MAKASSAR—Wacana pemekaran Kabupaten Luwu Timur kembali mencuat. Di tengah dorongan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), satu nama yang mulai ramai dibicarakan publik adalah Kabupaten Luwu Timur Laut, atau disingkat Lutim Laut.
Nama ini muncul dari diskusi hangat di kalangan masyarakat dan pemuda Luwu Timur. Mereka menilai, nama “Lutim Laut” lebih mencerminkan karakter dan posisi geografis wilayah yang ingin dimekarkan.
“Lutim Laut lebih pas, sesuai dengan kondisi wilayah timur laut Luwu Timur yang ingin dimekarkan,” ujar seorang tokoh pemuda yang enggan disebutkan namanya, Minggu (18/5/2025).
Wilayah yang dimaksud mencakup sejumlah kecamatan seperti Wotu, Burau, Mangkutana, Tomoni, Tomoni Timur, dan Kalaena. Secara geografis, kawasan ini memang berada di timur laut dan dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Luwu Timur.
Peta yang menggambarkan pemisahan wilayah ini bahkan sudah beredar di media sosial sejak awal tahun. Dibandingkan nama lain seperti “Lutim Barat”, istilah “Lutim Laut” dinilai lebih menggugah identitas dan arah pembangunan ke depan.
Dorongan pemekaran bukan tanpa alasan. Tokoh masyarakat Luwu Timur di Makassar, HM Asa’ad Mandas, menyebut Luwu Timur sangat siap membentuk DOB baru. Dengan usia kabupaten yang memasuki 22 tahun pada 2025, Luwu Timur dinilai matang baik secara infrastruktur maupun kapasitas fiskal.
“Luwu Timur adalah contoh sukses pemekaran. Dari seluruh wilayah Luwu Raya, mungkin hanya Luwu Timur yang paling siap dari sisi ekonomi,” kata Asa’ad.
Ia meyakini, pemekaran tak akan melemahkan kabupaten induk, justru akan mempercepat pemerataan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan.
“APBD Luwu Timur cukup besar. Pembentukan kabupaten baru sangat mungkin dilakukan tanpa membebani keuangan daerah,” tambahnya.
Asa’ad juga menyoroti potensi besar wilayah timur laut Luwu Timur, terutama di sektor pertanian dan perdagangan. Letaknya yang berada di simpul tiga provinsi—Sulsel, Sulteng, dan Sultra—memberi nilai strategis yang tak bisa diabaikan.
Sementara itu, wilayah kabupaten induk seperti Malili, Angkona, Nuha, Wasuponda, dan Towuti diharapkan lebih fokus pada pengembangan sektor industri dan pertambangan.
Meski dukungan dari masyarakat dan tokoh lokal terus menguat, perjuangan mewujudkan DOB Lutim Laut masih harus bersabar. Pemerintah pusat hingga kini masih menerapkan moratorium pemekaran daerah, dengan fokus pada efisiensi anggaran nasional.
Namun semangat warga tak luntur. Banyak pihak berharap, jika moratorium dicabut di masa depan, Luwu Timur bisa jadi prioritas utama karena dianggap telah memenuhi syarat administratif, fiskal, dan sosial.
“Kami tetap konsisten memperjuangkan ini. Kalau saatnya tiba, Lutim Laut sudah sangat siap,” tegas salah satu pegiat pemekaran. (Ag4ys)
