OPINI—Usai pemerintah menuntaskan proyek Keret Cepat Jakarta-Bandung, kini digencarkan pula rencana membangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Diketahui, Presiden Jokowi berencana kunjungan kerja ke Cina untuk membicarakan beberapa kerja sama, salah satunya melanjutkan proyek kereta cepat.
Kali ini, proyek tersebut akan menghubungkan Kota Jakarta dan Surabaya, dimana akan mempersingkat waktu perjalanan Jakarta-Surabaya menjadi empat jam saja. Jalur kereta cepat tersebut akan melewati Kota Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Solo dan terakhir Surabaya.
Guna melancarkan proyek kereta cepat, Indonesia menggaet kerja sama dengan Cina. Sebab industri kereta api dalam negeri yang dikelola oleh INKA belum mampu membuat kereta api cepat. Perusahaan milik negara tersebut hanya dapat memproduksi rangkaian kereta (trainset) LRT Jabodebek.
Proyek itu pun masih menuai berbagai keluhan dari para pengguna. Maka dari itu, dalam merealisasikan pruoyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, pemerintah tetap akan menggandeng Cina yang akan bekerja sama dengan INKA. (Kumparan, 15-10-2023).
Dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat dipelajari bahwa begitu banyaknya masalah yang muncul, mulai dari lamanya pembangunan proyek tersebut hingga biaya yang membengkak dari US$5,13 miliar menjadi US$6,071 miliar.
Biaya ini berasal dari 75% pinjaman Cina Development Bank (CDB) dan 25% lagi merupakan setoran modal dari konsorsium dua negara, yaitu Indonesia-Cina. Pembagiannya adalah konsorsium BUMN Indonesia menyumbang 60% dan sisanya berasal dari konsorsium Cina. (BBC News, 03-10-2023).
Apatah lagi proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya memiliki jarak tempuh lebih panjang dari Jakarta-Bandung. Maka, negara akan menggelontorkan dana yang lebih besar lagi.
Apabila CDB memberikan pinjaman pada proyek sebelumnya, tidak menutup kemungkinan proyek kereta cepat kedua ini pun sama, padahal utang negara saat ini sudah begitu membengkak. Dari sini dapat dibayangkan bagaimana jadinya jika pemegang kebijakan menambah utang lagi.
Dengan mengandalkan dana pinjaman luar negeri (apalagi dari Cina) sama saja rela mendorong negara ini masuk ke jebakan hutang. Hal yang mustahil, apabila Cina memberikan “hadiah” secara cuma-cuma. Negara tersebut sukarela membantu sebab ada “udang di balik batu”, apalagi dana pinjaman itu memiliki bunga.
Jika negara peminjam tak mampu membayar, bisa saja beberapa fasilitas milik negara akan tergadai untuk menutupi utang-utang tersebut. Mirisnya, negara yang terjerat utang tidak dapat berdaulat. Negara pemberi pinjaman cenderung akan mendikte dan menguasai berbagai kebijakan yang ada dalam negara yang berutang.
Proyek kereta cepat tentu membutuhkan biaya pembangunan yang fantastis. Begitu pula dengan perawatannya tidak mungkin menggunakan dana yang sedikit. Oleh karena itu, masyarakat akan merogoh kocek dalam-dalam untuk menikmati fasilitas ini. Harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung saja berkisar Rp250.000. Dalam artian, rakyat perlu membayar lebih banyak untuk menikmati layanan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Tentu tidak semua rakyat mampu membayar lebih untuk sebuah transportasi, melainkan hanya orang-orang berdompet tebal yang dapat menikmati fasilitas itu. Sebagaimana fasilitas jalan tol, tidak semua rakyat bisa menikmatinya. Begitu pula dengan fasilitas kereta cepat ini yang nyatanya dibangun hanya untuk segelintir orang.
Jika diperhatikan, kereta cepat ini akan melewati jalur sibuk, kota besar se-Jawa raya. Maka, dapat dipastikan ini untuk mempermudah pelaku ekonomi (golongan elite) dalam melakukan transaksi ekonomi, bukan untuk memudahkan seluruh rakyat dalam mendapatkan fasilitas transportasi.
Sedangkan rakyat sebenarnya hanya perlu transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Inilah realitas dari penerapan sistem tata negara ala kapitalisme, negara hanya memberikan kemudahan kepada para ekonom golongan elite saja. Lantas adakah solusi hakiki yang berpihak pada kepentingan rakyat secara keseluruhan?
Perlu dipahami kembali, bahwa Islam merupakan agama sekaligus sistem kehidupan yang memiliki pandangan khas mengenai pembangunan. Dalam hal ini, Islam memberikan tanggung jawab besar kepada negara. Negara (dalam hal ini khalifah sebagai pemimpin) berkewajiban mengurusi kebutuhan rakyat seluruhnya.
Khalifah tidak boleh pilih-pilih dalam memberikan fasilitas, termasuk moda transportasi. Khalifah wajib menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat.
Siapa pun itu entah kaya atau miskin, muslim atau bukan, selama berstatus warna negara, Khilafah wajib melayaninya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Khilafah akan membangun seluruh layanan publik dan fasilitas menggunakan anggaran dalam negeri, bukan berasal dari dana pinjaman luar negeri. Biaya tersebut berasal dari kas negara (baitul mal) yang mendapatkan pemasukan dari beberapa sektor, seperti kharaj, ganimah, fai, jizyah, pengelolaan SDA, dan lain-lain.
Khusus pemasukan dari pengelolaan SDA inilah, seluruhnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk membangun berbagai fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, ataupun transportasi umum.
Menyoal perihal investasi, Islam tentu membolehkan aktivitas tersebut, namun investasi tidak dilakukan dengan sembarangan, harus mengikuti syariat Islam dengan menggunakan kerja sama yang dibolehkan.
Oleh karena itu, Khilafah tidak akan melakukan investasi untuk membangun transportasi umum, apalagi investasi tersebut bekerja sama dengan negara yang jelas-jelas memusuhi Islam (kafir harbi). Dengan adanya kehati-hatian dan aturan yang tegas, Khilafah akan berdaulat dan tidak akan didikte oleh negara lain. Khilafah juga dapat memenuhi semua kebutuhan rakyat secara mandiri.
Inilah kesempurnaan konsep pembangunan dalam Islam. Konsep ini tidak akan pernah berlaku dalam sistem tata negara seperti sekarang ini. Maka, apabila menginginkan suatu negara memberikan fasilitas yang menyeluruh kepada semua rakyat, hanya Khilafah yang mampu melaksanakannya. (*)
Penulis
Maulina Alzagrib
(Aktivis Muslimah)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
