OPINI – Pangan merupakan salah satu dari hajat hidup manusia, jika tidak terpenuhi maka akan berdampak pada terjadinya kelaparan akut dan gizi buruk bahkan hal terburuk yang dihasilkan adalah kematian.
Krisis pangan kini bukan hanya melanda negara-negara berkembang tapi juga negara-negara maju. Dilansir dalam laman finance.detik.com, pada bulan April 2020 lalu, Presiden Joko Widodo memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju akan ancaman krisis pangan dunia di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) seperti yang diprediksi oleh Food and Agriculture Organization (FAO).
Peringatan itu pun langsung direspons para menteri, mulai dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dengan merencanakan pembangunan lumbung pangan nasional (food estate) pertama yang berlokasi di Kalimantan Tengah.
Namun, wacana lumbung pangan itu menuai kritik. Jokowi diminta melihat kembali rencana pembangunan lumbung pangan di pemerintahan periode-periode sebelumnya yang nyatanya semua menuai kegagalan.
Ada kiranya kritikan tersebut beralasan karena menurut pengamat pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, rencana ini sudah pernah diinisiasikan mulai dari pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto, lalu juga di periode pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jokowi sendiri pun sudah pernah mewacanakan pembangunan lumbung padi (rice estate) di Merauke namun hingga kini tak kunjung terealisasi.
Belum lagi Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat agar program Lumbung Pangan Nasional (LPN) dikaji ulang. Perlu perhitungan dan persiapan matang agar tak gagal seperti program sebelumnya.
Pembangunan program yang rencananya dibuat di lahan bekas Pengembangan Lahan Gambut (LPG) sangat perlu kehati-hatian.
Di zaman Soeharto, program ini tak membuahkan hasil. Malah banyak melahirkan masalah karena dibuat di lahan gambut yang butuh pengelolaan ekstra.
Dari kajian Kaprodi S3 Ilmu Teknik Pertanian Universitas Gadjah Mada, lahan gambut yang diubah menjadi sawah justru akan menghadapi masalah. Salah satunya degradasi kesuburan tanah.
Apalagi karena perubahan alih fungsi gambut menjadi persawahan, berdampak pada kerusakan alam yang tak bisa dielakkan.
Dalam hal ini kebijakan pemimpin negara harus lebih serius dan efektif dalam memenuhi pangan nasional. Jangan sampai justru terjebak dalam arus kepentingan politik ataupun kepentingan segelintir golongan.
Proyek LPN memerlukan pengaturan matang dan perhitungan yang tepat dalam pengerjaannya. Diperlukan sudut pandang yang utuh dalam menjamin ketersediaan dan jaminan kebutuhan pangan rakyat seperti dalam Islam.
Islam dalam sistem penerapannya meniscayakan kebutuhan pangan adalah perkara yang vital wajib dipenuhi oleh negara.
Jangankan seluruh rakyat bahkan satu jiwa saja yang terdampak kelaparan dianggap kedzaliman yang dilakukan penguasa yang pertanggung-jawabannya kepada Allah swt sangat berat.
Dalam Islam, politik pertanian dijalankan oleh negara islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibidang pertanian.
Mencegah terjadinya kerusakan distribusi di sektor produksi pertanian, sektor pengolahan hasil pertanian hingga sektor perdagangan hasil pertanian.
Kebijakan di sektor produksi pertanian misalnya, negara Islam menjamin ketersediaan pangan melalui program intersifikasi dan ekstensifikasi, Intersifikasi ditempuh dengan menggunakan saran produksi pertanian yang lebih baik seperti penggunaan bibit unggul, pupuk dan penyebarluasan teknik-teknik modern yang lebih efektif dikalangan petani.
Negara harus menyediakan modal secara gratis bagi yang tidak mampu agar mereka dapat mengelola lahan yang dimilikinya.
Adapun ekstensifikasi dilakukan untuk mendukung perluasan lahan pertanian dengan cara menghidupkan tanah mati dengan cara mengelolahnya. Rasulullah saw, bersabda :
“Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya” (HR. Al-Bukhari)
Dengan demikian, negara bisa melakukan swasembada pangan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memiliki stok atau cadangan yang cukup untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak.
Sebab, Islam mewajibkan negaranya untuk bisa mandiri dan mencegah hal-hal yang bisa menciptakan ketergantungan pada pihak luar.
Adapun kebijakan di sektor pengelolaan pertanian, negara mengatur jenis komoditi dan sektor industri apa saja yang boleh dan tidak boleh diperdagangkan.
Menfasilitasi ketersediaan bahan baku industri pertanian yang memadai dengan harga yang layak.
Membangun pasar-pasar dan lembaga pendukung seperti lembaga penyuluhan pertanian dan lembaga keuangan yang menyediakan modal bagi usaha di sektor industri pertanian.
Semuanya dibutuhkan agar industri pertanian dapat tumbuh dengan baik.
Selanjutnya kebijakan di sektor perdagangan hasil, negara harus melakukan berbagai kebijakan yang dapat menjamin terciptanya distribusi yang adil yang bersifat transparan, tidak ada manipulasi, dan tidak ada intervensi yang dapat menyebabkan distorsi ekonomi serta penimbunan yang dapat menyebabkan kesusahan bagi masyarakat.
Demikianlah Islam dengan kesempurnaan aturan-Nya mampu menjamin dan mengatasi krisis pangan masyarakat terlebih dengan kondisi pandemi hari ini.
Sudah sepatutnya kita kembali kepada penerapan sistem ekonomi islam dibawah aturan Islam yang kaffah yakni dalam bingkai naungan Khilafah Rasyidah. Wallahu’alam bis sawab. (*)
