattab, saat wilayah Syam terkena wabah, Abdurrahman bin ‘Auf mengingatkan beliau atas perintah nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam.

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari)

Sehingga proses karantina (lockdown) akhirnya dilakukan di wilayah Syam, dan tidak boleh ada yang memasuki wilayah tersebut.

Namun, pada keadaan yang menuntut penduduk untuk tetap di rumah bukan berarti Umar membiarkan penduduk Syam diam tanpa pemenuhan berbagai kebutuhan dan membarkan penduduk mati ditelan wabah tanpa penanganan lebih lanjut.

Umar bin Khattab sebagai pemimpin/khalifah tak berlepas tangan, tapi segala bantuan diberikan dengan baik dan tidak bersifat parsial, tetapi menyeluruh.

Bantuan yang diberikan berupa penyediaan sandang dan pangan yang cukup bagi penduduk di wilayah terkena wabah. Bahkan Umar pun membatasi makanan untuk dirinya sendiri karena teringat dengan rakyat yang menjadi amanah beliau dunia akhirat.

Masya Allah, inilah potret pemimpin negarawan yang sesungguhnya akan mendatangkan kemaslahatan bagi keberlangsungan hidup rakyat.

Dan inilah sikap yang seharusnya diambil oleh pemimpin kita saat ini, pemimpin yang sibuk dalam berjibaku menyelesaikan wabah ini di iringi dengan rasa tanggung jawab dalam mengemban amanah sebagai pemimpin yang harus melakukan ri’ayah kepada umat.

Namun melihat kondisi saat ini, sepertinya uluran kebijakan yang komprehensif dan efisien dari pemimpin dalam memutus mata rantai penyebaran wabah covid-19 dan membuat masyarakat mendapat pemenuhan yang layak.

Rasanya masih jauh dari yang kita harapkan selama yang memegang kemudi pemerintahan masih bertahan dengan sistem kapitalisme yang melahirkan pemikiran bahwa ekonomi harus diselamatkan terlebih dahulu dari pada nyawa rakyat. Wallahu A’lam Bissawab.

Penulis: Sitawati (Mahasiswa Magister Kebidanan Universitas Hasanuddin)